Menanti Nasib CASN 2024, Menganggur hingga Tunggu Titah Prabowo
- Nasib calon aparatur sipil negara (CASN) yang lolos di periode 2024 dipenuhi ketidakpastian setelah pengangkatannya harus diundur.
- Molornya pengangkatan CASN sesuai kesepakatan dalam Rapat Kerja dan RDP Menteri PANRB, Rini Widyantini bersama Komisi II DPR RI dan BKN.
- Keputusan untuk mengangkat secara serentak CPNS seleksi tahun 2024 pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 mengecewakan banyak pihak.
Jakarta, IDN Times - Nasib calon aparatur sipil negara (CASN) yang lolos di periode 2024 dipenuhi ketidakpastian setelah pengangkatannya harus diundur. Bagi Calon PNS pengangkatannya diundur menjadi 1 Oktober 2025 dan Calon PPPK pada 1 Maret 2026.
Molornya pengangkatan CASN itu sesuai kesepakatan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini bersama Komisi II DPR RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu, 5 Maret 2025.
Kini mereka berpotensi luntang-lantung karena banyak CASN yang sudah mulai mengajukan pengunduran diri alias resign dari pekerjaan lamanya, demi bisa dilantik jadi ASN.
Pengalaman pahit ini salah satunya dirasakan Dilla (27 tahun). Rencananya untuk bisa merayakan Idulfitri 1446 Hijriah dengan tenang buyar. Nasibnya sebagai salah satu peserta seleksi CPNS 2024 menjadi tidak jelas usai pemerintah memutuskan pengangkatan ditunda dari Maret ke Oktober 2025.
Padahal, ia sudah mengajukan pengunduran diri ke kantor tempatnya saat ini bekerja. Hari terakhir ia bekerja tercatat pada 31 Maret mendatang.
Perempuan berjilbab itu mengaku diterima seleksi CPNS di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Di jadwal awal, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dilakukan April 2025. Sedangkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dikeluarkan Mei 2025.
"Karena peraturan kantor tempat bekerja saat ini, 2 month notice. Akhirnya saya menginformasikan ke instansi soal (penerimaan CPNS). Sampai ditelepon agar sebaiknya segera resign agar tidak bentrok dengan jadwal masuk pada Mei 2025," ujar Dilla melalui pesan pendek kepada IDN Times, Sabtu (8/3/2025).
"Tapi, ternyata ada keputusan yang mendadak. Ini benar-benar sangat mengecewakan," lanjut dia.
Dari semula perbedaan tafsir hasil rapat dengan Komisi II DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, pada 7 Maret lalu malah mengirimkan surat edaran nomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Isinya keputusan untuk mengangkat secara serentak CPNS seleksi tahun 2024 pada Oktober 2025 dan PPPK diangkat pada Maret 2026.
Dilla makin tak tenang ketika membaca surat edaran yang dikeluarkan Menteri Rini. Apalagi posisinya saat ini sebagai tulang punggung keluarga.
"Sebagai tulang punggung keluarga langsung kepikiran gimana menghidupi keluargaku sendiri selama 10 bulan. Berharap pada uang BPJS TK pun gak akan cukup karena 10 bulan bukan waktu yang sebentar," kata Dilla.
Ia mendapat angka 10 bulan terancam tak berpenghasilan lantaran sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di sebuah perusahaan swasta pada akhir Maret.
"Otomatis April sudah tidak berpenghasilan. Lalu, diundur sampai Oktober, itu tujuh bulan. Ditambah Oktober itu kan baru TMT. SPMT-nya di November 2025," tutur dia.
"Begitu masuk CPNS kan belum digaji dulu selama dua bulan. Di bulan ketiga baru digaji. Berarti pada Januari 2026 baru ada penghasilan lagi," sambungnya.
Ia pun mengaku kecewa dengan respons dari Kemenpan RB yang seolah-olah menyepelekan situasi saat ini.
"10 bulan itu kan bukan waktu sebentar dan bisa ditenangkan dengan kata-kata 'tenang aja pasti diangkat jadi PNS kok.' Kok pemerintah sampai hati tega ke kami?," tutur dia.
Dilla juga semakin kesal dengan respons Menteri Rini yang mengubah jadwal secara sepihak dan merugikan banyak orang. Namun, tidak ada satu pun kata maaf yang terucap.
