Comscore Tracker

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Ada 270 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020

Jakarta, IDN Times - Setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 4-6 September 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar.

Sebelum tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU mengawali tahapan Pilkada Serentak 2020 pada Senin 15 Juni hingga 14 Juli 2020, dengan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. KPU kabupaten kota menyusun dan melakukan pemutakhiran daftar pemilih serta menyampaikan kepada PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Kemudian dilanjutkan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon independen atau perseorangan. Tahapan ini mulai dari penyampaian syarat dukungan ke KPU, masa perbaikan hingga verifikasi faktual perbaikan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus 2020.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, usai pendaftaran bakal pasangan calon, tahapan Pilkada 2020 berikutnya adalah KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Serentak 2020 pada 23 September 2020.

Tahapan pilkada selanjutnya adalah masa kampanye 71 hari, yang dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. KPU membagi masa kampanye pasangan calon kepala daerah dalam tiga fase. Fase pertama kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan atau kegiatan lain.

Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik atau terbuka antarpasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah. Fase pertama dan kedua akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Fase terakhir, KPU akan membuka kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik, pada 22 November hingga 5 Desember 2020.

Kemudian, masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dilakukan pada 6-8 Desember 2020. Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pilkada Serentak 2020 resmi diundur hingga 6 Desember 2020, dari yang sebelumnya direncanakan digelar pada 23 September 2020, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Penundaan pemungutan suara Pilkada yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Mei 2020 itu akibat adanya pandemik COVID-19 atau virus corona.

Berikut linimasa Pilkada Serentak 2020 mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon hingga pemungutan suara.

Baca Juga: Mungkinkah Pilkada Serentak 2020 Ditunda Lagi Akibat Pandemik?

27 Oktober: Daftar pemilih tetap berjumlah 100.359.152 jiwa. KPU juga rilis Laporan Dana Awal Kampanye, terbesar Rp1 miliar

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Sanksi Bagi Calon Kepala Daerah yang Melanggar selama Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Anggota Komisi Pemilihan Umum Viryan Aziz menyebutkan, daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2020 berjumlah 100.359.152 jiwa.
 
“Jumlah tersebut merupakan rekapitulasi penetapan DPT dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020," katanya seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (27/10/2020)

DPT Pilkada 2020 tersebut terdiri dari 50.164.426 jiwa atau 49,98 persen pemilih laki-laki dan 50.194.726 jiwa atau 50,02 persen pemilih perempuan.

Menurutnya, jumlah DPT didata bertambah sebanyak 49.733 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah yang dicatat dalam daftar pemilih sementara.
 
KPU juga mendata terdapat penambahan 1.506.256 jiwa pemilih baru ketika penetapan DPT Pilkada 2020. Kemudian, terdapat 1.055.235 pemilih dengan perubahan data.

Berikutnya, jumlah TPS pada penetapan DPT ini juga bertambah sekitar 87 TPS, saat penetapan daftar pemilih sementara lalu KPU menetapkan sebanyak 298.852 TPS.
 
Awalnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) ke KPU untuk Pilkada 2020 berjumlah 107,5 juta jiwa.

Setelah itu, KPU melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih dan menetapkan sebanyak 100.309.419 pemilih dalam proses daftar pemilih sementara, yang kemudian berjumlah 100.359.152 jiwa saat ditetapkan menjadi DPT.

Pada hari ini, KPU juga sudah merilis data Laporan Awal Dana Kampanye seluruh pasangan calon peserta Pilkada 2020.

Dari total 739 pasangan calon di Pilkada 2020, terdapat beberapa pasangan calon (paslon) yang memiliki Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terbesar dibandingkan pasangan calon lainnya. LADK terbesar yakni berkisar dari Rp300 juta hingga Rp1 miliar. Sedangkan LADK terkecil berkisar dari Rp50-100 ribu. Ada juga pasangan calon yang belum menyerahkan LADK-nya.  

26 Oktober: Bupati petahana Irna Narulita jadi calon terkaya di Pilkada Pandeglang 2020. Adapun Gibran bersiap-siap untuk debat terbuka

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19IDN Times/Khaerul Anwar

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Bupati petahana Kabupaten Pandeglang, Banten, Irna Narulita menjadi calon kepala daerah terkaya di Pilkada Pandeglang 2020. Total kekayaan Irna mencapai Rp49,2 miliar.

Harta istri mantan bupati Pandeglang dua periode Dimyati Natakusumah ini sebagian besar terdiri dari tanah dan bangunan. Tercatat Irna memiliki 112 bidang tanah dengan nilai Rp48 miliar. Tanah itu paling banyak ada di Pandeglang, kemudian di Serang, dan satu bidang berada di Jakarta Barat.

Sedangkan pasangannya, Tanto Arban, memiliki kekayaan Rp6,8 miliar. Ia memiliki tanah dan bangunan dua bidang yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai Rp1,5 miliar. Mobil jenis Cadillac Escalade Jeep dan Honda Freed senilai Rp1,4 miliar.

Dalam Pilkada 2020, Irna Narulita berpasangan dengan Tanto W Arban. Keduanya melawan pasangan Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamami.

Adapun Thoni Fathoni memiliki harta kekayaan senilai Rp7,5 miliar. Harta Thoni paling banyak berupa tanah dan bangunan sebanyak lima bidang di Pandeglang dengan luas bervariasi, mulai dari 34 meter persegi hingga 59 meter persegi senilai Rp5,9 miliar. 

Sementara, Miftahul Tammy tercatat hanya memiliki harta kekayaan senilai Rp1 miliar. Dengan rincian, memiliki dua bidang tanah di Serang senilai Rp887 juta, memiliki alat transportasi motor yamaha B3F-F A/T tahun 2018 senilai Rp17 juta, harta bergerak 65 juta, kas setara kas Rp75 juta, dan memiliki utang Rp188 juta.

Sementara di Solo, KPUD setempat melaporkan akan menggelar debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Solo, pada 6 November 2020 mendatang.

Dalam debat ini akan menghadirkan dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang bersaing dalam Pilkada Solo 2020, yaitu Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung PDIP, dan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) dari jalur independen.

Debat akan digelar sebanyak dua kali. Debat pertama berlangsung pada Jumat, 6 November 2020, dan akan mengusung tema kebijakan strategis penanganan COVID-19.

25 Oktober: Hasil survei Indikator mayoritas responden menolak Pilkada serentak 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi Pilkada serentak 2020, IDN Times/ istimewa

Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei mengenai Pilkada serentak 2020 pada Minggu (25/10/2020). Hasilnya, mayoritas responden menolak Pilkada serentak 2020 pada Desember nanti karena COVID-19.

"50,2 persen responden tidak setuju Pilkada serentak Desember 2020 karena situasi wabah COVID-19 belum terkendali, 43,4 persen tidak setuju ditunda karena gak tahu kapan wabah COVID-19 akan berakhir," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi secara virtual.

Indikator juga membuat survei minat masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) andai Pilkada serentak tetap dilaksanakan. Hasilnya, mayoritas responden berpeluang kecil untuk hadir ke TPS.

"7,2 persen responden sangat kecil (kemungkinan datang ke TPS), 39,9 persen kecil kemungkinan, dan 38,1 besar kemungkinan," jelas Burhanuddin.

Indikator juga menyebutkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 rawan terjadi penularan COVID-19. Bahkan, 14,8 persen sangat setuju dengan hal tersebut.

"68,7 persen setuju pilkada rawan menularkan COVID-19, 14,8 sangat setuju," jelasnya.

Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020 kepada 1.200 responden acak dari yang pernah diwawancarai tatap muka oleh Indikator. Survei kali ini dilakukan melalui telepon karena pandemik COVID-19.

Adapun margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

24 Oktober: KPU Kota Balikpapan menunda pelaksanaan debat publik pertama Pilkada

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan memutuskan menunda pelaksanaan debat publik pertama Pilkada Serentak Balikpapan, yang semestinya dilaksanakan pada Sabtu (24/10/2020) malam, karena Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha dinyatakan positif COVID-19. 

“Tepatnya pukul 19.00 Wita kami nyatakan pelaksanaan debat publik ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Karena salah satu anggota KPU, beliau juga Ketua KPU Noor Thoha terkonfirmasi positif COVID-19," ujar Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim, dalam jumpa pers pada Sabtu.

Syahrul mengatakan, Noor Thoha sempat meninjau langsung lokasi debat publik Pilkada Balikpapan 2020 yang akan diikuti Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasangan Rahmad Mas'ud dan Thohari Azis. Pasangan ini rencananya akan menghadapi 5 panelis. Saat mengunjungi lokasi debat di Hotel Cokro, hasil pemeriksaan swab Noor Thoha belum keluar.  

“Beliau hari ini tadi sore sempat kesini, dan di lokasi ini beberapa jam untuk melakukan monitoring persiapan pelaksanaan debat,” ujar Syahrul.

Hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19 Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha keluar sekitar pukul 18.30 Wita pada Sabtu ini. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Setelah mendapatkan kabar dirinya positif COVID-19, Noor Thoha langsung meninggalkan lokasi debat.

“Maka sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan KPU 13 Tahun 2020 kemudian di Juknis 465 tentang kampanye terutama untuk debat di sana adalah wajib mengikuti protokol COVID-19, yang berlaku di daerah setempat. Selain itu setelah berkonsultasi dengan Pak Wali Kota selaku ketua tim gugus tugas maka disarankan untuk dilakukan penundaan,” jelasnya.

Karena kejadian ini sesuai saran Gugus Tugas, KPU Kota Balikpapan bersama Bawaslu dan paslon pun sepakat untuk menunda Debat Publik Pilkada Serentak 2020 ini. “Nanti kami akan beri tahu setelah kami rapat dengan paslon dan Bawaslu terkait dengan kegiatan (debat),” ujarnya.

23 Oktober: DKPP terima 259 laporan dari berbagai daerah soal dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ketua DKPP RI Muhammad. (IDN Times/Dok Istimewa)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengantongi ratusan aduan terkait profesionalitas penyelenggara pemilu dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua DKPP RI Muhammad mengatakan, pada tahun ini aduan terkait penyelenggara pemilu yang masuk ke DKPP cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga 19 Oktober 2020, ada 259 laporan dari berbagai daerah. Sementara pada 2018 dan 2019 jumlah laporannya adalah 521 dan 517 aduan.

"Alhamdulillah dari 2020 awal relatif menurun dibandingkan saat pemilu nasional, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Pilkada ini menurut saya tidak termasuk banyak laporan," ujarnya, Surabaya, Jumat (23/10/2020).

Dari seluruh provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tercatat baru ada 10 laporan dari Provinsi Jatim. Jumlah ini cukup sedikit dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. 10 laporan tersebut berasal dari Kota Surabaya sebanyak 5 aduan, Kabupaten Jember 1 aduan, Kabupaten Lamongan 1 aduan, Kabupaten Malang 1 aduan, Kabupaten Pasuruan 1 aduan, dan Kabupaten Trenggalek 1 aduan.

"Itu tidak terlalu banyak. Surabaya juga tidak banyak," tutur Muhammad.

Secara nasional, Muhammad mengatakan, mulai banyak aduan tindakan asusila yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sementara, di Jatim, aduan yang masuk masih seputar mekanisme penyelenggaraan pemilu dan masalah administrasi.

"Seperti tadi yang dilaporkan dari KIPP Jatim terkait syarat bakal paslon perseorangan. Kami sudah nilai, nanti kami akan segera putuskan apakah ada pelanggaran etik atau tidak," ungkapnya.

22 Oktober: KPU menindak lanjuti enam petahana peserta Pilkada yang direkomendasikan Bawaslu untuk didiskualifikasi

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Gedung KPU RI (IDN Times/Denisa Tristianty)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah menindak lanjuti enam petahana peserta Pilkada Serentak 2020 yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi.

"Pegunungan Bintang tindak lanjutnya setelah dilakukan kajian tidak terbukti, Gorontalo, tindak lanjutnya setelah dilakukan kajian tidak terbukti, Halmahera Utara tindak lanjutnya setelah dilakukan kajian tidak terbukti," kata Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra di Jakarta, dilansir ANTARA, Kamis (22/10/2020)

Untuk Kabupaten Banggai terkait rekomendasi Bawaslu, Ilham melanjutkan, karena tidak memenuhi syarat (TMS) penetapan calon KPU, pasangan calon telah maju ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan diterima gugatannya.

