Prihati Pujowaskito, Pensiunan Mayjen TNI Jadi Dirut BPJS Kesehatan

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan susunan baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2026-2031. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026. Dalam keputusan tersebut, Purnawirawan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Prihati Pujowaskito, ditunjuk sebagai direktur utama.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya memperkuat tata kelola dan menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan siaran pers dari BPJS Kesehatan, proses pemilihan Dewan Pengawas sebelumnya telah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi IX DPR RI.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, anggota direksi diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Berdasarkan keputusan terbaru, berikut adalah jajaran direksi yang akan bertugas:

Prihati Pujowaskito (Direktur Utama)

Abdi Kurniawan Purba (Direktur)

Akmal Budi Yulianto (Direktur)

Bayu Teja Muliawan (Direktur)

Fatih Waluyo Wahid (Direktur)

Setiaji (Direktur)

Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)

Sutopo Patria Jati (Direktur)

Direksi memiliki fungsi utama melaksanakan operasional BPJS Kesehatan. Mereka bertanggung jawab memastikan peserta menerima manfaat sesuai haknya, mengelola perencanaan hingga evaluasi, serta mewakili lembaga di dalam maupun luar pengadilan. Selain itu, direksi berwenang mengatur manajemen SDM, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset.

Selain jajaran direksi, Presiden juga melantik Dewan Pengawas yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari pekerja, pemerintah, pemberi kerja, hingga tokoh masyarakat. Berikut susunannya:

Berdasarkan regulasi yang berlaku, Dewan Pengawas memiliki mandat untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan yang diambil Direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas berwenang menetapkan rencana kerja serta anggaran tahunan. Mereka juga memiliki hak untuk meminta laporan dari Direksi, mengakses data penyelenggaraan, serta memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Presiden terkait kinerja Direksi. Dewan Pengawas juga berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).