Beda dengan Muhammadiyah, PBNU Dukung Prabowo Gabung Board of Peace
- Menurut Gus Yahya, Indonesia harus terlibat langsung dalam organisasi itu apabila komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina masih kuat.
- Gus Yahya meyakini, terdapat banyak kepentingan dalam Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Israel. Namun, dia yakin perdamaian Palestina akan tercapai melalui dialog antara pimpinan negara yang terlibat.
- RI resmi jadi bagian Dewan Perdamaian bentukan Trump
Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dapam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah yang menolak tegas keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang disebut sebagai antitesa Perserkatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai, langkah Presiden Prabowo sudah tepat untuk terlibat dalam organisasi tersebut. Langkah ini dinilai telah sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Menurut saya, keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
1. Indonesia harus terlibat dalam BoP demi Palestina
Menurut dia, Indonesia harus terlibat langsung dalam organisasi itu apabila komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina masih kuat.
Gus Yahya mempertanyakan siapa yang akan menyuarakan kemerdekaan Palestina melalui platform tersebut, bila Indonesia tidak ikut serta.
"Karena kalau kita tidak hadir, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan, dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya," kata dia.
2. Israel diyakini punya kepentingan di BoP
Ia meyakini, terdapat banyak kepentingan dalam Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Israel. Ia haqul yakin kepentingan Israel sangat besar. Namun, dia mengatakan, perdamaian Palestina akan tercapai melalui dialog antara pimpinan negara yang terlibat dalam BoP.
"Pasti ada banyak kepentingan. Pasti ada kepentingan-kepentingan Israel, pasti. Enggak mungkin tidak. Tapi bagaimana mungkin perdamaian bisa tercapai tanpa mendialogkan kepentingan-kepentingan yang berbeda," kata dia.
Gus Yahya tidak menafikan berbagai gelombang kritik yang disampaikan sebagai publik atas keputusan kontroversial Prabowo. Namun, ia meyakini, Presiden Prabowo memiliki pertimbangan khusus.
"Saya kira semua orang memahami bahwa ini dipandang kontroversial oleh berbagai kalangan. Nah kemudian kenapa kita, Indonesia ini bergabung? Kenapa Presiden menyatakan bergabung? Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan sendiri," kata dia.
3. RI resmi jadi bagian Dewan Perdamaian bentukan Trump
Diketahui, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Tak hanya Indonesia, negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan dewan yang dibuat oleh AS ini.
Resolusi itu bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi antarpemerintah yang dipimpin oleh Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump. Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascaperang.
“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan bersama D-8 yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (21/1/2026).