"Ogan Ilir rekomendasi TMS, paslon gugat ke MA (Mahkamah Agung), Kaur, tindak lanjutnya setelah kajian tidak terbukti, untuk yang menggugat menunggu putusan," kata Ilham.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan menyebutkan ada enam petahana yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi karena dianggap melanggar aturan kampanye.

"Sudah beberapa daerah yang kami rekomendasikan untuk didiskualifikasi, terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah untuk kepentingan kampanye pasangan calon," kata Abhan.

Diskualifikasi itu, kata Abhan, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada tentang larangan petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan sampai penetapan pasangan calon terpilih.

"Dan ada enam daerah yang sudah kami rekomendasikan untuk didiskualifikasi karena di dalam kampanye atau selama kegiatan kampanye atau dan sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan APBD yang dipergunakan untuk nuansa kampanye bahkan juga bansos COVID-19 sebagian," ujar Abhan.

21 Oktober: Peserta pilkada kembali diingatkan agar taat protokol kesehatan selama kampanye

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi pada Pilkada Serentak 2020 beserta tim kampanyenya, harus mengubah pola kampanye dari pola tatap muka menjadi kampanye digital.

"Pada situasi pandemik COVID-19 saat ini pola kampanye yang paling efektif adalah kampanye digital, baik kampanye secara virtual maupun memanfaatkan media sosial," kata Emrus Sihombing, dilansir ANTARA, Rabu (21/10/2020).

Emrus menjelaskan pasangan calon kepada daerah melakukan kampanye substansinya untuk menyampaikan pesan, visi misi, maupun sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat. tapi dalam situasi pandemik COVID-19 saat ini tidak dibolehkan melakukan pengumpulan massa.

"Agar kampanye tetap berjalan efektif sekaligus memenuhi aturan protokol kesehatan, maka pola kampanye-nya yang harus diubah, dari konvensional ke digital," ucap dia.

Doktor Komunikasi Politik alumni Universitas Pajajaran Bandung ini menyebutkan, kampanye digital dengan memanfaatkan aplikasi virtual maupun media sosial akan berjalan lebih pada situasi pandemik COVID-19 saat ini.

Pemerintah pusat, kata dia, telah mengatur penerapan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak.

"Pemerintah juga melarang adanya pengumpulan massa. Kalau harus sampaikan pesan dalam kampanye ke masyarakat, sebaiknya menggunakan teknologi," ujar dia, menyarankan.

Menurut Emrus, pasangan calon kepala daerah bisa berbicara langsung dengan masyarakat melalui aplikasi maupun membuat konten video yang disebarkan melalui media sosial, tanpa harus bertemu langsung dengan masyarakat. "Langkah ini sudah dilakukan oleh beberapa pasangan calon kepala daerah," kata dia.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga mengingatkan agar debat publik kampanye Pilkada Serentak 2020 jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Titi mengatakan pilkada kali ini memiliki tantangan yang cukup berat karena digelar dalam kondisi pandemik COVID-19.

"Desain debat publik terbuka antar-paslon (pasangan calon) harus dibuat mampu mengelaborasi gagasan, program, dan kapasitas calon secara maksimal," kata dia, Rabu.

Titi mengatakan debat publik jangan monoton, atau sekadar menggugurkan kewajiban pasangan calon dalam tahapan kampanye Pilkada 2020. ”(Seharusnya) debat di masa pandemik sangat strategis, karena bisa menjangkau pemilih lebih masif melalui media penyiaran,” ucap dia.

Pilkada memiliki sejumlah tantangan utama karena harus berlangsung di tengah pandemik COVID-19. Sementara, kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih di masa kampanye menurun.

"Kualitas kompetisi yang bebas dan adil (kompetisi yang kompetitif) bisa terdistorsi karena batasan-batasan kandidat dalam menjangkau pemilih akibat pandemik COVID-19," ucap Titi.

Kemudian, menurut dia, petahana lebih diuntungkan melalui akses pada berbagai program pemerintah dalam menangani COVID-19. Sementara, penantang non-petahana lebih sulit menjangkau pemilih.

Tantangan berikutnya, kata Titi, terdapat potensi meningkatnya politik uang karena pragmatisme pemilih dan peserta pemilihan akibat kondisi keterpurukan ekonomi masyarakat. Pemilih membuat keputusan tidak berbasis pertimbangan program dan gagasan. Harapan terpilihnya pemimpin transformatif di masa krisis menjadi tidak tercapai.

Selain permasalahan klasik, pilkada juga menghadapi tantangan khas di masa pandemik, berupa pelanggaran protokol kesehatan. Beban berlipat, lebih berat dihadapi semua aktor pemilihan. Penyelenggara fokus pada persoalan teknis pemilihan, sehingga sosialisasi atau diseminasi informasi pemilihan menjadi terbatas dan minim.

"Menyempitnya ruang gerak pengawasan untuk memastikan proses pemilihan yang bebas dan adil," ujarnya.

Sementara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengevaluasi setiap tahapan Pilkada 2020.

"Mendorong pemerintah bersama KPU dan Bawaslu dapat mengevaluasi setiap tahapan Pilkada 2020, khususnya tahapan kampanye serta mempertimbangkan secara matang pelaksanaan Pilkada 2020 apabila masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Rabu.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah bersama KPU dapat segera mengambil kebijakan yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan pilkada.

"Mengingat, Pilkada 2020 harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta harus tetap berjalan sesuai azas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil)," ujar Bamsoet.

20 Oktober: Ketidaknetralan ASN hingga politik uang mewarnai pilkada di beberapa daerah

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menerima sejumlah pengaduan dugaan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa di antaranya terbukti sahih tak independen.

“Yang jelas kami punya wewenang mengawasi ASN sesuai dengan nota kesepahaman antara Bawaslu RI bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Saiful Bachtiar, ketua Bawaslu Kaltim saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020).

Saiful menerangkan dugaan pelanggaran ASN itu bahkan diterima sejak masa pendaftaran pada awal September 2020. Dari laporan masuk, para abdi negara yang melanggar tercatat berasal dari Samarinda dua orang, Bontang dan Kutai Barat masing-masing satu orang.

Satu ASN di antaranya kedapatan melanggar aturan netralitas. Mereka telah menjalani sanksi sedang. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga tak menerima tunjangan.

“Hingga saat ini belum ada sanksi pemecatan. Khusus masa kampanye, kami juga menerima dugaan pelanggaran satu ASN dari Kutai Kartanegara. Saat dalam proses,” terang Saiful.

Di Sulawesi Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tengah mengaji dugaan keterlibatan perusahaan pertambangan pada Pilkada Kota Makassar 2020. Menurut analisis sementara, WALHI menemukan dugaan keterlibatan langsung maupun tidak langsung pengusaha tambang pada calon wali kota dan calon wakil wali kota.

"Untuk lebih jelasnya, kami akan sampaikan ke publik bila kajian kami telah selesai," kata Staf Departemen Advokasi WALHI Sulsel Muhaimin Arsenio, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Organisasi lingkungan hidup ini menyebut perusahaan-perusahaan tambang yang berupaya memenangkan calon wali kotanya punya kepentingan ekonomi jangka panjang. Terkhusus untuk lima tahun ke depan saat memimpin Kota Makassar.

Muhaimin menduga, ada tendensi besar yang dipegang perusahaan penambang untuk memenangkan pasangan usungannya. Salah satunya, untuk menguasai pasar dan proyek infrastruktur di Kota Makassar.

Sementara, di Pilkada Kota Bandar Lampung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat koordinasi bersama stakeholder yang digelar di Golden Tulip pada Selasa (20/10/2020), Divisi Hukum Bawaslu Yusni Ilham menerangkan, ada 27 pelanggaran kampanye selama satu bulan masa kampanye. 

"Delapan laporan bukan termasuk pelanggaran. Pelanggaran administrasi berjumlah 15, yang sudah dikenai sanksi ada satu dan masih ada tiga yang sedang diproses," paparnya. 

Dalam kasus politik uang, Bawaslu tidak berani menjamin mampu membersihkan politik uang yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Mengingat Lampung sudah menjadi sorotan nasional terkait hal itu. 

"Potensi money politic di Lampung cukup tinggi dan sudah menjadi perhatian nasional. Semangat Bawaslu, money politic harus hilang tapi kita paham tidak bisa dihilangkan karena dalam penanganannya tidak hanya Bawaslu yang memberi keputusan tapi ada tiga lembaga," ujar Tamri, Komisioner Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung.

Menurutnya, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar politik uang. Secara pidana, money politic masuk dalam ranah pidana pemilu sehingga ada lembaga kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu yang memberikan keputusan. Dalam hal ini, Bawaslu mengaku sering kali kalah meski pun surat keputusan dikeluarkan bawaslu namun keputusan berada di tangan tiga lembaga tersebut.

"Kita sudah melakukan upaya-upaya seperti membuat desa tanpa money politic sehingga harapannya bisa menularkan ke desa terdekat. Saya lumayan greget, kasian juga sama calon yang gak ada uang tapi potensinya seperti apa kalah sama yang calon banyak uang dan main money politic," tegasnya.

Bawaslu tegaskan tak akan beri ampun bagi calon maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaukan pelanggaran selama pemilihan wali kota Bandar Lampung ini.

19 Oktober: Kepala desa dan sekretarisnya manfaatkan bantuan air bersih untuk untungkan salah satu paslon di Pilkada Kabupaten Karawang

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19(IDN Times/Mardya Shakti)

Kepala desa dan sekretaris desa beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pilkada Kabupaten Karawang diduga melanggar netralitas. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang Roni Rubiat Machri mengaku telah menangani kasus netralitas ASN dan kepala desa beserta sekretaris desanya.

Bawaslu Karawang telah merekomendasikan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Karawang ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut Roni, dugaan pelanggaran ASN yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang sudah selesai ditangani. Hasilnya, seorang ASN itu terbukti melanggar netralitas. Karena itu pihaknya menyerahkan kasus itu ke KASN.

Perbuatan pelanggaran netralitas itu dilakukan dengan memposting ulang kegiatan pendaftaran salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju pada Pilkada Karawang.

Selain menangani ASN yang mendukung salah satu pasangan calon Pilkada Karawang, Bawaslu Karawang juga telah menangani kasus netralitas kepala desa beserta sekdes-nya. Terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur pemerintah desa, Bawaslu Karawang telah merekomendasikan kasus itu ke Pemkab Karawang.

"Dalam kasus ini yang terlibat seorang kepala desa dan sekretarisnya," kata Roni.

Dugaan pelanggarannya ialah penyalahgunaan bantuan air bersih kepada masyarakat yang 'menguntungkan' salah satu pasangan calon tertentu. Tidak tanggung-tanggung, kades dan sekdes-nya mengeluarkan surat berkop pemerintah desa hanya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Roni mengatakan, hingga kini sudah ada 20 dugaan pelanggaran yang telah selesai ditangani yang umumnya berkaitan dengan penyelenggara, dan masih ada sejumlah dugaan pelanggaran lainnya yang masih proses penanganan.

Atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggara Pilkada, Bawaslu telah menyampaikan sejumlah surat rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang. 

Di Pilkada Kabupaten Serang, serikat buruh di Kabupaten Serang berharap kepada kedua pasangan calon lebih aspiratif dan memperhatikan nasib mereka. Mereka meminta kedua paslon yang akan berebut tahta, yakni pasangan petahana Ratu Tatu Chasanah-Panjdi Tirtayasa dan Nasrul Ulum-Eki Baehaki, agar berkomitmen menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Buruh menganggap undang-undang yang baru disahkan DPR pad a 5 Oktober lalu itu, dinilai akan merugikan para buruh, terutama buruh yang ada di Kabupaten Serang.

