Natalius Pigai: Survei Alat Pelindung Kejahatan, Kami Gak Percaya!
- Survei di Indonesia tak mencerminkan realitas
- Natalius menolak hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengatakan, survei merupakan alat pelindung kejahatan. Menurut dia, di negara ini survei tidak bisa dijadikan patokan dan tidak mencerminkan objektivitas kinerja.
Dia pun menyarankan agar survei tidak dijadikan patokan. Hal ini disampaikan Pigai/ dalam paparannya di acara Hari Bhakti Kementerian Hak Asasi Manusia ke-1 dan Kick Off Menuju Hari HAM Sedunia di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).
"Survei itu alat justifikasi kejahatan. Survei itu alat payung kejahatan. Pelindung kejahatan. Pembenaran kejahatan kriminal," kata dia kepada jurnalis di Kantor Kemen HAM, Selasa (21/10/2025).
1. Para pelaku survei tak perlu mengajarinya soal HAM
Dia mengatakan, survei tidak mencerminkan realitas dan justru menjadi alat pembenaran pihak tertentu. Dia juga menilai para pelaku survei tak perlu mengajarinya soal hak asasi manusia.
“Kok mereka ngajarin saya HAM, korban HAM, pembela aktivis HAM, pembela HAM, kerja di NGO, kerja di pemerintah, Komnas HAM, Menteri HAM. Kok ngajarin saya? Mereka lebih hebat? Surveinya dilakukan oleh survei yang ahli-ahli ekonomi lagi. Waduh," ujar dia.
2. Sebut Presiden tak percaya pada survei
Natalius Pigai juga menolak hasil survei yang menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, tak apa jika penilaian survei tak baik, karena Presiden sendiri tak percaya pada survei.
“Gak usah percaya. Kami tidak percaya dan Presiden juga tidak percaya survei. Kami kerja aja kerja. Kerja-kerja-kerja. Lo mau nilai kami survei bagus gak apa-apa, tidak bagus juga tidak apa-apa,” ujar dia.
3. Kementerian HAM masuk tiga besar versi istana
Dia menyinggung soal penilaian Ombudsman hingga Istana yang menyebutkan kementerian yang dipimpinnya dapat poin tiga besar dalam mendukung kebijakan Prabowo sebagai Presiden.
"Bulan ini kita sudah nomor tiga. Ini dua lagi nih yang di atas, sebentar lagi out, hahaha. Ini bayangkan, dari 20 besar itu kementerian baru 11 bulan, 12 bulan, nomor tiga dari 47 kementerian/lembaga di republik ini," ujar dia.
"Kalau ranking tiga dalam konteks mendukung kebijakan Presiden kan ini program prioritas ini A,B, C, D, E dari Presiden, kita dapat ranking 3 dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian program-program prioritas pemerintah," lanjut dia.
4. Natalius Pigai dapat skor nomor tiga pejabat yang harus di-reshuffle
Laporan Celios dengan judul "Rapor 1 tahun Prabowo-Gibran" menyoroti sejumlah kementerian dan menteri di bawah Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dinilai belum menunjukkan kerja baik atau mendapat kritik publik.
Nama Natalius Pigai masuk urutan ketiga dari 10 pejabat dengan kinerja terburuk dan harus di-reshuffle. Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai dapat nilai urutan ketiga terbawah dengan skor -79, disusul oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia.
