Menag Klaim Angka Perceraian Menurun karena Bimbingan Pranikah
- Bimbingan pranikah wajib bagi calon pengantin
- 86% peserta merasa terbantu dan meningkatkan kemampuan komunikasi
- Bimas Islam akan mewajibkan bimbingan perkawinan sebagai syarat pernikahan
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar mencatat, angka perceraian mengalami penurunan yang cukup baik berkat adanya bimbingan pranikah yang wajib diikuti calon pengantin (catin).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian nasional terus menunjukan tren penurunan yang signifikan.
Pada tahun 2023 tercatat 463.654 kasus, menurun menjadi 10,2 persen dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 394.608 kasus atau turun 14,9 persen dari 2023.
"Menandakan korelasi positif antara kewajiban mengikuti bimbingan dengan penurunan angka perceraian," kata Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
1. Bimbingan perkawinan jadi program wajib
Nasaruddin mejelaskan, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah menjadi program wajib bagi setiap pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.
Program ini berfokus pada penguatan kesiapan mental spritiual dan sosial pasangan di dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan warahmah.
"Bimbingan perkawinan telah menjadi program wajib bagi setiap pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan," kata dia.
2. 86 persesn peserta merasa terbantu
Selain itu, dia mengatakan, hasil evaluasi lapangan menunjukan 86 persen peserta bimbingan perkawinan merasa program ini membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.
Selain itu, program ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik keluarga sejak awal pernikahan.
"Hasil evaluasi lapangan juga menunjukan 86 persen peserta bimwin (bimbingan perkawinan) merasa program ini membantu mereka," kata Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
3. Bimas Islam wajibkan catin ikut bimbingan perkawinan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suripto mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut hingga akhir Juli 2024.
"Kami membutuhkan waktu enam bulan untuk menyosialisasikan aturan ini hingga Juli mendatang, dengan melibatkan kepala KUA, penghulu, dan penyuluh dalam kegiatan SAPA KUA," kata dia melansir laman resmi Kementerian Agama di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.
