Pemerintah Akan Perbaiki 15 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Perbatasan
- Pemerintah melalui BNPP akan memperbaiki 15 ribu rumah tidak layak huni di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Tito Karnavian menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan rasa bangga terhadap negara.
- Penentuan penerima bantuan diverifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari BPS agar tepat sasaran serta mendorong pembangunan fasilitas lain di kawasan perbatasan.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan. Program ini akan menyasar 15 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.
Tito mengatakan, program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara
Menurut Tito, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara.
Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi buffer zone sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.
2. Alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10 ribu unit
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut. Dia mengatakan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10 ribu unit.
Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15 ribu unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” kata dia.
3. Diverifikasi dengan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional dari BPS
Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima bantuan nantinya diverifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, mengingat DTSEN memiliki data detail by name by address.
Dia berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.
“Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” kata Tito.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.
