Pemerintah Evaluasi Menu, Bahan dan Waktu Pengantaran Program MBG
- Pemerintah memiliki catatan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait menu, pemilihan bahan makanan, dan jam pengantaran.
- Evaluasi dilakukan di 26 provinsi, memastikan kecukupan gizi, perbedaan porsi, dan penggantian susu dengan bahan makanan lain.
- Program MBG beroperasi di 190 dapur yang menyediakan makanan bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil, dikelola oleh kepala SPPG dan bekerja dengan ahli gizi serta akuntan.
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Adita Irawati mengatakan, pemerintah sudah memiliki beberapa catatan soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi program yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sisi menu hingga pemilihan bahan makanan. Selain itu, evaluasi terkait jam pengantaran.
"Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk antara lain adalah pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan, juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi," kata dia di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
1. Kandungan gizi disesuaikan
Dia mengatakan, evaluasi ini juga akan dikoordinasikan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap menu akan dilihat kecukupan gizinya, perbedaan porsi juga akan ada, membedakan bagi makanan di tingkat satuan pendidikan. Dia menjelaskan, memang jika dilihat mungkin menu tiap tingkat satuan pendidikan sama, namun kandungan gizinya itu disesuaikan.
"Untuk Paud itu kira-kira sekitar 300-400 kilokalori sekali makan, sementara untuk usia SD tadi kalau kita lihat kelas 1 dan kelas 4 itu sekitar 500-600 kilokalori sekali makan, Jadi jenis makanannya mungkin sama Pak. Tetapi porsinya kita lihat tadi pun berbeda ya," katanya.
2. Susu bisa digantikan dengan jenis protein lain
Selain itu, dia juga mengatakan, tidak adanya susu di tiap menu memang sudah ditentukan. Susu bisa digantikan dengan tempe yang memang punya kandungan protein. Ketersediaan susu juga dilihat dari lokasi, apalagi jika lokasi yang memang jauh dari sentra sapi atau sentra susu, mungkin ada kendala dalam pengadaan susu.
"Sehingga boleh digantikan oleh bahan makanan yang lain. Jika merujuk pada Badan Gizi Nasional, itu setidaknya ada dua jenis makanan yang itu mengandung protein untuk mengganti susu," katanya.
3. Program makan bergizi gratis mulai berlangsung Senin, 6 Januari 2025
Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mulai diberlakukan sejak 6 Januari 2025. Program ini dilakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.
Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi, menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil yang tersebar di 26 provinsi.
Nantinya dapur MBG dikelola oleh kepala SPPG dan bekerja dengan ahli gizi serta akuntan. Penunjukkannya kepala SPPG langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Nantinya dipastika akan ada pengawasan ketat terkait kualitas gizi dan distribusi makanan sampai ke meja tiap individu.
