Mensesneg: Gak Ada Indonesia Gelap, Kita Songsong Indonesia Bangkit!
- Istana meminta publik memberikan waktu kepada Prabowo Subianto untuk bekerja lebih dulu, karena pemerintahan baru berjalan 100 hari
- Prasetyo menghormati mahasiswa yang turun ke jalan, tetapi lebih senang mengajak dialog konstruktif daripada demonstrasi terus-menerus
- Prasetyo menilai program Makan Bergizi Gratis sudah dilakukan di negara maju dan merupakan kombinasi dari masalah gizi dan pendidikan
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menepis persepsi Indonesia saat ini berada dalam situasi gelap. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang ingin membelokan narasi, sehingga seolah-olah terbentuk persepsi Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Alih-alih gelap, Prasetyo optimistis bisa menyongsong Indonesia bangkit.
"Mana? gak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimistis, kita ini dalam satu perahu dan kapal yang sama," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025)
Ketika ditanya siapa pihak yang ia maksud tengah membelokan fakta yang ada, Prasetyo tak menjawabnya. Ia pun meminta publik agar memberikan waktu bagi Presiden Prabowo Subianto bekerja lebih dulu. Menurutnya, tidak adil bila baru 100 hari bekerja lalu sudah dikritik bertubi-tubi.
"Diberikan kesempatan juga karena pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo baru berjalan 100 hari, sekian bulan, memang banyak sekali masalah. Tapi, Anda perhatikan kita terus-menerus mencari cara dan solusi. Bahwa, itu belum bisa menyenangkan semua pihak, bagi kami pemerintah itu hal yang biasa," katanya.
1. Pemerintah lebih senang berdialog ketimbang didemo
Lebih lanjut, Prasetyo yang mewakili sikap dari Presiden Prabowo menghormati bila mahasiswa turun ke jalan dan berdemonstrasi. Tetapi, ia memilih aspirasi disampaikan dalam format dialog.
"Demo terus, demo terus, sudah lah, menyampaikan pendapat boleh. Tapi, kami lebih senang mengajak secara dialogis, konstruktif. Kami kan dulu juga pernah ada di posisi adik-adik mahasiswa dan kami paham betul (situasinya)," katanya.
Ia juga meminta kepada mahasiswa yang turun untuk berdemonstrasi agar mempelajari lebih dulu isi tuntutannya. Sebab, tuntutan yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, sudah ada revisi di sejumlah kebijakan, termasuk efisiensi anggaran. Prabowo memastikan efisiensi anggaran tidak akan menyasar layanan publik. Bahkan, tidak ada pemecatan ASN karena anggarannya dipotong.
"Pelajarilah dengan jeli. Jangan menyampaikan sesuatu yang sudah dijelaskan bahwa itu tidak terkena dampak, tapi masih ada di dalam tuntutan," tutur dia.
Sementara, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Herianto, mengatakan wajar bila niat dan kebijakan pemerintah sering diragukan publik. Sebab, berkaca dari pengalaman di masa lalu, publik sering kali dibohongi.
"Pemerintah ini kan sering nge-prank dan ini lah sebenarnya sikap kami mahasiswa untuk penegasan. Kalau memang sudah ada sikap dari pemerintah maka komitmen itu harus dipegang, karena pemerintah kalau salah kan tinggal minta maaf. Namun, tetap masyarakat di bawah yang menanggung dampaknya," ujar Herianto ketika berbicara di program 'Ngobrol Seru' yang tayang di YouTube IDN Times.
2. Pemerintah akui sudah baca 13 tuntutan mahasiswa
Menteri dari Partai Gerindra itu mengaku sudah membaca 13 tuntuan mahasiswa ketika mereka melakukan aksi pada Senin kemarin. Salah satu yang dituntut adalah evaluasi dari penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Prasetyo menilai kebijakan serupa sudah dibuat lebih dulu di negara-negara maju.
"Program Makan Bergizi itu sudah berlangsung selama ratusan tahun di negara-negara maju. Di Jerman sendiri program pemberian makan bergizi sudah dimulai sejak tahun 1800-an. Karena memang kuncinya ada di (pembangunan) SDM," kata Prasetyo.
Pengembangan kemampuan SDM merupakan kombinasi dari masalah gizi dan pendidikan. Pemberian asupan bergizi, kata Prasetyo diberikan sejak bayi masih berada di dalam kandungan.
"Itu sebabnya, program makan bergizi tidak hanya menyentuh ke adik-adik usia sekolah tapi juga bagi ibu hamil dan anak balita. Karena memang tidak bisa instan (prosesnya)," imbuhnya.
3. Duit negara yang terbatas jadi alasan anggaran dipotong untuk program MBG
Prasetyo pun mengakui kondisi fiskal atau keuangan negara terbatas, sehingga dibutuhkan kebijakan realokasi anggaran belanja. Anggaran itu dialihkan ke pos-pos di mana pemerintah bisa mengejar ketertinggalan pembangunan SDM.
"Ujungnya nanti realokasi, bukan tidak dibelanjakan. Tapi, alokasi belanjanya kita alihkan untuk hal-hal yang mengejar ketertinggalan," katanya.
Sementara, dalam acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo mengakui dari efisiensi anggaran Rp306,7 triliun pada tahap pertama, sebanyak Rp24 triliun digunakan untuk membiayai program unggulan MBG. Tetapi, itu semua, kata Prabowo, karena dia tidak ingin melihat anak-anak Indonesia kelaparan.
