Menhut Bakal Dukung KPK Berantas Korupsi di Sektor Kehutanan

03 Jul 2026, 22:26 WIB

Irfan Fathurohman

News

Channel

Add Us on Google

Menhut Bakal Dukung KPK Berantas Korupsi di Sektor Kehutanan

Menteri Kehutanan Taja Juli Antoni (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Menhut Raja Juli Antoni menegaskan dukungan penuh kepada KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait kasus OTT Bupati Kuantan Singingi yang melibatkan isu pelepasan kawasan hutan.
Kementerian Kehutanan menyatakan siap dan terbuka membantu proses penyidikan KPK, termasuk menyediakan dokumen maupun keterangan yang dibutuhkan demi transparansi dan tata kelola kehutanan bersih.
KPK akan mendalami pengakuan Menhut soal amplop dari Bupati Kuansing untuk memastikan kaitannya dengan izin pelepasan kawasan hutan atau kepentingan lain dalam kasus tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jumat (3/7/2026)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dukungan penuh kepada KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait kasus OTT Bupati Kuantan Singingi. Ia menegaskan komitmen menciptakan tata kelola kehutanan yang transparan dan antisuap serta membuka akses bagi penyidikan KPK. Pada hari yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa KPK akan mendalami pengakuan Menhut mengenai amplop dari Bupati Kuansing untuk memastikan kaitannya dengan izin pelepasan kawasan hutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Menteri Kehutanan menyatakan dukungan penuh kepada KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan, terkait operasi tangkap tangan Bupati Kuantan Singingi dan isu pelepasan kawasan hutan.
Who?
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang sebelumnya ditangkap dalam operasi KPK.
Where?
Pernyataan disampaikan di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, sementara kasus yang disorot terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
When?
Pernyataan dukungan disampaikan pada Jumat, 3 Juli 2026, setelah penangkapan Bupati Kuansing oleh KPK beberapa waktu sebelumnya.
Why?
Dukungan diberikan sebagai bagian dari komitmen menciptakan tata kelola kehutanan yang transparan dan antikorupsi serta membantu proses penyidikan KPK secara terbuka.
How?
Kementerian Kehutanan menyatakan siap kooperatif dengan menyediakan dokumen dan keterangan yang dibutuhkan penyidik. KPK akan mendalami pengakuan Menhut terkait amplop dari Bupati Kuansing.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada pak menteri hutan namanya Raja Juli. Dia bilang mau bantu KPK supaya tidak ada orang curang di urusan hutan. Ada juga bupati dari Kuansing yang ditangkap karena diduga kasih uang. Pak Raja Juli cerita pernah dikasih amplop tapi sudah dikembalikan. Sekarang KPK lagi cari tahu soal uang itu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan dukungan Menteri Kehutanan terhadap langkah KPK mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat integritas dan transparansi di sektor kehutanan. Sikap terbuka kementerian terhadap proses penyidikan menunjukkan kemauan untuk berbenah secara internal, sementara kerja sama dengan lembaga antikorupsi menandakan upaya serius membangun tata kelola hutan yang lebih akuntabel dan bebas suap.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Hal itu merespons terkait isu pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi.

“Saya sebagai Menteri Kehutanan mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Jadi kami akan membantu KPK sebagai itikad baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Raja Juli, di Kemenhut, Jumat (3/7/2026).

1. Menhut sebut dukungan kepada KPK bagian dari proses bebenah di Kemenhut

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Anton saat diwawancarai di Kemenhut, Jumat (3/7/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menhut mengatakan, dirinya diamanahkan untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan antisuap. Raja Juli mengatakan, dirinya akan membantu KPK dalam pemberantasan korupsi terutama pada lingkup kehutanan.

“Saya diamanahkan Bapak Presiden untuk menciptakan forest governance sebuah tata kelola kehutanan yang antikorupsi, antisuap, akuntabel dan transparan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi. Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses bebenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut,” ujar dia.

2. Kemenhut terbuka untuk proses penyidikan KPK

Menhut Raja Juli Antoni pertemuan The Coalition Senior Representatives Meeting di ajang London Climate Action Week di London, Inggris, Rabu (24/6/2026). (dok. Kemenhut)

Menhut memastikan, Kementerian Kehutanan terbuka terhadap seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK. Dia mengatakan, dirinya siap membantu baik terkait dokumen maupun keterangan bila dibutuhkan KPK.

“Oleh karena itu, saya mengapresiasi, sekaligus kami akan kooperatif dari kementerian, saya, seluruh staf, apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insyaallah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita,” ujar dia.

3. KPK bakal mendalami pengakuan Menhut

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi Nature and Finance dalam rangka London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, Senin (23/6/2026). (Dok. Kemenhut)

Berkaitan dengan Bupati Kuansing, Raja Juli juga mengakui dirinya sempat menerima amplop dari Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, sebelum ditangkap KPK. Amplop tersebut disebut sudah dikembalikan. KPK menyatakan akan mendalami pengakuan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK akan mendalami amplop berisi uang tersebut apakah diberikan untuk pelepasan izin kawasan hutan atau untuk kepentingan lainnya.

“Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik. Apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh bupati, berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).