Jakarta, IDN Times - Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian PUPR siap membangun hunian untuk ASN dan TNI-Polri di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Febry menyampaikan pemerintah siap membangun 2.500 unit hunian.
"Dalam rapat koordinasi, PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Febry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).
Febry menerangkan, jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan Anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Sebab, hal itu sesuai dengan anggaran yang tersedia saat ini.
"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," ujar Febry.
"Tapi itu tidak akan jadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," lanjutnya.
Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal. Total keseluruhan yang akan dipindahkan yaitu sebanyak 7.687 orang, di mana terdiri dari 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya.
"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti juga menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah merencanakan pemindahan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan bahwa Presiden Jokowi berencana pindah ke IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024.
“Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024, tapi kita masih melihat dulu kondisinya seperti apa,” kata Roudo dalam diskusi soal IKN yang disiarkan langsung di kanal YouTube FMB9ID_KIP, Rabu (2/2/2022).
Roudo menyampaikan keinginan Presiden Jokowi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Sebab artinya dalam waktu dua tahun ke depan harus ada pembangunan besar yang dilakukan.
“Karena ini salah satu yang monumental, tantangan juga, dalam dua tahun harus membangun kawasan yang cukup besar. Tadi 6.600 untuk kawasan inti dan 56 ribu untuk kawasan perkotaannya. Jadi tantangannya cukup besar,” ujar Roudo.