Menhan Ingin RSPPN Soedirman Jadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional
- RSPPN Soedirman akan menjadi rumah sakit bertaraf internasional
- Kerja sama dengan China untuk pengembangan pengobatan tradisional Indonesia
- Persiapan RSPPN menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk tujuh dokter spesialis
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ingin Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Soedirman ke depan menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Oleh sebab itu, Kemhan turut menggandeng Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mewujudkan mimpi itu.
"Dengan rumah sakit bertaraf internasional, maka kami bisa bekerja sama dengan rumah sakit antarnegara. Kami juga bisa mengundang praktik dokter dari mancanegara," ujar Sjafrie di RSPPN Soedirman, Pesanggrahan, Bintaro pada Selasa (7/10/2025).
Selain itu, RSPPN berencana kerja sama dengan rumah sakit dari China untuk mengembangkan pengobatan tradisional khas Indonesia. Negeri Tirai Bambu dikenal sudah maju untuk pengobatan tradisional dan bisa berdampingan dengan pengobatan modern. Itu yang ingin dipelajari oleh Indonesia.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu yakin, RSPPN Soedirman mampu mengantongi sertifikasi taraf internasional. Sebab, tahap awal infrastruktur sudah dipenuhi.
"Rumah sakit ini memiliki 28 lantai. Lalu untuk kapasitas tempat tidur tersedia 1.000. Kemudian ada 100 ruang perawatan intensif (ICU). Rumah sakit ini juga sudah masuk ke dalam tipe A," katanya ketika menjawab pertanyaan IDN Times pada sore tadi.
RSPPN Soedirman kini tinggal memenuhi persyaratan untuk pengembangan tenaga kesehatan. Sebab, kata Sjafrie, rumah sakit yang baik perlu ditunjang dengan dokter, alat kesehatan, dan perawatan kesehatan.
"Terutama post operation," imbuhnya.
Namun, Sjafrie tidak menjelaskan saat ini sudah berapa banyak dokter spesialis dan dokter umum yang dimiliki oleh RSPPN Soedirman.
1. Tenaga kesehatan di RSPPN Soedirman juga harus bertaraf internasional
Di lokasi yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, agar suatu fasilitas kesehatan berstandar internasional, dimulai dari kualitas tenaga kesehatan supaya memiliki kualitas yang setara. Salah satu caranya yaitu melalui kerja sama dan kesepakatan pertahanan internasional yang membuka pintu bagi dokter-dokter di RSPPN untuk bisa belajar ke rumah sakit terbaik dunia di luar Indonesia.
"Sebaliknya dokter-dokter terbaik dari dunia juga bisa dititipkan (belajar di RSPPN). Perawat-perawat terbaiknya bisa datang ke sini untuk mengajar di rumah sakit ini. Dengan begitu, kemampuan tenaga medis bisa cepat ter-upgrade. Dengan begitu, kemampuan tenaga medis TNI bisa setara dengan tenaga kesehatan lain di dunia," ujar Budi.
Selain itu, Kementerian Kesehatan setuju RSPPN Soedirman akan menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk tujuh dokter spesialis. Hal itu sesuai dengan insruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin ada percepatan jumlah dokter spesialis.
"Ini untuk mengimbangi alat-alat kesehatan yang sekarang sudah terdistribusi ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Itu berdasarkan masukan dari Wakasau yang mengatakan ada banyak rumah sakit yang dimiliki oleh TNI, alat modernnya sudah ada, tetapi dokter spesialisnya tidak ada," kata mantan Wakil Menteri BUMN itu.
2. RSPPN Soedirman akan disiapkan menjadi rumah sakit PPDS
Lebih lanjut, kata Budi, RSPPN sudah siap dalam waktu dekat untuk dijadikan rumah sakit penyelenggaraan pendidikan utama untuk tujuh dokter spesialis. Hal itu demi mengatasi keterbatasan jumlah dokter spesialis di Tanah Air.
"Tujuh dokter spesialis itu adalah spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn, spesialis bedah, spesialis anestesi, dan dua spesialis penunjang yakni spesialis radiologi dan spesialis patologi klinik," kata mantan bankir itu.
Ia berharap, seluruh rumah sakit di Tanah Air yang tersebar di 514 kabupaten atau kota memiliki tujuh dokter spesialis tersebut. Budi mengingatkan, dengan kapasitas yang ada sekarang maka target penyediaan tujuh dokter spesialis yang tersebar di rumah sakit di Tanah Air tidak akan dapat terpenuhi.
"Kecuali ada percepatan. Itu sebabnya, tadi saya sudah laporkan ke Pak Menhan. Pak Menhan juga setuju agar rumah sakit ini segera dijadikan rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk tujuh dokter spesialis itu," tutur dia.
Ia mengatakan, percepatan penyediaan dokter spesialis bisa dimulai di rumah sakit-rumah sakit militer. Maka banyak dokter spesialis dengan latar belakang militer. Tetapi, Budi berharap ke depan dokter-dokter non-TNI juga bisa menempuh pendidikan dokter spesialis di RSPPN Soedirman.
3. Produk obat buatan TNI bisa diakses publik di RSUD seluruh Indonesia
Budi juga menjelaskan dalam rapat konsultasinya bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, turut dibicarakan produk obat buatan TNI bisa diakses lebih luas lagi oleh masyarakat. Sehingga nantinya semua produk obat buatan TNI bisa ikut diresepkan oleh RS Umum Daerah di seluruh Indonesia dan puskesmas.
"Nanti, rencana semua produknya akan kami masukkan ke dalam e-katalog untuk sektor kesehatan agar bisa dibeli oleh RSUD-RSUD dan puskesmas-puskesmas ini," kata Budi.
Sementara, ketika IDN Times tanyakan kepada Kepala BPOM, apakah produk obat buatan TNI itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Ikrar mengatakan, obat-obat hasil produksi laboratorium farmasi militer sudah mengantongi izin edar.
Sebelumnya, pusat farmasi pertahanan yang membawahi tiga laboratorium farmasi TNI sudah memproduksi tiga jenis obat untuk diedarkan lewat Koperasi Merah Putih. Tiga obat yang mulai diedarkan yaitu ponstal, fimol, dan cefalaf. Total ada 17,4 juta butir dari tiga obat tersebut yang diedarkan pada 1 Oktober 2025 lalu.
"Semua (obat) yang jumlahnya 17,4 juta dan beberapa produk lain sudah punya nomor izin edar," kata Ikrar.
