Prabowo Singgung Lagi Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD demi Kurangi Biaya

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan wacana terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh DPRD. Prabowo menyampaikan hal itu dalam pidatonya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia perlu mencari format demokrasi paling ideal dan efisien untuk menekan biaya politik tinggi. Prabowo berujar, mahalnya ongkos politik rentan memicu praktik korupsi, karena hanya orang berkantong tebal yang bisa bersaing.

Oleh sebab itu, ia mengajak para elite politik untuk mempertimbangkan kembali mekanisme pemilihan melalui DPRD sebagai solusi penghematan anggaran.

"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri, yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku, lebih ingin kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota dipilih oleh anggota DPRD. Sebab, itu bisa menghemat ongkos politik.

"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ucap dia.

Prabowo mencontohkan beberapa negara maju yang menerapkan sistem politik berbiaya murah dan tetap efektif. Ia menyebut, Indonesia tidak perlu memaksakan diri meniru demokrasi Barat jika memang tidak sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa.

"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," ujar dia.

Ia juga menekankan pentingnya percaya pada kekuatan sendiri tanpa harus didikte asing. Menurutnya, banyak negara yang mengajari soal HAM, padahal mereka juga melanggar HAM.

"Tapi tentunya sekali lagi paradigma baru politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain, belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita, dia ngajarin demokrasi ke kita padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi ya rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera, kalau cocok sama selera mereka baru diributkan," ucap dia.