Forum Purnawirawan TNI Tolak Pengiriman Pasukan ke Gaza Tanpa Mandat PBB
Jakarta, IDN Times - Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menolak rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari implementasi Board of Peace (BoP). Penolakan itu disebabkan ribuan personel TNI akan dikirim ke Gaza tanpa mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau menggunakan helm biru.
"Kami menyatakan menolak dengan tegas keikutsertaan Indonesia dalam skema BoP tersebut apabila tidak didasarkan dengan mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bila pengerahan pasukan itu dilakukan atas prakarsa atau kepentingan suatu negara, maka hal itu menyimpang dari tradisi kehormatan TNI," ujar Ketua Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi di dalam surat terbuka yang disusun pada Kamis (26/2/2026) itu.
Selain itu, kata Fachrul, bila pengiriman pasukan militer tanpa mandat PBB akan menempatkan prajurit Indonesia dalam konflik yang bukan mandat konstitusi. "Indonesia juga berportensi diseret ke pusaran pertarungan kepentingan global," kata mantan Menteri Agama itu.
Alasan itu didukung dengan fakta misi International Stabilization Force (ISF) akan dimulai di sektor Rafah. Sementara, di area itu masih banyak terowongan yang dibangun oleh kelompok Hamas. Selain itu, salah satu poin di dalam piagam BoP yakni pelucutan senjata milik kelompok Hamas.
1. Forum purnawirawan tegaskan TNI bukan tentara bayaran internasional
Lebih lanjut, Fachrul menegaskan TNI bukan lah tentara bayaran internasional. Sehingga, pengerahannya harus difokuskan untuk tujuan perdamaian yang adil.
"TNI tak boleh menjadi bagian dari desain keamanan sepihak," katanya.
Ia menambahkan keterlibatan RI di dalam skema yang tidak jelas legitimasi multilateralnya akan menimbulkan kesan Indonesia tak lagi independen, terseret dalam konfigurasi asing hingga kehilangan posisi moral sebagai mediator dunia yang jujur.
Fachrul juga mengingatkan Prabowo bahwa rencana pengiriman ribuan pasukan TNI ke Gaza mengkhianati amanat konstitusi tentang penolakan penjajahan yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945. Sebab, Indonesia bersedia satu forum dengan Israel di dalam Board of Peace. Tidak ada perwakilan langsung Palestina di dewan tersebut.
"Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan internasional terhadap Palestina tahun 1988 dan seterusnya, Indonesia selalu berada di garis depan mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka. Maka, kebijakan apapun yang berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi ambigu terhadap perjuangan tersebut akan melukai nurani kebangsaan rakyat Indonesia," tutur dia.
Ia juga mengingatkan Prabowo, Mesir dan Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sedangkan, Amerika Serikat baru mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1950.
2. Pengiriman pasukan ke Gaza harus atas persetujuan DPR
Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengingatkan keputusan strategis negara tak boleh diambil tanpa keterbukaan terhadap rakyat. Sebab, pelibatan militer merupakan keputusan yang menyangkut kedaulatan negara, keselamatan prajurit dan arah politik luar negeri dalam jangka panjang.
"Oleh sebab itu, wajib pertama, melalui mekanisme konstitusional. Kedua, mendapat persetujuan politik nasional termasuk DPR," kata Fachrul.
Selain itu, keputusan pengiriman itu harus dijelaskan secara transparan kepada publik. "Maka, kami mengingatkan bahwa TNI hanya boleh dikerahkan untuk misi perdamaian dunia yang sah, netral dan bermartabat," tutur dia.
Ia pun juga mewanti-wanti Prabowo bahwa Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai bangsa merdeka bukan bagian dari orbit kekuatan manapun. Di bagian akhir surat terbuka itu terdapat beberapa tanda tangan. Selain Fachrul Razi, ada pula mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
3. Bila Prabowo terbukti melakukan pelanggaran konstitusi bisa dimakzulkan
Sejalan dengan Fachrul, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menjerumuskan Prabowo Subianto dengan keputusan inkonstitusional. Seandainya terbukti maka terbuka peluang Prabowo dapat dimakzulkan.
"Ini sangat berbahaya. Maka surat terbuka ini harus segera disampaikan kepada Presiden dan Beliau harus segera mengetahui. Lalu keputusannya diubah dengan mundur dari BoP," kata Tyasno ketika memberikan keterangan pada Kamis kemarin di Jakarta Selatan.
Ia kembali menyinggung dugaan adanya skenario yang menunggu kejatuhan Prabowo usai dua tahun menjabat presiden sehingga wakil presiden bisa naik menjadi RI-1. Skenario dugaan pelanggaran konstitusi dengan ikut bergabung ke dalam BoP, berpeluang untuk ditindak lanjuti oleh pihak-pihak tertentu tersebut.
"Makanya kami segera mengingatkan. Apalagi kalau nanti pasukan kita nanti dikirim. Sekarang sudah mulai latihan bersama," tutur dia.
