PDIP Siapkan 1,6 Juta Saksi di TPS untuk Jaga Suara Ganjar-Mahfud
Jakarta, IDN Times - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya menyediakan 1,6 juta saksi di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Hasto mengatakan, masing-masing TPS akan ada dua saksi dari PDIP untuk menjaga suara caleg dan calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Saksi telah kami persiapkan secara sistematik. Ada sekurang-kurangnya 1,6 juta saksi lebih yang telah kami latih. Jadi di setiap TPS ada 2 saksi, satu saksi pileg, satu pilpres," ujar Hasto di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
"Di luar itu, di lingkaran kedua itu ada saksi dari partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dan juga para relawan," sambungnya.
1. PDIP ajak masyarakat untuk mengawal jaga suara
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dalam kesempatan itu, Hasto mengajak masyarakat untuk mengawal proses pemungutan suara. Sehingga, tak ada kecurangan yang terjadi.
"Warga jaga suara dengan berbagai aplikasi untuk mengawal dan mengamankan suara itu, dengan deployment dari seluruh saksi yang sudah dipersiapkan dan dilatih," ucap dia.
Hasto menegaskan, segala bentuk kecurangan pemilu akan berhadapan dengan saksi militan yang disediakan PDI Perjuangan.
"Bagi mereka yang akan melakukan kecurangan sebaiknya berhati-hati, karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan, saksi-saksi kami yang berani menerjang hambatan apapun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan," kata dia.
2. Saksi PDIP akan kawal proses pemungutan suara di jam krusial
Ilustrasi salah satu TPS di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir) Hasto menerangkan, saksi dari PDIP juga akan mengawal proses pemungutan suara di jam 12.00 WIB. Waktu tersebut merupakan jam krusial. Menurutnya, jam tersebut dipilih berdasarkan hasil simulasi internal partai.
"Crucial time-nya misalnya jam 12.00 WIB, ya ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memiliki KTP itu mereka berhak datang kemudian dengan surat keterangan. Maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan," ujar dia.
3. Minta aparat netral
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Istimewa) Lebih lanjut, Hasto juga meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri untuk netral pada proses pemungutan suara.
"Jadi, di luar saksi kami juga (ada) Badan Bantuan Hukum siap memberikan advokasi dan juga perlindungan bagi mereka-mereka seluruh masyarakat Indonesia, yang nantinya menyuarakan gerakan anti intimidasi dan anti politik uang itu," imbuhnya.