"Karena kalau tidak ada perubahan, buruh akan terus seperti itu (melawan), kehadiran omnibus law. Kita berharap kehadiran pemerintah daerah, menjadi harapan terakhir," kata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Serang Ian Septrianto Putra saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2020).

Ian berharap kepada kedua paslon jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Serang, lebih mengedepankan tenaga kerja lokal untuk bekerja mengingat jumlah pengangguran di Kabupaten Serang dinilai masih tinggi. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Serang mencapai 72.584 orang.

"Keluhan ini sering disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Serang tapi pada prakteknya masih sama. Ia berharap pemkab Serang kedepan membuat regulasi yang menguntungkan pekerja lokal dulu," katanya.

Sementara, PDI Perjuangan (PDIP) secara maraton menggelar pelatihan saksi-saksi di 154 kelurahan untuk Pilkada Surabaya 2020. Total ada 10.368 saksi yang akan dikerahkan oleh partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini. Semuanya diwajibkan mengikuti pelatihan yang berlangsung 18-26 Oktober ini. Mereka akan tersebar di 5.184 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Surabaya.

Pelatihan para saksi bagi PDIP dianggap sangat penting. Sebab, merekalah yang akan mengawal suara pasangan calon nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji di TPS-TPS pada 9 Desember mendatang.

“Dengan daya juang dan militansi tinggi, seluruh saksi bertugas melipatgandakan suara dukungan rakyat bagi Eri-Armudji. Mereka harus terampil bertugas kampanye door to door, dari rumah ke rumah, dengan militansi tinggi. Mengajak masyarakat datang ke TPS, dan memilih pasangan nomor 1,” kata Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, Senin (19/10/2020).

18 Oktober: Kantor Bawaslu Kabupaten Asmat dirusak dan diduga dilakukan salah satu pasangan calon

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Metode Kampanye Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asmat dilaporkan dirusak oleh salah satu pasangan calon. Provinsi Papua pun segera mengirimkan tim supervisi ke Kabupaten Asmat, untuk mengecek dugaan perusakan kantor Bawaslu tersebut.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim supervisi dari provinsi ke Asmat pada Selasa, 20 Oktober 2020.

"Kami mendapat laporan bahwa telah terjadi perusakan kantor Bawaslu Kabupaten Asmat, Minggu (18/10/2020) sore," katanya, dilansir ANTARA, Minggu.

Menurut Ronald, pihaknya mendapat berita mengenai peristiwa perusakan kantor Bawaslu oleh masyarakat pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Asmat.

"Dari laporan yang kami terima pukul 17.45 WIT, massa dari salah satu pasangan calon melakukan tindakan anarkis dengan merusak jendela dan dinding kantor untuk menerobos ke dalam, serta melempar kayu atau tanah ke arah anggota Bawaslu," ujar dia.

Ronald menjelaskan akibat perusakan tersebut, empat anggota Bawaslu Kabupaten Asmat langsung berlari keluar ruangan untuk menyelamatkan diri.

"Puji Tuhan, empat anggota selamat namun ada luka di tangan akibat memukul dinding agar bisa keluar dari ruangan," kata dia.

Ronald menambahkan meskipun dapat menyelamatkan diri, empat anggota Bawaslu tersebut mengaku trauma atas kejadian tersebut.

17 Oktober: Pelanggaran protokol kesehatan terbanyak dalam tahapan Pilkada 2020 ialah pertemuan terbatas yang dihadiri lebih dari 50 orang

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal mengungkapkan, pelanggaran protokol kesehatan terbanyak dalam tahapan Pilkada 2020 ialah pertemuan terbatas yang dihadiri lebih dari 50 orang.

Dalam rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada 2020, Jumat (16/10/2020), Safrizal mangatakan pelanggaran protokol kesehatan terbanyak terjadi ketika deklarasi pasangan calon pada 4 sampai 6 September 2020.

“Namun setela itu, masih terdapat pelanggaran, namun jumlahnya tidak semasif 4 sampai 6 September,” kata Safrizal dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menegur 83 pasangan calon yang berstatus petahana. Teguran dilayangkan saat belum ada penetapan calon oleh KPU. Petahana yang ditegur karena melanggar protokol kesehatan.

Tito mengatakan, dari data evaluasi yang dikumpulkan masih terdapat pelanggaran setiap harinya. Namun, dari evaluasi pelangggaran tersebut tidak menunjukkan data yang signifikan setiap waktunya.

“Tapi masih terjadi dan tentu ini catatan bagi penegak disiplin yang ada di daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meminimalisir, mereduksi jumlah pelanggaran yang dilakukan" ujar Tito.

Sementara terkait pelaksanaan tahapan kampanye pilkada, ada beberapa catatan dari tahapan tersebut. Menurut Safrizal, dari laporan yang ada pertemuan terbatas tatap muka adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh paslon.

Dengan artian, metode kampanye secara daring masih belum jadi pilihan utama para kontestan pilkada. Walaupun, dorongan untuk melakukan kampanye daring selalu digaungkan.

"Dari angka-angka statistik yang kita peroleh ternyata metode pertemuan terbatas dan tatap muka merupakan metode yang paling banyak digunakan," ungkapnya.

Sebab itu, Safrizal mengatakan ini harus menjadi perhatian bersama. Lantaran, dari data yang diperolehnya, angka statistik menunjukkan pelanggaran terbanyak ialah pelanggaran pertemuan tatap muka dan berkumpul di atas 50 orang yang bertentangan dengan peraturan Pilkada 2020.

"Catatannya dari 26 September sampai dengan 1 Oktober terjadi pelanggaran protokol kesehatan 54, kemudian ada konser pelaksanaan konser sebanyak 3 aktivitas atau kegiatan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran berkumpul lebih dari 50 orang adalah yang terbanyak," ujar dia.

Dari catatan Safrizal, selama 2 hingga 8 Oktober 2020 telah terjadi 16 kali pertemuan terbatas dengan peserta lebih dari 50 orang. Sementara, tidak ada pelanggaran berupa pentas musik atau konser pada periode ini. Sedangkan pada periode 9 sampai 15 Oktober 2020, tercatat 25 kali pelanggaran pertemuan terbatas dengan peserta lebih dari 50.

“Teguran oleh Bawaslu sudah dilakukan, 230 kali yang diberikan peringatan dan 35 untuk pembubaran. Kepada para petugas di lapangan di antara mencatat atau membubarkan memang pilihannya lebih bagus membubarkan karena mencegah orang berkumpul lebih banyak,” ujar Safrizal.

Safrizal juga mengatakan, para pasangan calon kepala daerah telah diimbau untuk membagikan masker. Jika pembagian masker oleh pasangan calon ini dilakukan dengan masif, akan sangat membantu dalam meminimalisasi potensi penularan COVID-19.

“juga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker di dalam zona warna apa pun, zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau. Ini adalah upaya yang efektif yang berhasil kita lakukan,” ujarnya.

16 Oktober: KPUD tetapkan 2.356.412 DPT untuk Pilkada Kabupaten Bandung

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi. IDN Times/Melani Indra Hapsari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.356.412 pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung 2020.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan jumlah DPT itu terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.189.772 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 1.166.640 orang.

"Hari ini KPU Kabupaten Bandung mengadakan pleno terbuka penetapan DPT. Tadi sudah kami bacakan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati bandung DPT kita yang laki-laki sejumlah 1.189.772 dan perempuan 1.166.640 sehingga jumlahnya 2.356.412," ungkap Agus saat ditemui, Kamis (15/10/2020).

Sementara, KPU Kota Medan telah menetapkan DPT Pilkada kota Medan sebanyak 1.601.001 jiwa. Penetapan ini dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi DPT, pada Kamis.

Dari angka DPT tersebut, Komisioner KPU Medan Rinaldi Khair mengatakan jumlah DPT ada 1.601.001 jiwa dengan jumlah pemilih laki-laki 781.953 jiwa, sedangkan pemilih perempuan 819.048 jiwa.

Di Pilkada Kota Binjai, Sumatra Utara, KPU mengumumkan DPT sebanyak 179.560 pemilih yang tersebar di 5 Kecamatan dan 37 Kelurahan. Jumlah ini bertambah saat masih berstatus Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yakni bekisar 178.609 pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 475 unit.

Adapun rinciannya yakni untuk DPT Kecamatan Binjai Kota sebanyak 20.316 pemilih (9.771 pria dan 10.545 wanita), Kecamatan Binjai Barat sebanyak 31.484 pemilih (15.714 pria dan 15.770 wanita), Kecamatan Binjai Timur sebanyak 38.800 pemilih (18.586 pria dan 20.214 wanita), Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 35.152 pemilih (17.072 pria dan 18.080 wanita) serta Kecamatan Binjai Utara sebanyak 53.808 pemilih (26.056 pria dan 27.752 wanita).

Sedangkan di pilkada Kota Tabanan, Bali, KPUD menetapkan DPT sebanyak 362.813 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.130 TPS.  

15 Oktober: Erwin Aksa dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan kampanye hitam

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Erwin Aksa. IDN Times/Reynaldy Wiranata

Pengacara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1, Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi melaporkan Erwin Aksa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, terkait dugaan black campaign atau kampanye hitam.

Erwin merupakan ketua tim pemenangan paslon nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando.

"Kami mewakili Pak Danny Pomanto dan Ibu Fatma untuk melaporkan Bapak Erwin Aksa sekaitan dengan pernyataan di media online, yang intinya pernyataan itu banyak merugikan paslon Danny-Fatma," kata Ilham Harjuna selaku pengacara Danny-Fatmawati, Rabu, 14 Oktober 2020.

Menurut kubu Danny-Fatmawati, pernyataan Erwin di beberapa media massa telah menyerang kehormatan dan dapat merugikan kubunya, yang saat ini sedang mengikuti proses kampanye di Pilkada Makassar 2020. 

Ilham menyebutkan beberapa pernyataan Erwin. Di antaranya adalah Danny Pomanto dinilai gagal sebagai wali kota Makassar periode lalu, reklamasi Pantai Losari yang merusak biota laut dan merugikan nelayan serta lingkungan, hingga Danny disebut sering berkunjung studi banding ke luar negeri hanya pemborosan anggaran saja.

"Ini sangat merugikan pasangan Danny-Fatma. Pak Danny merasa dengan pemberitaan itu dia kehilangan kepercayaan dan kemungkinan pemilih kota Makassar ini tidak akan memilih dia," katanya.

Sementara, Erwin Aksa saat dikonfirmasi IDN Times menanggapi santai laporan tim Danny-Fatma. Menurutnya, jika memang kubu Danny-Fatma menganggap pernyataanya di media sebagai kampanye hitam, maka sebaiknya memakai hak jawab. 

Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

"Kalau tidak, lapor pencemaran nama baik," kata Erwin, Rabu malam.

Dia mengatakan, orang yang diserang kampanye hitam akan menggunakan hak jawabnya atau melapor polisi. Tapi dia lebih menyarankan Danny untuk menggunakan hak jawabnya.

"Dalam UU Pers begitu. Saya juga menerima serangan black campaign saya gunakan hak jawab saya," kata Erwin.

14 Oktober: Anak-anak dilibatkan dalam kampanye di Pilkada Kabupaten Bandung

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Rangga Erfizal)

Kabupaten Bandung tercatat sebagai daerah dengan jumlah pelanggaran kampanye tertinggi di Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mencatat, ada 23 pelanggaran yang dilakukan pasangan calon.

Tercatat, lima pelanggaran kampanye di antaranya berupa pelibatan bayi atau anak-anak yang belum memiliki hak pilih di area kampanye. Pelibatan anak itu terjadi dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menggalang dukungan baik secara luring maupun daring.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan, lima kasus pelanggaran kampanye berupa pelibatan anak itu merupakan hasil rekapitulasi pengawasan hingga Senin 12 Oktober 2020 atas kegiatan kampanye yang dilakukan oleh ketiga paslon di Pilkada Kabupaten Bandung 2020.

"Anak kerap dilibatkan untuk mencapai kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan orang dewasa," ungkap Hedi di Soreang, Selasa, 13 Oktober 2020.

Hedi menambahkan, modus pelanggaran kampanye pelibatan anak lainnya yakni menjadikan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dengan memasang foto, video anak atau alat peraga kampanye lainnya.

