Menteri P2MI: 4 Ribu Warga DKI Bekerja di Luar Negeri Termasuk Kamboja
- Kamboja bukan tujuan migran. Mukhtarudin menegaskan Kamboja tidak masuk dalam negara tujuan pekerja migran Indonesia. WNI yang bekerja di sana dipastikan ilegal.
- Pekerja ke Kamboja ilegal. WNI yang bekerja di Kamboja disalurkan oleh perusahaan ilegal atau berangkat secara mandiri, tanpa melalui BP2MI.
- Pramono dukung penempatan pekerja di negara aman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak SDM unggul untuk bekerja di negara tujuan yang aman dan potensial.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI), Mukhtarudin, mengungkapkan lebih dari 4 ribu warga Jakarta bekerja di luar negeri termasuk di Kamboja.
"Warga DKI yang sudah ditempatkan bekerja di luar negeri dalam rentang waktu 2023 sampai 2025 yang terdaftar di SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) lebih 4 ribu sekian. Terkait dengan masalah Kamboja, ada juga warga DKI," ujar Mukhtarudin di Balai Kota, Rabu (29/10/2025).
1. Kamboja bukan tujuan migran
Mukhtarudin menegaskan, Kamboja tidak masuk dalam negara tujuan pekerja migran Indonesia. Apabila ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negara tersebut sudah dipastikan ilegal.
"Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau yang terjadi sekarang berarti berangkatnya unprosedural, secara lebih ekstrem disebut ilegal," ucapnya.
2. Pekerja yang ke Kamboja ilegal
Mukhtarudin mengatakan, WNI yang bekerja di Kamboja pasti disalurkan oleh perusahan yang ilegal atau berangkat secara mandiri.
"Tentu dia berangkatnya juga dengan mandiri, kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, yang tidak terdaftar di BP2MI," katanya.
3. Pramono dukung penempatan pekerja di negara yang aman
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, yang dapat bekerja secara resmi di negara tujuan yang aman dan potensial.
Pemprov DKI juga berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerja bagi warga Jakarta di berbagai negara.
“Ke depan, kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang penempatan tenaga kerja ke negara-negara seperti Korea, Jepang, negara-negara di Eropa Barat dan Timur, Tiongkok, hingga kawasan Timur Tengah,” jelasnya.
