Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

TII Menduga Ada Motif Elektoral di Balik Kurban Prabowo Pakai APBN

TII Menduga Ada Motif Elektoral di Balik Kurban Prabowo Pakai APBN
Sapi kurban Prabowo di Sukabumi (IDN Times/Siti Fatimah)
Intinya Sih
Gini Kak
  • TII menyoroti dugaan motif elektoral di balik pembelian 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo menggunakan dana APBN sekitar Rp100 miliar, dan meminta transparansi soal alokasi anggarannya.
  • MUI menyatakan penggunaan APBN untuk hewan kurban presiden tidak bermasalah secara syar’i karena dianggap sebagai kurban atas nama negara demi kemaslahatan masyarakat luas.
  • Pemerintah menyalurkan 1.098 sapi kurban ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, serta lembaga pendidikan dan pesantren sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan bagi peternak lokal.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Share Article

Jakarta, IDN Times - Transparency International Indonesia (TII) menduga ada motif elektoral yang diincar Presiden Prabowo Subianto melalui sumbangan 1.098 ekor sapi kurban kepada masyarakat. Apalagi, pembelian ribuan ekor sapi kurban itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai sekitar Rp100 miliar.

Peneliti TII, Agus Sarwono, mengatakan perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah anggaran untuk pembelian ribuan sapi kurban tersebut sudah dialokasikan sejak jauh hari atau mendadak diadakan.

"Dalam pemahaman saya, definisi kurban adalah mengeluarkan atau mensucikan harta dengan cara bersedekah. Tetapi itu dari hasil kekayaan dia pribadi. Ini harta yang dia peroleh. Tetapi kalau menggunakan APBN (untuk membeli hewan kurban) maka ini bukan berkurban," ujar Agus ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (27/5/2026).

Agus menduga Prabowo mengalokasikan anggaran di APBN untuk berkurban bukan bertujuan untuk berbagi daging hewan kurban, melainkan political branding. Dia menyebut tidak ada masalah bila pemerintah sudah menganggarkan pembelian hewan kurban sejak 2025. Namun, menjadi catatan bila pembelian ribuan hewan kurban dilakukan secara mendadak.

"Pertanyaan lainnya soal skema pengadaan (hewan kurban). Bagaimana cara pembeliannya?" tanya dia.

1. Prabowo ingin masyarakat ingat daging kurban pemberian presiden

TII Duga Ada Motif Elektoral di Balik Kurban Prabowo Pakai APBN
Sapi Prabowo Gibran di Masjid Istiqlal untuk kurban Idul Adha 2026. (IDN Times/Marghit Damanik)

Ketika ditanyakan makna political branding lewat pemberian daging kurban, Agus menjelaskan, tujuannya supaya publik mengingat daging kurban tersebut pemberian Presiden Prabowo, mskipun hewan kurban dibeli dengan APBN yang mayoritas bersumber dari uang pajak masyarakat.

"Sapi dikirim ke sejumlah daerah, branding-nya adalah ini kurban dari presiden. Harapannya tentu (mendapat) manfaat elektoral untuk citra lebih positif," katanya.

Apalagi, kata Agus, saat ini harga daging sapi sedang melambung tinggi, kemudian mendapat bantuan daging kurban dari Prabowo. Di sisi lain, bila ingin mengecek apakah dana pembelian hewan kurban sudah didesain sejak awal, maka perlu dicek ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Sekretariat Negara. Sebab, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan dana itu diambil dari pos anggaran dana bantuan presiden.

"Problem lainnya adalah apakah mereka mempublikasikan RKA tersebut. Padahal, itu informasi publik," tutur dia.

IDN Times sudah mengirimkan pesan pendek kepada Juri untuk mengonfirmasi soal desain anggaran pembelian hewan kurban. Namun, hingga tulisan ini terbit, pesan pendek tersebut belum direspons.

2. Kurban yang diberikan presiden adalah kurban atas nama negara

TII Duga Ada Motif Elektoral di Balik Kurban Prabowo Pakai APBN
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh (instagram.com/niam_sholeh)

Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan pembelian hewan kurban dengan menggunakan APBN tidak masalah secara hukum Islam. Langkah itu, kata Niam, tetap sah secara syar'i karena peruntukannya demi kemaslahatan masyarakat luas.

"Terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres (bantuan presiden), saya kira ini secara syar'i tidak ada soal (tidak bermasalah)," ujar Niam ketika dihubungi IDN Times hari ini.

Ia menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta tersebut merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam.

"Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa disunahkan bagi imam. Dalam konteks Indonesia adalah Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara)," tutur dia.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu menambahkan, dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Oleh karena itu, kurban yang dilakukan presiden menggunakan anggaran tersebut pada hakikatnya adalah kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.

"Sehingga kurban (diberikan) negara untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tidak ada soal secara syar'i," imbuhnya.

3. Sebanyak 1.098 sapi kurban akan didistribusikan ke seluruh provinsi

TII Duga Ada Motif Elektoral di Balik Kurban Prabowo Pakai APBN
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat menyerahkan sapi kurban dari Prabowo Subianto (IDN Times/Siti Fatimah)

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyumbangkan 1.098 ekor sapi kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi tersebut akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan sapi kurban presiden tahun ini menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus dukungan terhadap peternak lokal.

"Pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ujar Juri ketika memberikan keterangan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Mei 2026.

Sebanyak 598 sapi akan dibagikan ke-38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah daerah penerima karena ada sejumlah wilayah yang tidak memiliki sapi sesuai standar bobot yang ditetapkan presiden.

“Standar bobot sapi Presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran tersebut sehingga ada daerah yang mendapatkan dua sapi,” kata dia.

Selain pemerintah daerah, sebanyak 500 sapi lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

"Untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi, semuanya 1.098 ekor sapi," imbuhnya.

Share Article
Topics
Editorial Team
Rochmanudin Wijaya
EditorRochmanudin Wijaya

Related Articles

See More