Polemik Viral Tyas, DPR Minta LPDP Evaluasi Rekrutmen dan Kontrak
- DPR melalui Lalu Hadrian Irfani meminta LPDP melakukan evaluasi total terkait rekrutmen, kontrak, dan penanaman nilai kebangsaan setelah muncul polemik alumni yang viral dengan pernyataan kontroversial.
- LPDP diminta memperluas akses beasiswa agar merata hingga kawasan 3T dan pesantren, serta memastikan penerima berkomitmen kembali mengabdi bagi bangsa setelah menyelesaikan studi.
- Polemik bermula dari unggahan Tyas di media sosial tentang kewarganegaraan anaknya yang memicu kritik publik dan sorotan terhadap penggunaan dana beasiswa LPDP.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melakukan evaluasi secara total, menyusul polemik alumni Dwi Sasetyaningtyas yang viral setelah menyampaikan 'cukup saya WNI, anak jangan'.
Dia mengatakan, proses rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, hingga paham kebangsaan ke-Indonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa LPDP harus dievaluasi total.
"Penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP," kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
1. Akses LPDP harus merata, jangan terkesan untuk golongan tertentu
Lalu Hadrian juga mendorong rekrutmen calon penerima beasiswa LPDP disesuaikan dengan ketersediaan pekerjaan di Indonesia. Dia ingin, di dalam kontrak tersebut ada sebuah komitmen yang harus dipatuhi, mereka harus kembali untuk berbuat bagi bangsa dan negara.
Selain itu, dia turut menyoroti pemerataan beasiswa LPDP. Keterbukaan akses yang luas menjadi penting untuk diperhatikan sehingga LPDP bisa menjangkau seluruh anak negeri.
Menurut dia, LPDP harus menyasar kawasan 3T dan pondok pesantren. Karena itu, dia berharap, beasiswa LPDP bukan hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu.
"Karena LPDP hari ini mengelola anggaran tidak sedikit, yang sumbernya dari rakyat dan masyarakat Indonesia. Harus benar-benar diperuntukkan kembali bagi bangsa dan negara kita," kata Ketua DPW PKB NTB itu.
2. Fraksi Golkar soroti pentingnya program afirmasi untuk LPDP
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, turut menanggapi polemik penerima LPDP yang viral karena mengaku 'cukup aku jadi WNI, anak jangan'. Dia menegaskan, persoalan ini bukan semata pilihan pribadi seseorang, melainkan desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.
Menurutnya, persoalan utama terkait LPDP adalah struktur persyaratan yang secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok secara sosial-ekonomi sudah kuat.
"Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggrisnya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya," ujarnya kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Karena itu, Sarmuji juga secara khusus menyoroti akses alumni pondok pesantren terhadap beasiswa LPDP. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmatif, peluang alumni pesantren untuk lolos LPDP akan sangat kecil.
"Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Pesantren-pesantren yang memang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP," ujarnya.
3. Awal mula polemik penerima LPDP viral di medsos
Kontroversi bermula dari unggahan Tyas di akun Instagram @sasetyaningtyas pada Rabu (11/2/2026). Dalam video tersebut, dia tampak membuka paket berisi paspor dan dokumen kewarganegaraan yang menandakan anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah pernyataan Tyas yang dinilai kontroversial.
"Aku tahu dunia terlihat gak adil. Tapi cukup aku saja yang WNI (warga negara Indonesia), anak-anakku jangan! Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA," kata dia dalam video yang kini telah dihapus.
Pernyataan tersebut langsung menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang menyayangkan sikap Tyas yang dianggap arogan saat menanggapi kritik di kolom komentar.
Seorang warganet dengan akun @valen********** bahkan berkomentar, "Minta maaf aja ngapasih kebanyakan alasan. Udah pakai duit negara untuk kepentingan diri sendiri," tulisnya.
Tyas pun merespons dengan nada tinggi, "Bagian mana saya pakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi? Kalau gak ada bukti namanya fitnah. Udah saya data orang-orang yang fitnah ini, nama kamu mau dimasukin juga?" balas Tyas.