Sementara di Pilkada Kota Massar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 901.087 pemilih. Jumlah ini ditetapkan dalam rapat pleno terbuka di Hotel Gammara Makassar, Rabu (14/10/2020). 

Komisioner KPU Makassar, Romy Harminto, menyebutkan DPT yang ditetapkan itu terdiri dari 436.620 laki-laki dan 464.467 perempuan. "Data ini untuk 2.394 TPS yang tersebar di 153 kelurahan di 15 kecamatan," kata Romy dalam rapat pleno tersebut.

Jumlah DPT ini ada selisih 1.155 pemilih dibanding data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tercatat sebanyak 899.932 pemilih. DPS sebelumnya tercatat 435.407 pemilih laki-laki atau selisih sebanyak 1.213 pemilih. Sedangkan DPS untuk pemilih perempuan sebanyak 464.525 atau selisih 58. 

Romy mengatakan, ada pergeseran jumlah TPS dan hal tersebut mempengaruhi seluruh kota, termasuk penambahan jumlah DPT. Sejak awal dia sudah menyebut bahwa akan ada peningkatan signifikan terkait NIK yang masuk dari Disdukcapil dan warga binaan di rutan dan lapas. 

"Jadi termasuk TPS juga memang ada penambahan. TPS kami itu 2.390 akhirnya bertambah karena ada penambahan di 3 rutan dan 1 di lapas," katanya.

13 Oktober: Ratu Tatu diperiksa Bawaslu terkait dugaan keterlibatan ASN

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Calon Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (Dok. Bawaslu Banten)

Calon Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) saat deklarasi dukungan yang digelar DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Banten.

Petahana yang juga adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu sebelumnya sempat mangkir dua kali dari panggilan Bawaslu Banten. Dia baru memenuhi panggilan Bawaslu hari ini, Selasa (13/10/2020).

Petahana itu dicecar pertanyaan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut selama dua jam, oleh anggota Bawaslu Banten. Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, proses pemanggilan terhadap Tatu selaku pihak terlapor itu, dalam rangka upaya penanganan dugaan pelanggaran dan Bawaslu pun telah memintai keterangan pihak pelapor.

"Karena kita harus mengklarifikasi pelapor dan terlapor, kemudian juga melihat bukti-bukti dari keterangan saksi-saksinya," kata Didih.

Didih menyebutkan, ada tiga unsur dugaan pelanggaran yang diĺakukan pasangan calon nomor urut satu itu yang tengah ditangani Bawaslu. Pertama, dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, kedua keterlibatan orang yang dilarang menghadiri kampanye seperti pejabat negara, dan ketiga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

"Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa kenapa dugaan pelanggaran ini diambil alih provinsi, karena ini terjadi lokusnya di daerah yang tidak melaksanakan Pilkada," kata Didih.

Bawaslu sudah melakukan pemeriksaan kepada Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyer, Ketua DPRD Serang Bahrul Ulum, dan dua ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Serang, yang diduga terlibat acara deklarasi dukungan terhadap calon petahana saat acara pelantikan Bapera Banten.

"Kita akan kenakan UU Pilkada dan ada unsur dari ASN-nya, ada unsur dari pejabat negaranya, nanti melihat juga ada unsur undang-undang lain seperti ASN ada unsur pidananya juga, makanya ini pembahasan masuk ke Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)," kata Didih.

12 Oktober: KPU tetapkan jumlah pemilih di Pilkada Kota Depok lebih dari 1,2 juta orang

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat, menetapkan 1.229.362 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kota Depok, pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

“Rapat pleno ini digelar untuk merekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Depok tahun 2020 ini,” kata Ketua KPU Depok Nana Shobarna lewat keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2020).

Dari jumlah tersebut, terdapat 605.924 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 623.438 pemilih berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, KPU Depok menyiapkan 4.015 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 63 kelurahan.

“Sesuai dengan tahapan pilkada, setelah ditetapkan DPS dan diumumkan serta uji publik beberapa waktu yang lalu, hari ini alhamdulillah kami dapat menetapkan DPT yang akan kita gunakan dalam perhelatan Pilkada 2020 ini,” ujar Nana.

Rapat pleno ini berlangsung secara tatap muka di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini Nomor 19 Depok dan secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting, pada Senin ini.

Pilkada Depok 2020 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Mohammad Idris-Imam Budihartono (IBH) yang diusung oleh PKS dan Pradi Supriatna-Afifah Alia diusung oleh koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan.

Sementara, mendekati batas waktu pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sleman menemukan ratusan kuota pendaftar yang belum terpenuhi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sepinya pendaftar PTPS, salah satunya pelamar trauma dengan Pilpres 2019. 

"Faktor lain adalah wajib rapid test dan masih trauma dengan ribetnya pelaksanaan Pilpres 2019. Tetapi kami mencoba memberikan pengertian kepada pelamar, untuk rapid test semua difasilitasi Bawaslu, termasuk APD untuk bertugas nanti," ungkap Koordinator Divisi SDM dan organisasi Bawaslu Sleman, Vici Herawati, Senin (12/10/2020).

Untuk Pilkada 2020, Bawaslu Sleman membutuhkan sebanyak 4.248 PTPS tapi hingga hari ini, hanya terdapat 1.179 pendaftar. Vici mengungkapkan untuk jumlah Kapanewon dengan jumlah pelamar terendah terdapat di Kapanewon Moyudan. Dari 142 PTPS yang mengembalikan formulir adalah tujuh pelamar. 

Menurut Vici, apabila sampai batas waktu pendaftaran jumlah kouta belum terpenuhi. Maka pihaknya akan melakukan perpanjangan pertama pada tanggal 16-19 Oktober 2020. Apabila pada perpanjangan pertama belum juga terpenuhi, maka akan dilakukan perpanjangan kedua.

"Kami akan melakukan perpanjangan pertama pada tanggal 16 hingga 19 Oktober 2020. Apabila belum terpenuhi maka akan dilakukan perpanjangan kedua tanggal 20 hingga 26 Oktober 2020" terangnya.

Selain itu, agar kuota ini bisa terpenuhi sampai akhir batas pendaftaran, Bawaslu akan melakukan sosialisasi secara masif jika perlu melakukan sistem jemput bola.

"Kita mencoba membantu sosialisasi sebanyak mungkin, termasuk bekerja sama dengan Humas Bawaslu Sleman dan Kominfo Sleman. Teman-teman Panwascam akan melakukan sosialisasi sampai padukuhan, RT serta RW. Saat perpanjangan kalau diperlukan kita pakai sistem jemput bola ke pelamar atau talent hunting," paparnya.

11 Oktober: Calon di Pilkada Bangka Tengah yang meninggal akibat COVID-19, akhirnya mendapat nama penggantinya

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memeriksa seluruh berkas pencalonan Algafry Rahman sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada Bangka Tengah. KPU menyatakan berkas Algafry sudah lengkap untuk menggantikan Ibnu Saleh yang berhalangan tetap karena meninggal dunia akibat COVID-19, pada 4 Oktober 2020.

Ketua KPU Bangka Tengah Rusdi mengatakan, seluruh berkas Algafry telah memenuhi syarat sebagai bakal calon. "Berkas Algafry Rahman sebagai calon bupati pengganti sudah kami terima dan diperiksa, sudah memenuhi syarat (MS)," kata dia seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (11/10/2020).

Algafry Rahman ditunjuk partai politik koalisi menggantikan Ibnu Saleh sebagai calon bupati, yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 

"Dengan lengkapnya berkas Algafry Rahman, maka pasangan Algafry Rahman-Herry Erfian secara resmi ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada 2020," ujar Rusdi.

Rusdi menjelaskan, pengusulan calon pengganti sesuai Peraturan KPU (PKPU) hanya diberikan waktu paling lambat tujuh hari, dan partai politik koalisi sudah mendaftarkan calon pengganti pada Sabtu, 10 Oktober 2020. "Pengajuan calon pengganti dari partai politik koalisi tepat pada hari terakhir, dengan demikian tetap dua pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada 2020," ujar dia.

Pilkada Bangka Tengah diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan Algafry Rahman-Herry Erfian dan pasangan Didit Srigusjaya-Korari Suwondo. Pasangan Algafry Rahman-Herry Erfian diusung tujuh partai politik yaitu Golkar, Nasdem, Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan PKB. Sementara, pasangan Didit Srigusjaya-Korari Suwondo diusung dua partai politik yaitu PDIP dan Partai Demokrat.

Sementara, Koordinator Divisi Pemilu Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan, Bawaslu mencatat adanya 64 pelanggaran aturan kampanye yang terjadi di delapan daerah Jabar dalam sepekan terakhir kampanye.

"Bertambah lagi jumlah pelanggaran pertemuan terbatas, totalnya ada 64 pelanggaran di delapan kabupaten kota," ujar Zaki saat dihubungi, Minggu (11/10/2020).

Zaki menjelaskan, Kabupaten Bandung sebelumnya juga sudah dinyatakan paling banyak ditemukan pelanggaran kampanye. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, angka pelanggaran di Kabupaten Bandung sudah mencapai puluhan.

"Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu paling banyak ditemukan pelanggaran dibandingkan dengan daerah lainnya," ucapnya.

Adapun untuk pelanggaran yang dilakukan oleh paslon selama kampanye ada beberapa hal. Zaki menyebut, di antaranya ialah pelanggaran seperti membuat rapat terbatas dengan mengundang orang melebihi aturan, pelanggaran tidak tertib menerapkan protokol kesehatan, dan beberapa hal lainnya.

"Pelanggaran yang terjadi di antaranya seperti melebihi batas kapasitas jumlah orang yang hadir sebanyak 50 orang, peserta yang tidak menggunakan masker, dan mengabaikan pembatasan sosial maupun fisik," ungkapnya.

Berikut ini catatan Bawaslu terkait jumlah pelanggaran kampanye Pilkada 2020 di Jawa Barat:

1. Kota Depok sembilan pelanggaran.

2. Kabupaten Tasikmalaya satu pelanggaran.

3. Kabupaten Sukabumi tiga pelanggaran.

4. Kabupaten Bandung 23 pelanggaran.

5. Kabupaten Karawang 10 pelanggaran.

6. Kabupaten Cianjur satu pelanggaran.

7. Kabupaten Pangandaran enam pelanggaran.

8. Kabupaten Indramayu sebanyak 11 pelanggaran.

10 Oktober: 700 ASN langgar aturan Pilkada 2020 dan kampanye tatap muka masih terjadi di 256 kabupaten/kota

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengungkapkan, jelang Pilkada Serentak 2020, 700 ASN diketahui terlibat pelanggaran.

"Sementara yang kita rekap dari 1.500 kejadian pelanggaran, khusus netralitas ASN itu sekitar 700-an dan sudah kita sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) semua," kata Afifuddin di Magelang, Jawa Tengah, seperti dilansir ANTARA, Sabtu (10/10/2020).

Menurut Afifuddin, sebagain besar dari pelanggaran ASN tersebut sudah diputus dan sebagian belum.

"Hal ini sebenarnya mengonfirmasi tentang potensi yang kita petakan dalam tiga titik kerawanan, yakni validitas daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, dan politik uang," kata Afifuddin usai menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak 2020 di Magelang.

Sementara anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, masih terjadi kampanye tatap muka secara langsung pada 10 hari pertama kampanye, sejak dimulai pada Sabtu, 26 September 2020 lalu.

“Bawaslu mendapati kampanye tatap muka masih terjadi di 256 kabupaten/kota (95 persen) walaupun sudah ada larangan sesuai PKPU. Hanya 14 kabupaten/kota yang kampanye dengan metode daring,” kata Fritz melalui keterangan tertulisnnya, Jumat (9/10/2020).

Fritz menjelaskan, dari 256 kabupaten/kota yang menggelar pertemuan tatap muka tersebut, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota. Dari kasus ini, pihaknya telah memberikan 70 surat peringatan dan dua surat penundaan kampanye pilkada.

“Sepuluh hari pertama kampanye ini sudah 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang kami temukan dan pihak Bawaslu pun telah melayangkan 70 surat peringan, dan 2 surat penundaan kampanye,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu itu.

