Menteri HAM Akui Butuh Rp1 Triliun untuk Biayai 2.000 Lebih Pegawainya
- Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran kementeriannya Rp63 miliar tidak mencukupi, ia membutuhkan dana sekitar Rp20 triliun.
- Pigai ingin membumikan HAM dengan mengubah pola pikir masyarakat, membangun universitas HAM, dan membentuk 83.000 kelompok serta 1.007 tim koordinasi.
- Program tersebut butuh biaya sekitar Rp8,3 triliun untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah, serta lebih dari 200 program lainnya yang memerlukan biaya lebih dari Rp9 triliun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan anggaran Rp63 miliar bagi kementeriannya tidaklah cukup, maka dia mengatakan butuh dana sekitar Rp20 Triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII dia menyampaikan gaji untuk seluruh karyawan di kementerian itu saja membutuhkan biaya Rp1 triliun.
"Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai di dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
"Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan, belum untuk program atau biaya pembangunan," katanya, Kamis (31/10/2024).
1. Hendak bumikan HAM seantero nusantara
Dia juga mengatakan ada berbagai hal yang ingin dia kembangkan untuk meningkatkan HAM di Indonesia. Dia ingin membumikan HAM dengan mengubah pola pikir masyarakat hingga membangun universitas HAM serta menyosialisasikan HAM.
"Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset," kata Pigai.
2. Butuh dana Rp8,3 triliun untuk Danai Rp100 juta per desa
Dalam upaya menjalankan program itu, rencananya mantan Komisioner Komnas HAM ini akan membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan mengoordinasikan kelompok tersebut. Nantinya jika setiap kelompok mendapat dana Rp100 juta, program itu setidaknya butuh biaya sekitar Rp8,3 triliun.
"Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu diperdesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saya kita kasih 100 juta, maka Rp8,3 triliun pak. Ini tuh untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah," kata dia.
3. Sebut bisa buat lebih dari 1.000 program
Selama menjabat sebagai Menteri HAM, dia mengaku punya lebih dari 200 program untuk dijalankan. Dia menambahkan untuk program Rp100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM saja sudah mengeluarkan biaya lebih dari Rp9 triliun. Maka menurutnya biaya Rp20 triliun untuk KemenHAM adalah hal yang realistis.
"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100–200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai.
