Menstruasi Bukan Pilihan, 5 Negara Ini Bantu Akses Pembalut

Skotlandia menjadi negara pertama di dunia yang menjamin akses gratis terhadap produk menstruasi melalui undang-undang. Berdasarkan Period Products (Free Provision) Scotland Act 2021, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan wajib memastikan produk menstruasi tersedia secara gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Aturan tersebut berlaku sejak 15 Agustus 2022. Produk menstruasi harus mudah diperoleh dan disediakan dengan cara yang menjaga martabat penggunanya. Pemerintah Skotlandia juga mendanai penyediaan produk menstruasi di sekolah, perguruan tinggi, universitas, ruang publik, serta melalui kelompok komunitas yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Selandia Baru menyediakan produk menstruasi gratis melalui program Ikura | Manaakitia te whare tangata. Program pemerintah ini bertujuan mengurangi hambatan biaya yang dapat membuat siswa kehilangan kesempatan mengikuti kegiatan belajar, olahraga, maupun kegiatan sekolah lainnya selama menstruasi.

Sekolah negeri, sekolah terintegrasi negara, dan sekolah charter dapat memilih untuk bergabung. Produk yang tersedia meliputi pembalut dengan berbagai tingkat daya serap, pembalut malam, tampon, dan pantyliner.

Kementerian Pendidikan Selandia Baru menyebut sekitar 98 persen siswa yang menstruasi di sekolah peserta program sudah memiliki akses terhadap produk menstruasi. Sekolah juga didorong menyediakan produk yang cukup untuk satu siklus menstruasi, termasuk untuk digunakan di rumah selama liburan sekolah.

Pemerintah Inggris menyediakan produk menstruasi gratis bagi siswi dan mahasiswa di tempat mereka belajar, melalui Period Product Scheme. Program ini berlaku bagi sekolah yang dikelola negara dan lembaga pendidikan tertentu yang didanai Departemen Pendidikan Inggris.

Melalui skema tersebut, sekolah dan perguruan tinggi dapat memesan berbagai produk menstruasi untuk dibagikan kepada peserta didik yang membutuhkan. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi hambatan akses terhadap produk menstruasi di lingkungan pendidikan.

Pada September 2026, pemerintah Inggris memperbarui panduan program dan memastikan skema tersebut berlanjut untuk tahun ajaran 2026–2027 dan 2027–2028. Namun, cakupannya terbatas pada institusi pendidikan yang memenuhi ketentuan, bukan penyediaan pembalut gratis bagi seluruh penduduk.

Afrika Selatan menjalankan Sanitary Dignity Programme untuk menyediakan pembalut sekali pakai secara gratis bagi perempuan dan anak perempuan dari keluarga kurang mampu. Program ini menyasar, antara lain, siswi di sekolah tanpa biaya pendidikan, sekolah khusus, dan sekolah pertanian.

Pemerintah Afrika Selatan menyatakan program tersebut bertujuan membantu siswi mengelola menstruasi dengan aman dan bermartabat serta mencegah menstruasi menjadi hambatan dalam mengikuti pendidikan.

Menurut laporan pemerintah pada Februari 2024, program tersebut telah menjangkau 4,3 juta pelajar sepanjang 2019-2023. Pemerintah juga mengakui masih ada perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan bantuan tetapi belum terjangkau akibat keterbatasan anggaran.

Sementara, Malaysia memiliki pendekatan berbeda melalui program Sumbangan Asas Rahmah (SARA). Program bantuan pemerintah ini memberikan kredit belanja kebutuhan pokok kepada warga yang memenuhi ketentuan, termasuk melalui mekanisme bantuan yang terhubung dengan MyKad.

Dalam daftar produk yang disetujui, pembalut perempuan masuk kategori produk perawatan diri bersama barang seperti sabun, pasta gigi, dan popok. Penerima bantuan dapat menggunakan kreditnya untuk membeli barang yang memenuhi ketentuan di toko dan supermarket peserta program.

Pemerintah Malaysia menyebut warga negara berusia 18 tahun ke atas menerima bantuan SARA Untuk Semua sebesar RM100 satu kali pada 2026. Sementara itu, besaran bantuan bulanan bagi penerima yang memenuhi kriteria tertentu berbeda berdasarkan kategori kelayakan. Artinya, pembalut bukan diberikan gratis tanpa batas kepada semua warga, melainkan dapat dibeli menggunakan kredit bantuan.