Selain itu, selama sepuluh hari pertama kampanye, Bawaslu juga telah menerima 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial (medsos), delapan kasus dugaan politik uang, dan delapan kasus penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Fritz menilai para paslon tetap melakukan kampanye tatap muka karena kampanye secara daring tidak akan mendapatkan simpati pemilih. Meski demikian, hal itu tak bisa dijadikan alasan.

9 Oktober: Ini aturan kampanye tatap muka sesuai standar ilmu wabah menurut epidemiolog

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Epidemiolog dari Universitas Griffth di Australia, Dicky Budiman, mengatakan bahwa aturan kampanye tatap muka Pilkada 2020 yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak berbasis ilmu kewabahan. Menurut dia, embel-embel protokol kesehatan yang tercantum pada PKPU tidak akan pernah efektif, jika tidak dibarengi dengan gencarnya testing COVID-19.

"Harus dilakukan protokol kesehatan yang multi atau ultra protektif (pada kegiatan-kegiatan pilkada)," ujar Dicky saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (8/10/2020).

Dengan alasan tersebut, ia mengaku tidak mendukung kegiatan pesta demokrasi tingkat daerah itu. Namun, Dicky setidaknya memberikan contoh aturan kampanye tatap muka apabila terpaksa dilakukan, agar sesuai dengan standar ilmu wabah. 

Pertama, Dicky menekankan bahwa setiap individu yang menghadiri acara kampanye tatap muka harus melewati tes COVID-19. Dicky merekomendasikan rapid test antigen yang dinilai lebih terjangkau dan juga tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui hasilnya.

Kedua, kampanye tatap muka harus di ruang terbuka, sebab kampanye tatap muka di ruang tertutup sangat berbahaya. 

Ketiga, aturan tentang batas satu meter antar individu pada kampanye tatap muka tidak cukup. Menurut dia, setidaknya jarak antar individu yaitu empat meter persegi.

Keempat, kampanye tatap muka maksimal dihadiri oleh 10-20 orang. Hal itu juga harus dibarengi dengan kedisiplinan tentang menghindari kontak fisik.

Kelima, durasi dari kegiatan kampanye tatap muka harus dibatasi tidak lebih dari satu jam. Sebab, durasi mempengaruhi potensi penyebaran virus.

"Itu sama (kondisi apa pun) satu jam itu jadi maksimum, dan sebetulnya yang paling aman tidak lebih dari 15 menit," jelasnya.

8 Oktober: Calon kepala daerah dari keluarga pejabat punya kans menang lebih besar

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19(IDN Times/Mardya Shakti)

Munculnya nama-nama millennials dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Sebab, banyak anggapan anak muda cenderung tidak peduli, bahkan apatis dengan isu-isu politik.

Namun yang disayangkan, millennials yang ikut berkontestasi tersebut datang dari anak dan keluarga pejabat negara, yang kerap disebut-sebu sebagai dinasti politik atau oligarki.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin memprediksi, calon kepala daerah millennials tersebut dapat menang dengan mudah di Pilkada karena dukungan politik dari keluarganya.

“Ini zamannya Pilkada yang penuh dengan politik dinasti dan tumbuh suburnya oligarki. Kans mereka akan menang mudah. Karena ketika ayahnya jadi pejabat, ayahnya punya power, jaringan, birokrasi, uang, hukum, aparat, dan lain-lain,” kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Rabu (7/10/2020).

Bahkan Ujang menganalogikan, anak-anak pejabat tersebut ibarat mobil yang masuk jalan tol. Jalan kemenangan akan diraih tanpa susah payah seperti kontestan lain pada umumnya. Bahkan, hal tersebut sudah terlihat sejak awal pencalonan mereka.

“Buktinya pencalonan anak-anak pejabat menjadi kepala daerah tak ada hambatan berarti. Partai-partai banyak yang diborong oleh mereka,” tuturnya.

7 Oktober: Sepuluh hari kampanye, terjadi banyak pelanggaran dan kampanye daring sepi peminat

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Peraturan Kehadiran Peserta Saat Debat Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Di masa pandemik COVID-19, kampanye dengan metode daring dalam Pilkada 2020 ternyata kurang diminati masyarakat. Padahal kampanye daring dinilai sebagai kampanye paling sesuai di tengah pandemik.

"Metode kampanye yang paling didorong untuk dilakukan di masa pandemik yaitu kampanye daring justru paling sedikit dilakukan. Kampanye tersebut hanya ditemukan di 37 kabupaten/kota dari 270 daerah atau 14 persen," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Jakarta seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (7/10/2020).

Sedangkan di 233 kabupaten/kota atau 86 persen wilayah Pilkada 2020 lainnya, tidak ditemukan kegiatan kampanye daring.

Bawaslu mencatat terdapat 95 persen dari 270 daerah Pilkada Serentak 2020 yang masih melakukan kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye. Sehingga, jumlah wilayah yang melakukan kampanye tatap muka mencapai 256 kabupaten/kota.

"Hanya 14 kabupaten/kota atau 5 persen yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye," ujar Fritz.

Analisa Bawaslu, kampanye daring atau virtual masih minim karena beberapa kendala. Di antaranya kendala jaringan internet, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye.

Selama sepekan masa tahapan kampanye, Bawaslu telah mengeluarkan 70 surat teguran kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah.

Fritz mengatakan, surat teguran itu diberikan kepada para pasangan calon yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19.

"Surat tersebut merespons kejadian pelanggaran yang terjadi di 40 kabupaten/kota selama awal masa kampanye Pilkada Serentak 2020,” kata Fritz saat dihubungi IDN Times, Rabu (7/10/2020).

Perlu diketahui, 8 dari 37 kota penyelenggara Pilkada Serentak 2020 masuk ke dalam daerah dengan risiko tinggi atau zona merah COVID-19. Delapan kota tersebut sama dengan 21,62 persen dari total daerah yang menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada 9 Desember 2020 mendatang.

Delapan kota tersebut yaitu Sibolga, Tanjung Balai, Bukittinggi, Cilegon, Denpasar, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Data ini sesuai dengan informasi di covid19.go.id per Minggu, 4 Oktober 2020.

Sementara 27 kota penyelenggara Pilkada 2020 lainnya, masuk dalam kategori risiko sedang atau zona oranye COVID-19. Jumlah itu sama dengan 72,97 persen dari total kota yang menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020.

Daerah yang masuk zona oranye terdiri dari Medan, Binjai, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Solok, Dumai, Metro, Bandar Lampung, Batam, Depok, dan Pekalongan.

Selanjutnya ada Semarang, Magelang, Surakarta, Surabaya, Pasuruan, Tangerang Selatan, Mataram, Banjarbaru, Banjarmasin, Bitung, Manado dan Tomohon. Lalu Palu, Makassar, Ternate, dan Tidore Kepulauan.

Sedangkan, untuk kota penyelenggara Pilkada 2020 yang masuk kategori risiko rendah atau zona kuning hanya dua kota atau 5,40 persen dari total. Dua kota tersebut adalah Sungai Penuh dan Blitar.

6 Oktober: Ratusan Alat Peraga Kampanye milik Gibran dan rivalnya diduga langgar aturan kampanye

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Kampanye Paslon Gibran-Teguh dengan menggunakan virtual box keliling kampung. Dok.Gibran Rakabuming Raka

Sebanyak 284 Alat Peraga Kampanye (APK) milik kedua pasangan calon di Pilkada Solo, diduga melanggar aturan kampanye. APK dari berbagai jenis itu terpasang dan tersebar di lima kecamatan di wilayah Solo.

APK milik pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan paslon nomor urut 2 Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) yang terpasang, belum merupakan desain yang telah disetujui KPU Kota Solo.

Anggota Bawaslu Koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Kota Solo Muh Muttaqin menyebutkan, pemasangan APK yang melanggar tersebut saat ini sudah diinventarisir jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan melalui Panwaslu kelurahan.

Dalam catatan pihaknya, APK milik paslon 1 Gibran-Teguh dan paslon 2 Bajo yang terpasang, belum merupakan desain yang telah disetujui KPU Solo.

“APK juga banyak terpasang di pohon, persimpangan jalan, tiang listrik hingga melintang jalan. Hal ini tentu saja pelanggaran, karena selain bukan APK desain yang disetujui KPU, juga terpasang melanggar Perwali Nomor 2 Tahun 2009,” ujar Muttaqin, Senin, 5 Oktober 2020.

Sementara di Bangka Tengah, hingga saat ini tujuh partai politik koalisi masih mencari pengganti calon bupati petahana Ibnu Saleh, yang meninggal karena COVID-19.

"Kami dari tujuh partai politik koalisi akan segera mencari pengganti salah satu calon yang berhalangan tetap," kata Ketua Tim Pemenangan Algafry Rahman seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (6/10/2020).

KPU Bangka Tengah memberikan partai koalisi waktu selama tujuh hari, untuk mencari pengganti yang akan berlaga di Pilkada Bangka Tengah 2020, sesuai undang-undang.

"Di dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) pasangan calon atau satu dari calon yang berhalangan tetap, maka partai politik pengusung berhak mencarikan penggantinya," ujar Algafry.

5 Oktober 2020: Sebanyak 14 ribu millennial yang punya hak pilih pada 9 Desember 2020, belum merekam data e-KTP sebagai syarat pencoblosan

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Infografis Peraturan Materi Debat Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, per Minggu 4 Oktober 2020, sudah ada tiga calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19.

Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, satu orang meninggal ketika masa pendaftaran pasangan calon, sedangkan dua lainnya ketika telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah.

Evi menyebut, bakal calon kepala daerah pertama yang meninggal ketika masa pendaftaran adalah dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, akibat terpapar COVID-19.

"Almarhum Muharram bakal calon kepala daerah Kabupaten Berau meninggal sebelum penetapan pasangan calon,” tutur dia.

Muharram adalah calon bupati petahana yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia lalu digantikan istrinya, Sri Juniarsih Mas yang maju sebagai calon bupati Berau. Sedangkan Adi Darma dan Ibnu Soleh, belum ditetapkan siapa pengganti mereka untuk maju di pilkada daerah masing-masing.

Tidak hanya peserta pilkada yang menjadi korban COVID-19, penyelenggara pilkada yakni komisioner KPU Sulawesi Selatan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Misna M Attas, juga dinyatakan positif COVID-19.

Sementara di Kota Cilegon, pasangan calon independen Ali Mujahidin (Mumu)-Lian Firman mendapat dukungan dari PDIP. 

Ada empat pasangan calon yang maju pada Pilkada Kota Cilegon. Mereka adalah pasangan Mumu-Lian, Ati Marliati- Sokhidin, Heldy Agustian-Sanuji Pentamerta, dan Iye Iman Rohoman-Awab.

PDIP tidak tercatat sebagai peserta Pilkada Kota Cilegon tahun ini, setelah partai besutan Megawati Soekarnoputeri ini gagal membangun koalisi dan ditinggal partai lain.

DPP PDIP sempat memberikan rekomendasi pada kadernya, Reno Yanuar, untuk mendampingi Heldy Agustian. Namun belakangan, kader Partai Berkarya itu lebih memilih maju bersama Sanuji Pentamerta dari PKS.

Di Tangerang Selatan, ada 19 ribu jiwa yang pada tanggal 9 Desember 2020 berusia tepat 17 tahun. Namun banyak dari mereka belum merekan data e-KTP.

Kepala Disdukcapil Kota Tangsel Dedi Budiawan, Senin (5/10/2020) mengatakan, tersisa 14 ribu jiwa lagi yang belum merekam data e-KTP.

Terkait hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan mempermudah pembuatan KTP untuk remaja berusia 16-17 tahun.

“Persyaratan cukup foto kopi KK dan akte lahir. Dan ada bukti tanda terima bahwa dia sudah direkam, tinggal ambil dia nanti pas 17 tahun,” papar Dedi.

