Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta menyatakan konsep perluasan daratan yang ada dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta berbeda dengan reklamasi.
"Kalau reklamasi itu airnya (laut) dikasih daratan. Kalau ini (perluasan daratan) kan tidak (menutup air dengan daratan)," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto, kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).
Dalam beleid baru tersebut, aturan mengenai perluasan daratan ada di nomor dua pasal 165. Yang berbunyi:
"Pengembangan pulau dapat dilakukan perluasan daratan pulau di atas karang mati atau pulau pasir guna mencapai kelengkapan Prasarana dan sarana penunjang".
Heru menyebut, penerapan konsep perluasan daratan itu seperti layaknya membangun rumah apung di atas air terutama di Kepulauan Seribu.
Sebelumnya, belum ada aturan yang mengatur soal pembangunan rumah apung di atas air.
"Jadi, ada pemanfaatan rumah-rumah nelayan di atas air, kayak rumah apung. Sekarang kan aturan itu tidak ada," ungkapnya.
Dia mengatakan, pembangunan rumah apung di Kepulauan Seribu harus diatur lantaran jumlah lahan daratan yang terbatas.
Pembangunan rumah di daratan Kepulauan Seribu justru akan memberi dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup di sana.
"Pengembangan di daratnya Kepulauan Seribu kan terbatas, enggak mngkn kalau itu dibangun. Malah justru mengakibatkan keseimbangan lingkungannya (terganggu)," ujarnya.