PPP Panaskan Mesin Partai Jelang Pemilu 2029, Konsolidasikan Tim Advokat

Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembenahan PPP. Pertama, memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting agar mampu bekerja efektif, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta membangun mekanisme pelaporan berjenjang. Struktur partai harus menjadi sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan di lapangan.

Kedua, mempercepat digitalisasi dan penguatan sistem IT. PPP akan membangun sistem data yang terintegrasi, mencakup struktur organisasi, kader, saksi, tim advokasi, hingga dokumentasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

“Ke depan, setiap informasi dari bawah harus dapat diterima dengan cepat, aman, dan terdokumentasi. Setiap suara harus memiliki jejak data,” kata Mardiono.

Ketiga, Mardiono ingin PPP dapat memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak awal tahapan pemilu. Tim advokasi PPP tidak hanya bekerja ketika sengketa terjadi, tetapi sejak proses verifikasi peserta pemilu hingga pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pengalaman PPP dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bahan evaluasi penting. PPP mendalilkan adanya selisih suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara nasional dan posisi partai terhadap ambang batas parlemen.

“Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat TPS tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap suara harus memiliki jejak data dan setiap persoalan harus memiliki bukti,” kata Mardiono.

Mardiono menegaskan, PPP saat ini telah menyiapkan sejumlah perangkat pemenangan Pemilu 2029, antara lain Bappilu Nasional, Badan IT Nasional, Badan Aset dan Administrasi Nasional, serta Tim Advokasi Nasional. Tim advokasi PPP yang terdiri atas lebih dari 1.000 advokat dan praktisi hukum akan diperkuat hingga seluruh wilayah Indonesia.

“Politik hari ini membutuhkan kecepatan, tetapi kecepatan tanpa data akan menghasilkan kesalahan. Data tanpa sistem akan tercecer. Sistem tanpa sumber daya manusia tidak akan berjalan. Karena itu, semuanya harus dibangun secara bersamaan,” ujar Mardiono.

Konsolidasi ini menegaskan komitmen PPP untuk bertransformasi menjadi partai yang lebih modern, profesional, berbasis data, transparan, dan akuntabel. Bagi Mardiono, Pemilu 2024 menjadi pelajaran untuk memastikan setiap suara yang diperoleh di TPS memiliki data, dokumen, saksi, dan jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan advokat PPP dari 38 Provinsi secara offline dan online dengan total 1.000an peserta.