Muktamar PKB Akhir Tahun Bahas Pengganti Muhaimin?
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, memastikan Muktamar PKB ke-VI akan digelar akhir tahun 2024.
Penentuan digelarnya Muktamar tersebut sesuai dengan Hasil Keputusan Mukernas PKB 2024.
1. Kemungkinan besar digelar setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
Pria yang akrab dipanggil Gus Jazilul itu menyebut, kemungkinan besar Muktamar digelar usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang digelar 27 November 2024 mendatang.
"PKB memutuskan menggelar Muktamar ke-VI akhir tahun ini setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini sesuai dengan AD/ART PKB, dan untuk keberlanjutan kepemimpinan, agenda perjuangan, serta program kerja kepartaian," kata Jazilul dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
2. Bahas struktur pengurus DPP baru
Gus Jazilul mengatakan, dalam Muktamar juga akan membahas struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Kemudian akan disusun sidang Muktamar untuk membahas kepengurusan baru.
Namun ia tak menjawab lebih lanjut, saat ditanya apakah ada regenerasi kepemimpinan, untuk mencari pengganti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
"Nanti materinya setelah ini akan disusun terkait sidang-sidang yg nanti akan dilakukan di Muktamar. Biasanya ada sidang komisi dan pleno, menyangkut komisi program kerja, komisi terkait rohanisasi dan AD/ART dan komisi serta pleno terkait dengan struktur pengurus DPP yang akan datang," ungkapnya.
3. Hasil Mukernas PKB
Selain menyelenggarakan Muktamar, Mukernas PKB juga menghasilkan berbagai rekomendasi lainnya. Di antaranya, menyepakati pembentukan panitia dan logo Muktamar yang akan mengusung semangat muda, modern, peduli, dan melayani.
Lalu, melaksanakan kerja politik secara masif dan terukur untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung PKB dalam Pilkada Serentak 2024, demi menegakkan kedaulatan daerah sehingga tercapainya peningkatan layanan dasar masyarakat.
Kemudian, mendorong revisi paket Undang-Undang (UU) terkait politik, khususnya Pemilu.
"Meminta dilakukannya Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu terkait pemisahan pelaksanan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Langkah ini menghormati kedaulatan rakyat untuk memilih calon presiden maupun calon anggota legislatif secara seksama," tutur Gus Jazilul.
