Menko Hadi: Perputaran Uang dari Judi Online Capai Rp327 T
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya bakal membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memberantas judi online. Menurutnya, judi online sudah memberi dampak negatif kepada masyarakat Indonesia.
Bahkan, dari data yang diterima oleh Hadi, pemain judi online sudah menyasar siswa SD dan SMP. Sebagai langkah awal, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu mengundang sejumlah pejabat tinggi untuk ikut rapat di kantor Kemenko Polhukam. Pejabat yang hadir mulai dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian hingga Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen (Pol) Wahyu Widada.
Berdasarkan rapat awal, Hadi menyebut nilai perputaran uang dari judi online sangat fantastis.
"Dicatat bahwa perputaran (uang) yang ada di tahun 2023 mencapai Rp327 triliun. Itu data agregat, keluar masuk, keluar masuk. Itu tercatat Rp327 triliun dari 168 transaksi," ujar Hadi ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Selasa (23/4/2024).
Bahkan, nilai transaksi di tiga bulan pertama tahun 2024 saja sudah mencapai Rp100 triliun. Selain itu, jumlah warga yang bermain judi online dari tahun ke tahun pun meningkat.
Pada 2023, tercatat ada 3,2 juta warga yang bermain judi online. Mayoritas dari mereka memainkan judi slot.
"Karena lebih mudah. Bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja," tutur dia lagi.
1. PPATK telah bekukan 5 ribu rekening yang mencurigakan
Lebih lanjut, pembentukan satgas itu merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 18 April 2024 lalu. Hadi kemudian langsung mengusulkan pembentukan satgas lintas kementerian.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan berdasarkan data yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ada 5 ribu rekening yang dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
"Sebab, kegiatan di dalam rekening itu terdapat anomali. Apa anomalinya? Frekuensi (transaksi) besar, tetapi nilainya kecil," kata Hadi.
Ia juga menerima laporan dari PPATK bahwa sejak 2017 hingga 2024 terdapat peningkatan aktivitas judi online yang signifikan. Hadi menjelaskan dari 3,2 juta warga yang bermain judi online, mayoritas dari mereka melakukan transaksi di bawah nilai Rp100 ribu.
2. Kemkominfo telah tangani lebih dari 800 ribu konten terkait judi online
Di sisi lain, Menko Hadi juga menyebut bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 30 Desember 2023, telah menangani konten judi online sebanyak 805.923. Bahkan, menurut Hadi, server situs judi online tersebut berada di luar negeri.
"Bareskrim juga mencatat bajwa sejak 2015 hingga 2023 tercatat beberapa model judi online. 2015 itu judi (populer) bersifat credit market. Kemudian pada 2016, sifatnya sudah cash market. 2023 sudah mulai masif menggunakan link alternatif dan menggunakan server dari luar negeri," ujar Hadi.
Selain memberantas situs judi, Hadi ditugaskan oleh Jokowi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan rutin melakukan patroli siber.
"Pak Presiden juga minta ada publikasi terkait pendidikan (melawan) judi online, termasuk penegakan hukum, pengungkapan kasus yang sudah dilaksanakan dan pemblokiran rekening," tutur dia lagi.
3. Rancangan susunan satgas pemberantasan judi online segera dilaporkan ke Jokowi
Hadi mengakui hingga saat ini satgas pemberantasan judi online belum resmi dibentuk. Menurutnya draf susunan satgas segera dilaporkan ke Presiden Jokowi.
"Kami akan laporkan kepada Bapak presiden draf (susunan satgas). Seperti yang saya sampaikan, tugas-tugas yang dilakukan salah satunya adalah sosialisasi yang masif," ujarnya.
Selain sosialisasi, kata Hadi, penegakan hukum juga dilakukan. Oleh sebab itu, di dalam satgas akan turut melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan dan kementerian luar negeri.
"Mengapa perlu melibatkan Kemenlu? Karena kita harus bekerja dengan pihak luar negeri (untuk memberantas judi online). Mungkin dengan membuat satu MoU," kata dia.
Sementara, pelibatan BSSN, lantaran untuk mendeteksi adanya judi online di balik situs-situs resmi. "Jadi, BSSN akan bekerja sama. Sedangkan, yang memiliki hak untuk take down adalah Kemenkominfo, maka kami akan gandeng juga," ujarnya lagi.
