Pigai: Program Pendidikan Militer Siswa Bisa Diterapkan Skala Nasional
- Menteri HAM Natalius Pigai mendukung pengiriman siswa nakal ke Barak Militer dengan percobaan di Jawa Barat
- Pendapat Pigai bahwa hal tersebut bisa meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab siswa
- Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa program pendidikan karakter untuk siswa bermasalah di barak militer sudah berjalan sejak 2 Mei 2025
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pengiriman siswa nakal ke Barak Militer tidak melanggar HAM, justru bisa dimasifkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Tetapi hal itu bisa dilakukan usai percobaan di wilayah Jawa Barat berhasil. Sebelumnya memang Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menginisiasi ide untuk mengirimkan siswa nakal ke Barak Militer.
"Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," kata dia di Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).
1. Pendidikan yang diberikan tak bertabrakan dengan aturan dan melanggar HAM
Meski demikian, Pigai menilai tetap penting agar pendidikan yang diberikan tak bertabrakan dengan aturan dan melanggar HAM. Menurutnya, mengirim siswa nakal ke barak militer bisa meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab.
"Tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM tidak bertentangan dengan HAM kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab karena ini bagus idenya," kata dia.
2. Sebut program Dedi tidak melanggar HAM
Pigai menilai bahwa memasukkan siswa yang dianggap nakal ke barak militer tidak melanggar HAM. Menurut dia apa yang dikerjakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat tidak memiliki unsur corporal punishment atau hukuman fisik pada para siswa yang dianggap nakal itu.
"Kalau itu menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu sikap kami yang pertama itu," kata dia.
3. Dedi sebut siswa di Barak TNI mayoritas kecanduan game online
Dedi Mulyadi mengungkapkan siswa SMA/SMK dan lainnya yang masuk dalam kategori bermasalah sudah dikirim ke barak militer di Dodik Bela Negara Rindwam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (5/5/2025).
Mereka akan menjalani pendidikan karakter yang dibina langsung oleh TNI, guru, psikolog serta beberapa ahli lainnya. Adapun program tersebut awalnya diresmikan pada Jumat (2/5/2025), dan hingga saat ini siswa bermasalah ini terus berdatangan.
"Sekarang yang datang ke sini secara umun ada yang kecanduan minuman, game online, paling banyak ML (Mobile Legend), kecanduan merokok, ada yang terlibat geng motor. Secara umum mereka itu punya kesadaran bahwa ingin berubah, dan di rumah mereka tidak bisa lagi berubah," kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai berkunjung ke Dodik Bela Negara Lembang.