4 Oktober 2020: COVID-19 kembali memakan korban dari peserta Pilkada 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Tahapan Kampanye pada Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Bupati Bangka Tengah yang juga calon petahana di Pilkada 2020, Ibnu Saleh, meninggal dunia pada Minggu, sekitar pukul 03.17 WIB di RSBT Kota Pangkalpinang. Ibnu dinyatakan positif COVID-19.

"Beliau sudah tiada, sudah mendahului kita dan sekarang kami sedang mempersiapkan proses pemakaman," kata Wakil Bupati Bangka Tengah Yuliyanto, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (4/10/2020).

Ibnu disebutkan jatuh sakit pada 27 September 2020 dan setelah dilakukan uji swab, almarhum dinyatakan positif terpapar virus corona.

Tidak hanya Ibnu yang terpapar COVID-19, peserta Pilkada 2020 lainnya  yang juga pernah terjangkit virus mematikan itu adalah paslon Pilkada Purbalingga, Muhammad Zulhan Fauzi-Zaini Makarim Supriyatno. Keduanya sempat dinyatakan positif COVID-19 pada September 2020, namun berhasil sembuh.

Dalam Pernyataan yang mereka sampaikan di Posko Pemenangan Oji-Zaini di Jl S Parman Purbalingga, Minggu (4/10/2020), Oji, sapaan Fauzi, terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani tes usap atau swab test pada 13 September 2020. Tes tersebut dilakukan pada saat dia dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.

"Sekitar delapan hari isolasi dan tanggal 20 September saya di-swab test lagi, alhamdulillah hasilnya negatif COVID-19," kata Oji.

Setelah mengetahui Oji positif COVID-19, Zaini yang merupakan pasangan Oji langsung melakukan tes usap. Zaini menjalani tes bersama istri di RSUD Margono Soekarjo Banyumas pada 15 September 2020.

"Hasil swab test saya ternyata positif pada sore hari jam 5 sore, namun istri saya dinyatakan negatif COVID-19," ujar Zaini.

Kemudian pada 23 September 2020, Zaini kembali menjalani tes usap sebelum tahap pengambilan nomor urut. Hasilnya masih positif COVID-19.

Setelah 14 hari menjalani isolasi, Zaini kembali menjalani tes usap. Sore harinya hasil tes menyatakan Zaini negatif COVID-19. Ia diperkenankan pulang dan berkumpul dengan keluarga.

Oji menjelaskan, penelusuran sumber penularan COVID-19 diduga berasal dari almarhum kakak kandungnya yang datang dari Jakarta. Kakak kandung Oji tersebut datang untuk memberi dukungan moral pada momen pendaftaran bakal calon bupati pada Minggu (6/9/2020).

"Kalau dari hasil tracking, kemungkinan dari kakak saya yang datang dari Jakarta," ucapnya.

Dua kakak kandung Oji meninggal secara berurutan pada 21 dan 22 September 2020. Satu di antara kakaknya, Choirun Asror, meninggal pada Senin (21/9/2020). Sementara Chavidz Ma'ruf, kakak yang lain meninggal pada Selasa (22/9/2020).

3 Oktober 2020: Terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye di 53 wilayah dan dua peserta pilkada meninggal karena COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Metode Kampanye Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, selama masa kampanye Pilkada 2020 terjadi pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di 53 wilayah penyelenggara pilkada.

"Kampanye sudah dilaksanakan enam hari, tadi di laporan kita dengar, (terjadi pelanggaran di) 53 wilayah dari 309 wilayah. Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15 persen yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat 4-6 September (masa pendaftaran bakal paslon),” kata Tito seperti dilansir ANTARA, Jumat, 2 Oktober 2020.

Tito menjelaskan, saat ini terdapat tiga instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menegakkan protokol kesehatan selama Pilkada 2020, antara lain peraturan daerah (perda), peraturan pilkada, dan Undang-undang tentang Karantina Kesehatan.

"Satu adalah perda, kita sudah mendorong perda dan perkada, nah, ini ujung tombaknya adalah Satpol PP didukung Polri-TNI. Kemudian baik peraturan pilkada, PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), di luar itu ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Lalu Lintas, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," kata dia.

Selain pelanggaran protokol saat kampanye, dilaporkan dua calon kepala daerah di Kalimantan Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19.

Keduanya adalah Bupati Muharram dari Kabupaten Berau meninggal pada 22 September 2020, dan Adi Darma dari Bontang meninggal pada 1 Oktober 2020.

Kendati COVID-19 sudah memakan korban peserta Pilkada 2020, tapi sampai sekarang belum ada upaya untuk menunda pesta demokrasi di daerah itu.

“Hingga sampai sekarang belum ada wacana penundaan (pilkada) dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, sebab kebijakan yang dikeluarkan pasti berjenjang. Jadi pihaknya hanya melaksanakan aturan perundang-undangan saja. Pilkada tetap dilanjutkan,” kata Komisioner KPU Kalimantan Timur Iffa Rosita, saat dikonfirmasi pada Jumat, 2 Oktober 2020.
Kedua kandidat yang meninggal itu merupakan bagian dari empat kandidat kepala daerah di wilayah Kalimantan Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Mereka adalah pertama, calon Wakil Bupati Kutai Timur sekaligus Wakil Bupati petahana Kasmidi Bulang. Kasmidi diketahui positif ketika masa pendaftaran pilkada pada 5 September 2020. Namun, ia dinyatakan sembuh setelah menjalani 10 hari karantina.

Kedua, petahana Bupati Kabupaten Berau Muharram dinyatakan positif COVID-19 pada 9 September 2020. Ketiga, Calon Wali Kota Bontang, Adi Darma. Sementara yang keempat adalah Calon Wakil Bupati Kutai Timur, Uce Prasetyo.

2 Oktober: Perlunya sanksi tegas dengan UU Karantina bagi pelanggar protokol kesehatan

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Sanksi Bagi Calon Kepala Daerah yang Melanggar selama Pilkada 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat terkait pesta demokrasi yang digelar di 270 daerah. Ma'ruf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap semangat dan saling mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada.

Hal itu, kata dia, sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai dampak pandemik terutama di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi, peran serta dan dukungan seluruh stakeholder di daerah terutama masyarakat menjadi sangat penting.

“Dalam kaitannya dengan Pilkada yang akan diadakan pada 9 Desember 2020, saya mengajak DPD dan segenap lembaga negara untuk turut serta mengawal agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), sukses dan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Menurut pandangan agama menjaga keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dibanding lainnya,” kata Ma’ruf saat membuka HUT ke-16 DPD RI, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengusulkan perlu ada pemberian sanksi pada calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan, dengan UU Karantina Kesehatan dan KUHP. 

Doli mencontohkan, mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal sebagai tersangka karena melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini perlu diberlakukan kepada seluruh calon kepala daerah agar menjadi trigger bagi penyelenggara Pemilu untuk menyosialisasikan kepada aparat keamanan.

“Kami telah mengusulkan kepada KPU agar para pelanggar protokol Pilkada juga bisa dikenakan aturan lain sesuai Perundang-Undangan seperti UU Karantina Kesehatan dan juga sanksi lain yang diatur dalam KUHP," ujar dia lewat keterangan tertulisnya, Jumat.

Komisi II mengusulkan hal ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjatuhkan sanksi administratif karena tidak ada payung hukumnya. “Dalam penyusunan PKPU 13/2020, KPU tidak bisa memberikan sanksi administratif secara tegas seperti pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon di Pilkada 2020," kata Doli.

Hari ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga menyebutkan, dalam perbandingan zonasi daerah risiko dampak COVID-19, daerah yang melaksanakan Pilkada cenderung terjadi penurunan, dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan Pilkada.

Hal tersebut, ia sampaikan pada acara Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat.

Doni menjelaskan, data yang terkumpulkan selama empat minggu terakhir, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada dan kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada.

“Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten kota,” ungkapnya.

1 Oktober: Bawaslu sebut 34 daerah langgar protokol kesehatan selama tiga hari kampanye

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Kampanye yang dilarang selama pandemik COVID-19 (IDN Times/Sukma Shakti)

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam tiga hari pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 yakni 28-30 September 2020, ditemukan sebanyak 34 daerah melanggar protokol kesehatan.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, dalam tiga hari tersebut terdapat 582 kegiatan kampanye di 187 kabupaten dan kota.

"Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 kabupaten kota, di mana masih tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan COVID-19 selama kampanye berlangsung,” kata Fritz saat dihubungi IDN Times, Kamis (1/10/2020).

Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, jumlah pelanggaran tersebut naik cukup signifikan. Pada 26-27 September, pelanggaran hanya terjadi di 19 daerah. Sementara itu, tahapan kampanye masih berlangsung hingga 5 Desember 2020.

“35 Daerah yang melanggar di antaranya Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar, dan Solok,” ujar Fritz.

Dari 582 bentuk kampanye itu, Fritz merinci, jumlah pertemuan terbatas atau tatap muka sebanyak 250 kegiatan (43 persen), penyebaran bahan kampanye 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial 64 kegiatan (11 Persen), dan kampanye dalam Jaringan 41 kegiatan.

"Data dalam tiga hari terakhir menunjukkan, mayoritas pilihan pasangan calon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang membutuhkan protokol kesehatan. Pilihan kampanye ini juga berpotensi adanya penyebaran COVID-19,” tutur Fritz.

Pada hari yang sama, Calon Wali Kota Bontang Adi Darma meninggal dunia akibat COVID-19. Basri Rase, pasangan Adi Darma di Pilkada Bontang 2020 membenarkan, kabar tersebut melalui sang ajudannya. 

"Ya, saat ini bapak sedang ada di rumah sakit (RSUD Bontang)," ujar dia. 

Sementara, akun Instagram Pemprov Kaltim @pemprov_kaltim juga membenarkan informasi tersebut. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Ir. H. Adi Darma, M. Si," tulis akun Instagram tersebut. 

Sebelumnya, Adi Darma diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bontang. Basri Rase sempat meminta doa kepada masyarakat untuk kesembuhan Adi Darma.

"Kami mohon doanya saja untuk masyarakat Bontang. Kemudian, masyarakat juga harus ikuti standar protokol kesehatan," katanya.

Adi Darma maju di Pilkada Bontang 2020 berpasangan dengan Basri Rase. Di Pilkada Bontang 2020, ada dua pasangan calon yang akan bertarung, yakni Adi Darma-Basri Rase dan Neni Moerniaeni-Joni Muslim.

Sebelum Adi Darma, Bupati Muharram dari Kabupaten Berau juga meninggal akibat COVID-19 pada 22 September 2020.

30 September: Bawaslu sebut petahana berpotensi menggerakkan ASN dalam pemenangan Pilkada

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan, petahana dalam Pilkada Serentak 2020 berpotensi menggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran netralitas. Sebab, menurut dia, mereka memiliki akses birokrasi di daerah yang ia pimpin, sehingga sangat memungkinkan hal tersebut terjadi.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana,” kata Abhan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).

Abhan menuturkan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah dengan petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah. Apalagi, mereka memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya, sehingga ada peluang menang lebih terbuka.

"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan lima tahun di masa jabatannya," tutur dia.

Seiring dengan ucapan Abhan, Bawaslu Sulawesi Selatan menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pilkada 2020. Dari 12 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan, satu di antaranya tercatat mendominasi temuan sekaligus laporan dugaan pelanggaran. Daerah itu adalah Kabupaten Bulukumba.

"Dugaan pelanggaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN)," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad kepada IDN Times, saat dikonfirmasi Rabu (30/9/2020).

Selain Kota Makassar, 11 kabupaten di Sulsel juga melanggar. Masing-masing adalah Barru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Khusus Bulukumba, kata Saiful, ada 29 temuan terkait dugaan pelanggaran didominasi soal ASN yang ketahuan memberikan dukungan melalui media sosial. Berikutnya, menghadiri kegiatan silaturahmi yang dianggap menguntungkan bakal paslon kepala daerah sebanyak 16 temuan. Data pelanggaran yang diterima Bawaslu Sulsel tercatat sejak Senin, 28 September 2020.

"Bulukumba 16 laporan. Satu dihentikan, dan sisanya, semuanya ada yang sementara berjalan prosesnya, kemudian ada juga yang diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kemudian diberikan sanksi. Tapi rata-rata sudah keluar sanksinya," kata Saiful.

