Politisi NasDem Usul Pendaftaran Mitra Makan Bergizi Gratis Satu Pintu
- Anggota DPR menyarankan pendaftaran mitra program MBG dilakukan satu pintu untuk mencegah order fiktif.
- Kepala BGN meminta korban penipuan calon mitra segera melapor ke polisi dan mendaftar melalui situs resmi BGN.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, ikut angkat bicara soal maraknya aksi penipuan untuk menjadi mitra program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kini ramai order fiktif makanan bergizi untuk uji coba. Tak sedikit dari order fiktif itu mengatasnamakan TNI hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
Irma menyarankan agar pendaftaran mitra untuk program MBG dilakukan satu pintu. Dengan begitu, bisa mencegah adanya peristiwa order fiktif.
Di sisi lain, Komisi IX DPR mengaku belum menerima secara utuh konsep dan desain program MBG. Apalagi MBG diisukan bakal dimulai serentak digelar pekan depan.
"Kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route map-nya. Agar penipuan-penipuan seperti yang ramai terjadi saat ini bisa disetop. (Pendaftaran mitra) BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya lebih mudah," ujar Irma ketika dikonfirmasi, Jumat (3/1/2025).
Selain itu, Irma meminta agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diawasi ketat. Hal tersebut demi memastikan pelaksanaannya bisa berjalan baik.
"Itu kan menyangkut makanan. Jadi, mengenai gizi dan kebersihan jadi sangat penting. Oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola katering harus betul-betul diawasi," kata dia.
1. Badan Gizi Nasional minta korban penipuan mitra lapor polisi
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meminta agar korban penipuan calon mitra untuk program Makan Bergizi Gratis segera melapor ke polisi.
"Sudah dicek. Diminta untuk lapor ke pihak berwajib," ujar Dadan, Rabu (1/12025).
Ia kemudian menjelaskan mekanisme untuk bisa menjadi mitra BGN dalam program makan bergizi gratis. Calon mitra bisa mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen terkait yang tercantum dalam situs resmi BGN yakni mitra.bgn.go.id
2. Studi yang dilakukan CELIOS temukan makan bergizi gratis rentan dikorupsi
Sementara, mayoritas warga khawatir penyaluran makan bergizi gratis yang akan dijalankan pada 2025 tidak berjalan efektif. Ketidakefisienan itu bisa disebabkan oleh logistik yang buruk, kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat, dan risiko pengiriman makanan ke sekolah.
Hal itu tercermin dari studi yang dilakukan Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) yang melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah yang mencakup wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan perkotaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan representasi nasional dan data dikumpulkan secara digital melalui iklan yang ditayangkan oleh Facebook dan Instagram.
"Dengan memanfaatkan fitur iklan di kedua platform media sosial tersebut, penelitian ini dapat menargetkan responden dengan kriteria yang spesifik seperti kata kunci, lokasi, minat, usia dan jenis kelamin," ujar peneliti CELIOS, Bakhrul Fikri di dalam laporannya.
Jumlah responden yang mengaku khawatir program makan bergizi gratis tidak akan disalurkan secara efektif mencapai 46 persen. Sedangkan, 37 persen responden khawatir, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu rentan dijadikan bancakan atau ladang korupsi.
Potensi bancakan menguat lantaran berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, jenis kasus korupsi di bidang noninfrastruktur mencapai 143 atau 39 persen.
"Artinya, potensi program MBG (Makan Bergizi Gratis) disalahgunakan dan akan jadi kasus korupsi, itu sangat besar. Karena rantai birokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam penyaluran MBG sangat berpengaruh terhadap potensi kasus korupsi," tutur dia.
3. 52 persen responden khawatir kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis
CELIOS juga menggambarkan 52 persen responden mengaku khawatir terhadap kualitas makanan yang akan disajikan dalam program makan bergizi gratis. Apalagi per anak hanya diberikan jatah anggaran mulai dari Rp10 ribu. Padahal, sebelumnya dijanjikan Rp15 ribu.
"Sudah hanya dikasih anggaran Rp10 ribu per porsi, tapi ternyata ada potensi korupsi, para responden menjadi khawatir terhadap kualitas makanan bergizi gratis yang akan dikonsumsi oleh anak-anak mereka," kata Fikri.
Ia juga menggarisbawahi makanan yang rendah kualitas tidak hanya dapat mempengaruhi daya tarik anak-anak terhadap makanan tersebut. Namun juga berisiko menurunkan nilai gizi yang seharusnya didapatkan.
"Maka, pihak penyelenggara program harus menerapkan standar kualitas yang jelas dan melakukan pengawasan untuk memastikan makanan yang disediakan aman dan bergizi," ucap dia.