"Alasan (pengangkatan CPNS serentak jadi Oktober) gak masuk akal. Bahasan penyampaiannya pun dibuat rumit bikin orang semakin berspekulasi. Permintaan maaf dari pemerintah juga gak ada. Benar-benar pemerintah tak memikirkan nasib rakyatnya," kata Dilla.
Kebingungan serupa juga dialami April (25 tahun). Semula ia bekerja di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, tapi mundur karena diterima di salah satu instansi pemerintah.
April tidak bersedia menyebutkan di kementerian mana diterima menjadi CPNS. Ia mendapatkan informasi TMT pada 1 April 2025 atau 1 Mei 2025. Instansi pemerintah tempatnya bekerja nanti sudah berupaya mempercepat agar bisa bekerja. Tetapi, Nomor Induk Pegawai (NIP) dikeluarkan secara bertahap.
"Karena pengunduran pengangkatan ini, saya jelas menganggur jadi lebih lama. SK pemberhentian saya dari tempat bekerja sebelumnya sudah keluar pada 31 Januari 2025. Saya hanya tinggal berdua dengan Ibu yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT)," ujar April kepada IDN Times melalui DM di platform X pada 8 Maret 2025 lalu.
Semula, April sudah menghitung dana tabungannya cukup bila pengangkatannya sebagai CPNS dilakukan April atau Mei 2025. Namun, setelah dipastikan pengangkatan pada Oktober 2025, April pun kebingungan.
"Berarti diprediksi saya bakal nganggur 9 bulan. Mau makan apa? Mau bayar listrik, air, pajak pakai apa?," tanyanya.
1. Pengangkatan CASN serentak butuh waktu karena dilakukan dengan cermat dan hati-hati
Alasan diundurnya jadwal tersebut di antaranya agar pengangkatan CASN bisa diselenggarakan secara serentak, meliputi pengangkatan Calon PNS dan Calon PPPK Tahap I maupun II.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menjelaskan, pengangkatan serentak membutuhkan waktu karena harus dilakukan dengan cermat.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini, Jumat (07/03).
Rini menyampaikan, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Terlebih, sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu menuntaskan pengadaan CASN.
Ia mengungkapkan, selama ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.
Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut, sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.
Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di data base BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI. Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam data base BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
2. Menanti titah Presiden Prabowo
Ditemui terpisah, Rini Widyantini mengaku sudsh melaporkan polemik penundaan pengangkatan CASN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Rini setelah menghadiri rapat terbatas membahas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11).
Namun, Rini tak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja poin yang dilaporkan kepada Prabowo. Mengingat rapat terbatas digelar lebih berfokus untuk membahas mengenai Sekolah Rakyat.
Usai pembicaraan itu, dia menyebut jika Prabowo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres).
"Sudah dilaporkan ke Presiden. Cuma kan tadi ngomongnya sekolah rakyat," ujar Rini.
"Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi Presiden," sambung dia.
3. Tak ada urgensi pengangkatan CASN diundur, daya beli masyarakat bisa makin terpuruk
Menanggapi pro-kontra yang terjadi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai tidak ada urgensi dari pengunduran pengangkatan CASN 2024.
Menurutnya, penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan yang matang, sehingga harusnya tidak perlu ditunda pengangkatannya.
"Nggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui ini. Melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan," kata dia saat dihubungi IDN Times, Senin (10/3).
Trubus mengatakan, diundurnya pengangkatan CASN justru bisa memicu masalah lainnya. Di antaranya, ketidakpastian CASN di berbagai daerah yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, namun terpaksa harus menanggur karena pengangkatan ditunda.
"Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan, Mas. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima," ujar dia.
Terlebih, kata Trubus, kebijakan ini diambil di tengah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia menganggap, diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.
"Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya," tuturnya.
4. Pemerintah diminta beri setengah gaji CASN 2024 sampai diangkat
Lebih lanjut, Trubus mengusulkan agar pemerintah tetap memberikan setengah gaji kepada CASN hingga sampai waktunya diangkat. Saat ini, banyak CASN yang harus menganggur beberapa bulan akibat ditundanya pengangkatan.
