Golkar Tepis Isu RI Jadi Pengikut AS usai Gabung Dewan Perdamain Gaza
- Keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukan berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.
- Tujuan utama BoP adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza.
- RI resmi jadi bagian Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham turut menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP). Langkah ini dinilai sebagai adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Di sisi lain, langkah Prabowo tersebut justru mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar kuat pada amanat Ideologi Pancasila, UUD 1945 dan prinsip bebas aktif.
"Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” ujar Idrus kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
1. Tepis isu RI mau tunduk ke Trump usai gabung BoP
Idrus menepis anggapan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.
“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” kata Idrus.
Ia menekankan, pemimpin negara-negara di dunia ini harus diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan musuh. Pendekatan Indonesia adalah aktif dinamis, produktif dan bahkan ofensif, bukan pasif, statis, apalagi defensif.
"Karena itu pendekatan kita sejatinya mengalir tapi tidak hanyut, berarti Indonesia aktif berdialog, terbuka, dan dinamis, namun tetap berpegang pada ideologi, Pancasila, dan kepentingan nasional," kata Idrus Marham.
2. Bergabung BoP bukan berarti RI jadi pengikut AS
Dia juga menekankan, tujuan utama BoP adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza. Rencana ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi besar-besaran di wilayah konflik.
Menurut dia, Trump terlihat ingin memastikan posisi Amerika Serikat (AS) tetap menjadi poros utama dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang baru, tapi memberi celah bagi para pemimpin dunia lain yang bersedia bekerja sama dalam kerangka pemikiran itu.
Namun, prinsipnya, Indonesia tidak bergabung dengan niat menjadi pengikut arus politik AS, namun ada kebutuhan strategis agar suara negara-negara muslim tetap terdengar di meja perundingan.
Karena itu, ia menilai, tanpa keterlibatan aktif, Indonesia justru bisa tersingkir dan terisolasi dari proses pengambilan keputusan masa depan Palestina. Dia menilai, Indonesia justru melihat BoP sebagai forum untuk secara langsung mengadvokasi solusi dua negara.
Sebab, bergabung dengan BoP adalah bentuk keberanian politik untuk menerjemahkan prinsip bebas-aktif dari sikap pasif-menunggu menjadi aktif-membentuk.
“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekedar ikut arus,” kata Idrus.
Skenario ini, menurut dia bukanlah tanpa pertimbangan matang. Indonesia merasa berpeluang masuk dan bisa berperan banyak di sana, didasarkan pada hubungan baik dengan berbagai pihak.
"Sehingga bisa mengambil peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama tujuh negara Muslim berpengaruh lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar," kata dia.
3. RI resmi jadi bagian Dewan Perdamaian bentukan Trump
Diketahui, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Tak hanya Indonesia, negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan dewan yang dibuat oleh AS ini.
Resolusi itu bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi antarpemerintah yang dipimpin oleh Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump. Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascaperang.
“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan bersama D-8 yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (21/1/2026).
