Polemik Komisioner KPI Terpilih Azwar Hasan, Ini Kata Komisi 1 DPR
Jakarta, IDN Times - Azwar Hasan merupakan salah satu Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang baru saja dipilih DPR RI untuk menjabat masa bakti 2019-2022. Terpilihnya Azwar menimbulkan polemik karena ia dianggap mendukung gerakan Islam radikal, dengan bergabung dalam Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam di Makassar, Sulawesi Selatan.
Akibatnya, pemerhati penyiaran meminta Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunda pelantikan komisioner KPI. Alasannya diduga ada indikasi penyimpangan pada proses seleksi. Lalu, bagaimana tanggapan anggota Komisi I?
1. Keputusan Komisi I sudah bulat
Anggota Komisi I Andreas Pareira menyatakan komisinya sudah bulat dengan keputusan tersebut. Alasannya, ia merasa tak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses seleksi komisioner KPI yang dilakukan di parlemen.
“Kalau (keputusan) dari DPR kemarin sudah diketok (sah),” kata Andreas kepada IDN Times, Selasa (30/7).
2. Tinggal menunggu Presiden Jokowi melantik
Andreas pun mempersilakan jika ada pihak yang meminta Presiden Jokowi menunda pengesahan hasil fit and proper test yang dilakukan DPR RI. Namun, menurut dia, semua tinggal menunggu keputusan Presiden.
“Tinggal dilantik,” ucap dia.
Adapun sembilan nama komisioner KPI yang telah disetujui DPR adalah Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Agung Suprio, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano, Irsal Ambia, Mimah Susanti, dan Mohammad Reza.
3. AJI, Remotivi, dan LBH Pers meminta Jokowi tunda pelantikan komisioner KPI
Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Remotivi, dan LBH Pers meminta Presiden Jokowi menunda pelantikan sembilan komisoner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang terpilih untuk 2019-2022.
Permintaan penundaan itu terkait laporan Ombudsman RI, soal sejumlah kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi komisoner KPI.
"Melihat ada indikasi ketidaktransparanan dan penyimpangan proses seleksi komisioner KPI periode 2019-2022, maka kami meminta Presiden Jokowi menunda pelantikan sembilan anggota komisioner KPI 2019-2022, sampai menunggu hasil penyelidikan Ombudsman RI tentang indikasi maladministrasi," demikian keterangan tertulis Remotivi, AJI, dan LBH Pers dalam menanggapi seleksi komisioner KPI, Sabtu (20/7).
4. Komisi I DPR memastikan seleksi komisioner KPI berlangsung terbuka
Sementara, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI periode 2019-2022 pada 8-10 Juli 2019, berlangsung terbuka.
"Tidak ada yang ditutupi dalam proses seleksi di Komisi I DPR RI dan ketika pemungutan suara untuk memilih anggota KPI periode 2019-2022 bisa dilihat prosesnya," kata Kharis, dilansir dari kantor berita Antara, Selasa (30/7).
5. Komisi I tidak menerima permintaan penundaan penetapan komisioner KPI
Kharis mengatakan hingga saat ini Komisi I DPR tidak menerima permintaan penundaan penetapan komisioner KPI.
"Tidak ada surat dari mana pun yang meminta untuk penundaan, karena tugas kami melaporkan pada pimpinan DPR dan pimpinan sudah mengirim surat pada Presiden, itu sudah menjadi domain DPR secara keseluruhan," ujar dia.
