Malapraktik Tata Kota, Pj Gubernur DKI akan Digugat B2W ke PTUN
Jakarta, IDN Times - Komunitas Bike to Work (B2W) menggugat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Ketua Umum B2W, Fahmi Saimima, mengatakan, gugatan kepada Heru itu terkait dengan malapraktik tata kelola kota Jakarta dalam usaha menjamin keamanan pesepeda.
"Gugatan kali ini tentang malapraktik tata kelola Kota Jakarta dalam usaha menjamin keamanan pesepeda. Kami akan daftarkan 22 November, tepat pada Hari Perhubungan Darat Indonesia," ujar Fahmi saat dihubungi IDN Times, Kamis (9/11/2023).
1. Pj Gubernur DKI Jakarta dianggap tidak propesepeda
Fahmi mengatakan, pihaknya mengamati bahwa Pj Gubernur selain tidak berpandangan prosepeda, tetapi juga mengambil langkah-langkah nyata yang berimplikasi terhadap kelangsungan prasarana dan fasilitas bersepeda.
"Pj Gubernur DKI Jakarta sudah sangat melenceng jauh, realitasnya memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan, semuanya justru menggusur kebijakan-kebijakan sebelumnya, Jakarta akan tampak sebagai ironi," katanya.
2. Pemprov DKI tidak anggarkan untuk jalur sepeda
Fahmi merinci sejumlah poin gugatan yang akan dilayangkan ke pengadilan. Di antaranya, pada November 2022 terjadi pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda yang semula dianggarkan dalam RAPBD 2023 sebesar Rp38 miliar menjadi tidak dianggarkan.
"Kemudian, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar pedestrian dan jalur sepeda pada April 2023," katanya.
3. Dishub DKI copot stick cone diganti mata kucing
Selanjutnya, kata dia, pada Mei 2023, sebanyak 18 ruas jalan Ibu Kota diaspal ulang dengan dalih menyambut KTT ASEAN. Hal itu dilakukan dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada, sayangnya tidak dikembalikan seperti semula.
Pada Oktober 2023, Dishub DKI juga membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalur sepeda dengan dalih membahayakan pengendara lain.
"Selain itu, pengalihan alokasi anggaran pembangunan jalur sepeda Rp4.513.936.931 dalam pembahasan draf Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah 2024 ke pos pengurangan atau pengalihan. Tidak ada anggaran untuk pembangunan jalur sepeda baru," tegasnya.
