Distribusi royalti dinilai merugikan pencipta lagu
Data lengkap menjadi syarat mutlak pembayaran royalti
Jakarta, IDN Times – Pemerintah mengakui masih banyak persoalan dalam tata kelola royalti musik di Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut sistem yang berjalan selama ini belum sepenuhnya adil bagi pencipta lagu dan musisi, terutama akibat data yang tidak lengkap dan mekanisme distribusi yang bermasalah.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out Menteri Hukum di Balairung UI, Depok, Senin (9/2/2026).
Supratman secara terbuka menyoroti praktik lama pengelolaan royalti yang dinilainya tidak transparan.
“Saya melihat pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Haknya satu juta, tapi yang dibayarkan hanya dua ratus ribu. Banyak orang mengambil hak orang lain,” kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah kini membagi tugas lembaga manajemen kolektif. LMK bertugas mendistribusikan royalti, sementara pengumpulan dan validasi data dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Dia mengatakan, royalti tidak akan dibayarkan apabila data pencipta dan karya tidak lengkap.
“Tidak mungkin royalti dibayarkan kalau datanya tidak lengkap. Saya minta LMKN jangan pernah bayar royalti kalau data yang diajukan tidak jelas,” kata Supratman.
Supratman menyebut masih banyak royalti berstatus unclaim karena penciptanya tidak terdata. Pemerintah pun meminta agar dana tersebut diumumkan secara terbuka dan disimpan sesuai ketentuan hukum.
Menteri Hukum juga mengakui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) masih bermasalah akibat minimnya data lagu yang terdaftar.
“Indonesia punya sekitar tujuh juta lagu, tapi data di Kementerian Hukum baru sekitar dua puluh ribu. Ini masalah besar,” ujar Supratman.
Untuk mengatasinya, pemerintah tengah merevisi PP tentang PNBP pencatatan lagu dengan sistem klaster agar biaya pendaftaran lebih terjangkau.
“Kita buat klaster, 1 sampai 100 lagu PNBP-nya cukup dua ratus ribu. Ini supaya pencipta mau mendaftarkan karyanya dan datanya valid,” kata dia.
Supratman menegaskan seluruh pembenahan ini dilakukan demi transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap musisi dan pencipta lagu sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif nasional.