Penyakit Mulai Muncul Usai Banjir Sumatra, Kemenkes Kirim Logistik Obat
- Penyakit umum mulai muncul di wilayah terdampak
- Ketersediaan obat-obatan dasar dan alat kesehatan dipastikan oleh Kemenkes
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan munculnya sejumlah penyakit di lokasi pengungsian wilayah terdampak bencana banjir di Sumatra, seperti batuk, pilek, demam, diare, dan penyakit kulit. Kemenkes pun melakukan pemantauan intensif dan menyalurkan logistik kesehatan termasuk obat-obatan dasar dan perbekalan medis.
“Pemantauan secara intensif akan dilakukan dalam satu minggu ke depan untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat di pengungsian dan fasilitas kesehatan tetap terpenuhi tanpa hambatan,” kata Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Rizka Andalucia, dikutip dari keterangan pers, Minggu (7/12/2025).
Dia mengatakan, upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok obat dan mencegah kekosongan.
1. Penyakit umum mulai muncul di wilayah terdampak
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengatakan, peningkatan kasus demam mencerminkan kondisi lingkungan dan tempat tinggal yang masih belum stabil pascabencana. Menurut dia, demam menjadi keluhan yang paling cepat muncul setelah banjir, terutama di pengungsian yang padat dengan akses air bersih terbatas, serta diperburuk oleh perlindungan diri yang kurang memadai selama proses pengungsian.
Selain demam, sejumlah keluhan kesehatan lain juga tercatat. Data menunjukkan, myalgia sebanyak 201 kasus, gatal 120 kasus, dispepsia 118 kasus, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 116 kasus, hipertensi 77 kasus, luka 62 kasus, sakit kepala 46 kasus, serta diare dan asma masing-masing 40 kasus.
Di Sumatra Utara, pola serupa terlihat. Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan 277 kasus demam, disusul myalgia 151 kasus, gatal 150 kasus, dispepsia 94 kasus, ISPA 96 kasus, hipertensi 75 kasus, luka 45 kasus, sakit kepala 23 kasus, diare 23 kasus, dan asma 3 kasus dalam periode 25 November hingga 1 Desember 2025.
Sementara, data dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menunjukkan pola yang berbeda. Pada periode 25 hingga 30 November 2025, keluhan terbanyak adalah luka-luka dengan 35 kasus, diikuti ISPA 15 kasus, dan diare 6 kasus.
2. Penyaluran logistik melalui pusat distribusi
Lebih lanjut, Kemenkes memastikan ketersediaan obat-obatan dasar dan alat kesehatan. Selain itu, guna mengatasi kendala logistik, Kemenkes menerapkan sistem distribusi terpusat.
Distribusi logistik kesehatan dipusatkan melalui Kota Medan untuk mempercepat pengiriman ke berbagai wilayah terdampak. Langkah ini diambil setelah beberapa gudang farmasi di daerah mengalami kerusakan. Pemantauan intensif akan dilakukan dalam satu minggu ke depan untuk memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan.
“Beberapa wilayah terdampak mengalami kerusakan gudang farmasi yang menyebabkan stok obat dan vaksin rusak atau tidak dapat digunakan. Untuk mempercepat penyaluran, distribusi logistik dipusatkan melalui Medan sehingga pengiriman dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terhambat jarak,” ujar Rizka.
3. Perhatian kepada kelompok rentan
Sementara, perhatian khusus juga diberikan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemenkes menurunkan tenaga gizi untuk memastikan ketersediaan makanan yang sesuai kebutuhan di dapur umum.
Distribusi Makanan Tambahan (PMT) telah dilakukan sejak 28 November melalui jalur udara dan darat. Kemenkes juga mengatur secara ketat penyaluran susu formula yang wajib melalui dinas kesehatan setempat untuk menjamin kelayakan dan keamanannya.
Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Lovely Daisy, menekankan pentingnya perlindungan nutrisi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dia mengatakan, Kemenkes tidak merekomendasikan penyaluran susu formula secara bebas di lingkungan bencana karena tingginya risiko kesehatan akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi.
“Di Aceh, telah diterbitkan surat edaran resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada seluruh kabupaten/kota untuk tidak menyalurkan susu formula tanpa prosedur. Jika memang diperlukan dalam kondisi kegawatdaruratan, penyaluran susu formula wajib melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat dinilai kelayakannya dan dipantau penggunaannya,” ucap Lovely.