Menurut Trubus, pemerintah harus mencari solusi agar CASN yang menganggur hingga diangkat tetap mendapat pendapatan.
"Pemerintah harusnya memberi solusi. Ketika ditetapkan atau tidak ini, ada solusinya. Solusinya misalnya apa, mereka tetap dapat uang apa. Jadi mungkin bukan gaji penuh, tapi gaji separuh atau. Sehingga mereka ada (pemasukan). Jadi masih ada harapan," kata dia.
Opsi lainnya, kata Trubus, pemerintah bisa memberikan insentif gaji melalui anggaran pelatihan.
Menurutnya, pelatihan tersebut juga sebagai modal persiapan jelang pengangkatan CASN. Sehingga pada saatnya bekerja, mereka sudah memahami apa yang harus dikerjakan.
"Dalam saat menunggu itu apa dilakukan, misalnya mereka diadakan pelatihan-pelatihan atau apa, yang sehingga mereka dapat uang transport atau uang apa. Atau mereka diberi, ya pendidikan-pendidikan pra-jabatan atau pra-ASN itu. Pengetahuan umum tentang ASN apa, wajiban-wajibannya apa," beber Trubus.
5. Pemerintah putar otak cari solusi agar CASN bisa bekerja kembali di kantor lama
Di tengah ketidakpastian ini, Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrullah tak memungkiri banyak CASN yang mengeluh karena sudah terlanjur resign. Ia memastikan, pemerintah akan berupaya meminta agar CASN tersebut bisa kembali bekerja perusahaan lamanya.
Zudan menyampaikan, CPNS yang terlanjur mengajukan resign saat ini, mereka berharap bisa mulai bekerja pada 1 April 2025. Namun ternyata, pemerintah dan DPR sepakat pengangkatan mereka diundur hingga 1 Oktober.
Pemerintah akan mencari solusi agar CASN yang mengajukan resign bisa kembali bekerja dulu di kantor lamanya paling tidak hingga nanti dilantik pada Oktober 2025 bagi Calon PNS dan Maret 2026 Calon PPPK.
"Ada yang memberikan informasi kepada saya ada yang keluar dari pekerjaannya, resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja ternyata ada penyesuaian waktu, ditunda sampai dengan Oktober 2025 dan Maret 2026. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya, sekarang menganggur," ujar Zudan dalam rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP CPNS dan PPPK secara daring, Senin (10/3).
Selain itu, Zudan pun menyoroti adanya CASN yang sudah terlanjur memesan tiket perjalanan menuju daerah tempat penugasan.
"Kemudian ada juga yang menyampaikan kepada saya sudah memberi tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di tanggal 1 April atau 30 Maret, atau nanti setelah lebaran sudah mulai masuk kantor," ujarnya.
Lebih lanjut, Zudan mengaku saat ini pihaknya membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan ini. Ia pun membuka berbagai opsi, termasuk apakah instansi terkait, BKN, KemenPANRB, Kementerian BUMN, Kemenaker, dan kepala daerah memungkinkan menghubungi kantor CASN agar menunda resign.
"Ini saya perlu masukkan apakah saat nanti, mengundang calon asn-nya, instansinya kemudian mendata, menghubungi tempat bekerjanya yang lama untuk bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau KemenPANRB yang menghubungi misalnya mengomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan kemenaker bila yang bersangkutan kerja di swasta, atau para gubernur, bupati/walikota bila yang bersangkutan kerja di BUMD," tuturnya.
Zudan menegaskan, langkah ini sebagai upaya memberikan empati dan simpati terhadap CASN yang sudah resign dan berpotensi mengganggur selama beberapa bulan ke depan.
Ia tak memungkiri, kebijakannya ini berpotensi tidak disetujui oleh perusahaan tempat CASN bekerja. Namun Zudan menilai, langkah tersebut perlu diambil dan diusahakan.
"Tentu ini upaya kita dalam rangka untuk empati dan simpati kepada para calon ASN, belum tentu berhasil upaya ini dan dikabulkan oleh perusahaan yang sudah ditinggalkan itu, tapi kalau kita tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya kemungkinannya masih ada dua, kemungkinan gagal atau berhasil, sehingga yang bersangkutan bisa bekerja lagi sampai 30 September," imbuh dia.