Saiful menjelaskan, total keseluruhan temuan dugaan pelanggaran dan laporan soal netralitas ASN mencapai 82. Sebanyak 13 di antaranya dihentikan. Sementara yang direkomendasikan untuk diteruskan ke KASN berjumlah 69 temuan. Selain dua tren pelanggaran di atas, terbanyak ketiga adalah ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, berjumlah 14 temuan.

29 September: Bawaslu, KPU, dan Kominfo memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19(IDN Times/Mardya Shakti)

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, kampanye Pilkada Serentak 2020 akan lebih banyak dilakukan secara virtual atau daring oleh pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Hal itu sebagai bentuk penyesuaian paslon karena Pilkada 2020 digelar saat pandemik COVID-19. Kampanye secara daring juga dapat meminimalisir penularan virus corona karena tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet.

"Kalau kita melihat dalam PKPU 13/2020 yang telah dikeluarkan KPU mengutamakan kampanye secara daring. Apabila kampanye tidak bisa secara daring maka akan dilakukan pertemuan terbatas," kata Fritz melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2020).

Dia menjelaskan, Bawaslu dalam mengawasi konten Pilkada di internet, baik yang dilakukan pasangan calon, tim sukses, atau yang lainnya, berasal dari tiga sumber yaitu laporan masyarakat, temuan Bawaslu, dan masukan Kominfo.

"Harus kami akui usulan atau masukan dari Kominfo ini yang paling banyak kami review (saat Pemilu 2019) sebelum diserahkan ke platform atau Kominfo," ujarnya.

Fritz mengungkapkan, ada dua metode pelaporan pengawasan yang dimiliki Bawaslu. Pertama yaitu form A online seperti form pengawasan hasil temuan di lapangan yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua, dengan metode gowaslu yaitu aplikasi yang dapat diakses masyarakat.

"Jadi kalau masyarakat mau melaporkan sesuatu baik politik uang atau apa pun yang terjadi, termasuk di medsos bisa dilaporkan dengan itu," tuturnya.

Sementara, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan atau yang akrab disapa Semmy menyebutkan, setiap laporan yang diterima Kominfo akan diverifikasi bersama Bawaslu.

Bawaslu, KPU, dan Kominfo telah menyepakati Nota Kesepakatan Aksi Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, pada Senin, 28 September 2020.

“Kalau laporan (pelanggaran) berupa konten langkahnya adalah take down, tetapi jika berupa website langsung kita blokir," kata Samuel.

28 September: Petahana di Pilkada Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dinyatakan positif COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana. (IDN Times/Martin L Tobing)

Bupati nonaktif Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dinyatakan positif COVID-19. Loekman terkonfirmasi positif virus corona lantaran memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta.

Pasca-perjalanan dari Jakarta, bupati berusia 65 tahun itu mengeluhkan demam dan batuk. Loekman dinyatakan positif COVID-19 sejak Minggu, 27 September 2020 malam, setelah melakukan tes usap dengan alat Tes Cepat Molekuler (TCM). 

Loekman menjadi pasien ke-847 asal Lampung yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sang istri pun terkonfirmasi positif virus corona dan terdata sebagai pasien nomor 848 berusia 62 tahun.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung Reihana mengatakan, pihaknya telah melakukan tracing dengan orang-orang yang berkontak erat dengan sang bupati. Tercatat, ada 100 orang kontak erat dengan Loekman setelah ditelusuri petugas.

"(Sebanyak) 100 orang ini hasil penelusuran kami. Besok akan keluar hasilnya (swab test)," kata Reihana, Senin (28/9/2020).

Merujuk data yang dipublikasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak nomor dua, setelah Kota Bandar Lampung. Jumlahnya mencapai 107 kasus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah mengundi nomor urut calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah, Sabtu, 26 September 2020. Hasilnya, pasangan nomor urut 1 Loekman Djoyosoemarto-M Ilyas Hayani Muda, nomor urut 2 Musa Ahmad-Ardito Wijaya, dan nomor urut 3 Nessy Kalvia-Imam Suhadi.

Namun, saat pengundian, Loekman tak menghadiri acara itu. Terkait ketidakhadiran dia di pengundian nomor urut calon, Ilyas mengatakan, kondisi pasangannya kurang sehat. Pada saat pengundian nomor urut, Loekman diwakili Sekretaris DPC PDIP Lamteng Agus Hamid.

Dalam Pilkada Kabupaten Lampung Tengah, paslon Loekman Djoyosoemarto-M Ilyas Hayani Muda diusung PDIP dan Partai Gerindra. Dua partai ini memiliki 17 kursi di DPRD di wilayah ini.

Sementara, hasil pemantauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan pada kampanye hari pertama Pilkada Medan, Sabtu, 26 September 2020, tercatat ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bawaslu menyebut kubu pasangan acalon Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman diduga melanggar protokol kesehatan.

Saat itu, kampanye di hadapan massa Sedulur Jowo digelar di D’Kedan Cafe. Hanya Aulia yang ikut berkampanye, sedangkan Bobby yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo tidak hadir. Massa di kafe itu membeludak, sehingga tidak ada jarak cukup, sesuai aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan para calon tidak konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Padahal, untuk keramaian, potensi penularannya sangat tinggi.

“Hasil pengawasan kita yang untuk hari semalam itu untuk calon nomor urut 02 (Bobby-Aulia). Nah tapi setelah kita konfirmasi ternyata mereka lebih dominan menghadiri kegiatan yang mungkin tidak ditetapkan oleh orang yang melaksanakan kegiatan itu, jadi inilah kita lagi kordinasikan dan kita rencana evaluasi lagi,” ujar Payung, Minggu, 27 September 2020.

Harusnya, kampanye yang sifatnya diundang atau tidak adalah tanggung jawab para calon untuk menerapkan protokol kesehatan. Sementara, Bawaslu tugasnya adalah memberikan peringatan kepada para calon untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Tapi sebelum masuk kita ke situ, kita berupaya dulu untuk berkomunikasi persuasif untuk mengingatkan itu,” ujar Payung.

Sejauh ini, dia mengklaim, belum ada laporan lagi dari tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Bawaslu Kota Medan soal pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu juga selalu berkoordinasi dengan Liaison Officer (LO) pada masing-masing calon.

Payung menjelaskan, pihaknya bisa saja memberikan rekomendasi supaya acara kampanye yang melanggar protokol kesehatan dibubarkan. Sesuai Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020, mereka bisa memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian berdasarkan hasil pengawasan. “Karena izin keramaian bukan kewenangan kita,” ucapnya.

Sementara, hasil pengawasan Bawaslu, diklaim belum ada pelanggaran di lapangan dari calon pasangan nomor urut 01 Akhyar Nasution-Salman. Hanya saja, pantauan awak media, Akhyar bernyanyi bersama pendukungnya dalam kampanyenya di Cafe Roda 3, pada hari yang sama. Saat itu, Akhyar dan pendukung menggunakan mikrofon bergantian.

“Kalau 01 sampai hari ini belum ada kita temukan. Hasil pengawasan kita semalam masih bisa kita toleransi. Karena dari dokumentasi yang dilaporkan ke kita memenuhi gitu,” kata Payung.

27 September: Paslon di Pilkada Sidoarjo baru ditetapkan pada 28 September 2020, karena terpapar COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo memastikan telah menerima berkas persyaratan bakal pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati Sidoarjo, Kelana Aprilianto-Dwi Astutik, setelah di antara mereka terpapar COVID-19 dan harus menjalani perawatan.

Ketua KPU Sidoarjo Mukhamad Iskak mengatakan, saat ini berkas tersebut masih diperiksa, sebab penetapan paslon ini akan digelar pada Senin, 28 September 2020.

KPU Kabupaten Sidoarjo baru menetapkan dua dari tiga pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Sidoarjo. Pasangan calon itu masing-masing Bambang Haryo Sukartono-Taufiqulbar yang didukung partai Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan Demokrat. Kemudian, paslon Ahmad Muhdlor Ali-Subandi yang diusung PKB dan Kelana Aprilianto-Dwi Astutik diusung PDIP dan PAN. 

Pada Senin lalu, 21 September 2020, pasangan Kelana-Dwi baru bisa melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan sekaligus verifikasi berkas calon selama dua hari. Kemudian baru dikembalikan kepada calon untuk dilakukan perbaikan hingga 27 September 2020.

Selanjutnya baru ditetapkan sebagai calon pada 28 September 2020, jika dari hasil tes kesehatan dan verifikasi administrasi sudah tidak ada persoalan. "Besok (24 September 2020) kami akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang hari ini sudah ditetapkan di salah satu hotel di Sidoarjo," kata Iskak, Minggu (27/9/2020).

26 September: Tahapan kampanye Pilkada 2020 dimulai, ada 7 metode yang bisa dilakukan

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2020. (IDN Times/Sukma Shakti)

Hari ini, Sabtu (26/9/2020), mulai memasuki tahap kampanye Pilkada 2020. Sejumlah calon yang berlaga dalam pilkada pun langsung memanfaatkan momen ini dengan melakukan kampanye. 

Di Medan, Sumatera Utara, dua pasangan calon menggelar kampanye dengan menemui relawan dan pendukung mereka di kafe. Tampak, kampanye calon wakil wali kota yang merupakan pasangan Bobby Nasution, Aulia Rachman, dipenuhi relawan yang merupakan komunitas masyarakat Jawa di Medan. Sementara calon wali kota Medan lainnya yakni Akhyar, reuni dengan teman sekolahnya di SMAN 3 Medan.

Di Surabaya, Jawa Timur, calon wali kota Surabaya Machfud Arifin mengawali masa kampanye Pilkada 2020 dengan menemui para pekerja alih daya atau outsourcing seperti penyapu jalan. Machfud berjanji akan menjamin kesejahteraan para pekerja outsourcing serta menambahkan bantuan makanan dan multivitamin bagi mereka.

Masa kampanye Pilkada 2020, berlangsung mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Selanjutnya, masa tenang akan berlangsung pada 6 Desember sampai 8 Desember 2020. Lalu hari pencoblosan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pemerintah sendiri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan aturan mengenai kampanye Pilkada 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Pasal 57 menjelaskan, kampanye Pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode tujuh metode, terdiri dari:

  1. Pertemuan terbatas
  2. Pertemuan tatap muka dan dialog
  3. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon
  4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
  5. Pemasangan alat peraga kampanye
  6. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media Sosial atau media daring
  7. Dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 disebutkan, tim kampanye atau partai politik boleh kampanye tatap muka di dalam ruangan, tapi syaratnya jumlah peserta dibatasi paling banyak 50 orang. Semua yang hadir juga wajib menggunakan masker, menyediakan sarana sanitasi, dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Jika aturan-aturan ini dilanggar Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan.

Bila pihak pelanggar tetap melakukan pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Di antaranya menghentikan dan membubarkan kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Demi menegakkan disiplin protokol kesehatan kepada para calon kepala daerah dan kader di Pilkada Serentak 2020, DPP PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan yang akan menjadi ketua tim.

Baca Juga: Hati-hati! 45 Wilayah Pilkada Ini Masuk Zona Merah COVID-19

26 September: Kampanye pilkada 2020 mulai hari ini, paslon dilarang gelar konser musik

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (Unsplash)

KPU mulai menggelar tahapan Pilkada 2020 berikutnya mulai hari ini, yakni kampanye terbuka, setelah pasangan calon melewati tahapan pendaftaran pada 4-6 September dan penetapan pada 23 September 2020.

Masa kampanye akan berlangsung hingga hingga 5 Desember 2020, atau berlangsung selama 71 hari.

KPU pun telah mengeluarkan aturan baru Peraturan KPU (PKPI) No 13 Tahun 2020, setelah diprotes sejumlah pihak karena aturan yang lama masih memperbolehkan pasangan calon menggelar kampanye melalui konser musik, hingga perayaan ulang tahun partai politik.

