Panas! Rapur DPRD DKI Dihujani Interupsi hingga Walkout Anggota Dewan
- Rapat Paripurna DPRD DKI dihujani interupsi dan walk out oleh anggota dewan yang memprotes pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026.
- Interupsi disampaikan anggota DPRD DKI yang memprotes pengurangan subsidi pangan karena masih dibutuhkan warga, serta mengkritisi pengurangan subsidi pangan dan meminta agar pengesahan Ranperda ditunda.
- Meski dihujani interupsi, Khoirudin yang memimpin Rapur kemudian melanjutkan dengan menanyakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Perda, namun sejumlah anggota Dewan memilih walk out dari ruang rapat sebagai bentuk protes.
Jakarta, IDN Times - Suasana rapat paripurna DPRD DKI dihujani interupsi dan walk out sejumlah anggota dewan yang memprotes pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Momen tersebut terjadi saat Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, ingin meminta persetujuan pada anggota dalam agenda penyampaian dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).
"Kemudian dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda ini, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengenai permintaan persetujuan dari Anggota Dewan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna. Kami ingin menanyakan...," ucapan Khoirudin yang belum selesai berbicara langsung dihujani interupsi.
1. Subsidi pangan dipangkas Rp300 miliar
Interupsi pertama disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI, Lukmanul Hakim, yang memprotes pengurangan subsidi pangan karena masih dibutuhkan warga.
"Saya ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar, itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasanya Pak Ketua, itu kenapa dikurangin? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur," ucapnya.
2. Subsidi langsung dirasakan masyarakat
Interupsi sama juga disampaikan anggota Komisi D DPRD, Ali Lubis, yang mengkritisi pengurangan subsidi pangan dan meminta agar pengesahan Ranperda ditunda.
"Saya pikir pengesahan Raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan di luar paripurna, agar diselesaikan, pak gubernur. Karena ini isunya masyarakat di bawah. Karena Rp300 miliar ini langsung dirasakan masyarakat. Mirislah, Pak, karena ini langsung dirasakan masyarakat," katanya.
2. Dana hibah untuk ormas
Protes juga disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi C, Josephine Simanjuntak, menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang memangkas anggaran dana sosial, namun tetap mengalokasikan dana hibah dalam jumlah besar untuk Forkopimda dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar. Itu diturunkan Rp300 triliun. Dimasukkan ke sini, bagi saya itu tidak masuk akal, Pak. Tolong Pak Gubernur untuk bisa mengoreksi ini dengan serius, untuk bisa seperti Pak Gubernur canangkan selama ini bahwa masyarakat Jakarta bisa lebih sejahtera, dan bisa masuk dalam global city kita yang kita harapkan," ujarnya.
4. Rapur diwarnai walk out
Meski dihujani interupsi, Khoirudin yang memimpin rapur kemudian melanjutkan dengan menanyakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Perda.
"Apakah rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD 2026 dapat disetujui?" tanya Khoirudin.
Saat menanyakan persetujuan tersebut, ruang rapat mendadak riuh. Beberapa anggota menyatakan setuju, namun tak sedikit pula yang berteriak "tidak setuju”. Di tengah perdebatan itu, Khoirudin kemudian mengetukkan palu tiga kali, menandai pengesahan Ranperda tersebut.
"Pimpinan interupsi, dong! Voting dulu, jangan asal ketok palu!" teriak dari kursi anggota dewan.
"Harusnya diabsen dulu per fraksi, pimpinan!" sahut lainnya.
Namun, Khoirudin tetap melanjutkan pembacaan keputusan dan menutup sidang. Hal itu membuat sejumlah anggota dewan memilih walk out dari ruang rapat sebagai bentuk protes.
"Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti," lanjut Khoirudin.
Beberapa anggota yang terlihat meninggalkan ruang sidang di antaranya berasal dari Fraksi Gerindra, PAN, hingga PSI, seperti Ali Lubis, Yosephine Simanjuntak, Franchine Widjojo, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