Baca Juga: KPU Akhirnya Larang Konser Musik dalam Kampanye Pilkada 2020

25 September: Data sementara, 486 bakal pasangan calon kepala daerah memenuhi syarat mengikuti Pilkada Serentak 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Syafril Nursal, mendaftar ke KPUD Jambi untuk mendaftar pencalonan Pilgub Jambi dengan mengenakan pakaian adat Jambi, di Jambi, Minggu, 6 September 2020. (ANTARA/HO)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengatakan, sebanyak 486 bakal pasangan calon atau paslon kepala daerah memenuhi syarat mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Namun, jumlah itu akan terus bertambah mengingat sistem informasi pencalonan atau Silon KPU masih berjalan sampai hari ini. Data tersebut akan terus diakumulasi dan disampaikan KPU daerah ke KPU RI melalui aplikasi Silon.
 
"Kami sampaikan bahwa data ini masih akan berubah sampai input silon oleh daerah selesai," kata Evi seperti dikutip ANTARA, Jumat (25/9/2020).
 
Data dari rekap penetapan pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 itu juga menyebutkan, bakal paslon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat sebanyak 13 pasangan.
 
Kemudian, total bakal paslon bupati dan atau wali kota yang memenuhi syarat sebanyak 473 pasangan, dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak satu paslon.

Data yang masuk ke KPU untuk total kabupaten dan kota yang sudah melakukan penetapan sebanyak 182 kabupaten kota dari 261 kabupaten kota. Kemudian, provinsi yang sudah melakukan penetapan sebanyak lima dari sembilan provinsi.
 
Sementara, bakal paslon kepala daerah yang mendaftar ke KPU dilaporkan sebanyak 743 pasang, sebanyak 741 bakal paslon diterima pendaftarannya dan dua ditolak.
 
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan status diterima sebanyak 25 bakal paslon yang tersebar di sembilan provinsi, sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari jalur partai politik sebanyak 25 calon.

Pemilihan bupati dan wakil bupati dengan status diterima sebanyak 615 bakal paslon yang tersebar di 224 kabupaten. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan status diterima sebanyak 101 bakal paslon yang tersebar di 39 kota.

Total bakal pasangan calon bupati dan atau wali kota dari jalur independen atau perseorangan sebanyak 69 calon. Total bakal paslon bupati dan atau wali kota dari jalur partai politik sebanyak 672 calon, dan total daerah dengan calon tunggal sebanyak 25 kabupaten kota.

24 September: KPU larang konser musik dan kegiatan lain yang libatkan massa di kampanye Pilkada 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Penyerahan hasil penetapan paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar di kantor KPU Makassar, Rabu (23/9/2020). Tangkapan layar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan massa dalam kegiatan kampanye Pilkada 2020. Pelaksana Harian KPU Ilham Saputra mengatakan, larangan tersebut tertera dalam hasil revisi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," kata Ilham dilansir ANTARA, Kamis (24/9/2020).

Kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian lainnya yang juga dilarang seperti tercantum dalam Pasal 57 huruf g yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Kemudian, kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Jika aturan ini dilanggar, sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu apabila pasangan calon tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

Selain itu, PKPU juga mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan.

Sanksi selanjutnya larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari, berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota.

Dalam Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2020, KPU juga mengatur tentang kampanye pilkada di tengah pandemik COVID-19. Ada tujuh poin yang diizinkan saat kampanye, di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan debat terbuka.

Berikut ini isi lengkap Pasal 57:

a. Pertemuan terbatas
b. Pertemuan tatap muka dan dialog
c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
f. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan atau media daring, dan atau
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika menemukan peserta yang masih membandel mengumpulkan massa pada saat kampanye, KPU melalui Pasal 88 ayat 2 akan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis hingga pembubaran.

23 September: KPU menetapkan pasangan calon peserta Pilkada 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

KPU RI melalui perwakilan di daerah hari ini menetapkan pasangan calon peserta Pilkada 2020 di 270 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Sejumlah pasangan calon ada yang tidak lolos dan ada juga yang ditunda penetapannya, karena sejumlah alasan.

Seperti mantan terpidana korupsi Agusrin Maryono Najamudin, yang gagal lolos sebagai calon Gubernur Bengkulu. Contoh lain yang penetapannya ditunda adalah pasangan calonSaid Hasyim-Abdul Rauf di Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penundaan karena Abdul Rauf dinyatakan masih positif COVID-19.

Jika sampai tempo yang ditetapkan, Abdul Rauf masih positif atau belum sembuh dari COVID-19, maka dia harus diganti. Partai politik bisa mengajukan penggantian calon bagi bakal calon yang positif COVID-19 dengan mengubah surat pencalonan dan sesuai kesepakatan paslon kepada parpol pengusung.

Selain itu, banyak juga calon independen yang berhasil lolos maju Pilkada 2020. Seperti pasangan Ali Mujahidin-Lian Firman di Pilkada Kota Cilegon, Banten. Lian merupakan selebritas, sementara Ali tokoh pemuda Cilegon. 

22 September: Tahapan Pilkada 2020 dilakukan secara virtual, hingga jumlah calon kepala daerah yang terpapar COVID-19 tinggal 13 orang

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat berada di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020). IDN Times / Hilmansyah

Pemerintah dan partai politik (parpol) sepakat untuk melakukan tahapan Pilkada 2020 secara daring atau virtual. Tahapan pilkada yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini yaitu pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah, yang dilakukan pada Rabu 23 September 2020.

Pengumuman tersebut akan dilakukan secara daring di website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengumuman di kantor KPU Daerah (KPUD).

“Pengambilan nomor urut hanya diikuti paslon (pasangan calon) dan tim yang ditunjuk,” kata Sekeretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate saat dihubungi, Selasa (22/9/2020). 

Plate menjelaskan, KPU dan KPUD akan melakukan Rapat Pleno tertutup untuk penetapan paslon. Parpol dan calon kepala daerah dilarang mengerahkan massa.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggandeng semua sekretaris jenderal partai politik untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Tito berharap, para sekjen parpol dapat menginstruksikan pengurus dan kader partai di daerah, termasuk pasangan calon (paslon) untuk patuh dengan protokol kesehatan COVID-19.

Demi mencegah munculnya klaster pilkada, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada opsi Tempat Pemungutan Suara (TPS) keliling saat proses pemungutan suara 9 Desember 2020.

“Ada pertimbangan, mungkin akan ada juga TPS keliling,” kata Mahfud dalan Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada 2020 bersama Mendagri, TNI, KPU, dan sekjen partai politik.

Adapun KPU mengumumkan, hingga Selasa 22 September 2020, jumlah calon kepala daerah yang positif COVID-19 tinggal 13 orang, dari jumlah semula 63 orang. 

"Data perkembangan per 22 September 2020 pukul 10.09 WIB," kata Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, paslon yang positif COVID-19 akan mendapatkan nomor urut sisa paslon negatif COVID-19 yang sudah lebih dulu ditetapkan.

Apabila ada lebih dari satu paslon yang positif COVID-19, maka KPU akan melakukan pengundian nomor urut di antara paslon yang positif COVID-19 tersebut.

"Pengundian dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut paslon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan," kata Ilham.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan anggaran Rp5,23 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Biasanya, pelaksanaan pilkada tidak dibiayai APBN, melainkan berasal dari APBD daerah masing-masing.

"Untuk pilkada tadi ya total anggaran dari pilkada yang sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun dan didanai oleh APBD. Dengan adanya protokol kesehatan anggaranya (meningkat) menjadi Rp20,46 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Selasa (22/9/2020).

Secara rinci, dari total anggaran senilai Rp15,23 triliun untuk pilkada, sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2 persen telah dicairkan. Sementara, Rp1,025 triliun masih dalam proses pencairan. Sedangkan anggaran dari APBN sudah dicairkan melalui dua tahap, yakni senilai Rp157,4 miliar di tahap I dan Rp237,4 miliar di tahap II.

Sri Mulyani menuturkan, adanya protokol kesehatan membuat anggaran KPU menjadi sebesar Rp15,01 triliun. Senilai Rp10,24 triliun didanai APBD dan Rp4,77 triliun disokong APBN. "Sudah dilakukan pencairan Rp941,4 miliar dan kedua Rp2,84. posisi awal September," tutur dia.

Selanjutnya, anggaran Bawaslu Rp3,93 triliun didanai APBD senilai Rp3,46 triliun dan tambahan dari APBN sebesar Rp4,74 miliar. "Ini (pencairannya) sudah dibuat dalam dua tahapan," tambah dia.

Untuk anggaran pengamanan pilkada tercatat Rp1,52 triliun. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, anggarannya sudah sesuai. "Sebagian pilkada kan dari APBD. Sebagian daerah sudah mentransfer 100 persen dan lainnya akan dicek," ujar Sri Mulyani.

Pada hari yang sama, kabar duka datang dari calon kepala daerah di Berau, Kalimantan Timur. Bupati Berau Muharram meninggal dunia akibat virus corona. Edy Iskandar, Direktur Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan, yang juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim membenarkan kabar tersebut. 

"Ya (meninggal dunia). Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Info yang saya terima itu pukul 16.45 Wita," ujar Edy. 

Ia juga mengatakan dalam tiga hari terakhir, kondisi Bupati Berau Muharram, kurang membaik, sehingga harus dipindahkan ke ICU di RS Pertamina Balikpapan. "Ya, tiga hari terakhir, beliau agak sesak napas, dan minta dipindahkan ke ICU di RS Pertamina Balikpapan," ucapnya. 

Perlu diketahui, Bupati Berau Muharram lebih dahulu terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu diketahui usai dirinya melakukan Medical Check Up (MCU) untuk syarat lakukan proses pendaftaran pasangan calon di Pilkada Serentak 2020. 

21 September: Pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR sepakat Pilkada Serentak tetap diselenggarakan 9 Desember 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri (Dok. Kemendagri)

Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai, sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat secara daring, Senin (21/9/2020).

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemik COVID-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, Komisi II DPR meminta KPU segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020, tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam.

“Khususnya ditekankan pada pengaturan, di antaranya untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain,” ujar Saan.

Selain itu, DPR juga meminta KPU mendorong penyelenggaraan kampanye secara daring, dan mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Komisi II DPR juga meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas COVID-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan, terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran.

Seperti dalam tahapan penetapan pasangan calon, penyelesaian sengketa calon, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan penyelesaian sengketa hasil.

“Melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan COVID-19 tentang status zona dan risiko COVID-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru COVID-19,” kata Saan.

Hari ini, Istana juga memastikan hal yang sama, bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap digelar 9 Desember 2020. Melalui Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan penyelenggaraan pilkada tetap dilakukan sesuai jadwal. Dia mengatakan keputusan itu diambil demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.

"Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemik berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemik COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Pilkada Serentak 2020, menurut Fadjroel, harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat serta penyelenggara negara, untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat, bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," ucap dia, mengikuti pernyataan Jokowi.

Fadjroel mengatakan Jokowi tidak bisa menunggu pandemik berakhir, karena tidak ada satu negara pun yang tahu kapan pandemik COVID-19 akan berakhir. "Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," ujar dia.

Dia menjelaskan pilkada di tengah pandemik bukan hal mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemik dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan COVID-19 pada setiap tahapan pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah," kata dia.

"Semua kementerian dan lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, dan penegakan hukum," lanjut Fadjroel.

Baca Juga: Tok! DPR dan Kemendagri Sepakat Pilkada Tetap 9 Desember 2020

20 September: Desakan Pilkada 2020 ditunda terus menguat dari berbagai kalangan

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siradj saat ditemui di Mapolda Jatim, Jumat (6/3). IDN Times/Fitria Madia

Memasuki minggu ketiga September atau menjelang penetapan bakal pasangan calon pada 23 September 2020, desakan penundaan Pilkada 2020 semakin menguat. Jika sebelumnya desakan datang dari Komnas HAM, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kali ini datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR RI menunda tahapan Pilkada 2020. Said mengatakan, lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” kata Said melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2020).

Said menjelaskan, penundaan tahapan Pilkada juga dalam upaya mendukung pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

“Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Namun karena penularan COVID-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” ujarnya.

19 September: Kasus COVID-19 di KPU RI bertambah, setelah Ketua KPU positif kini giliran anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes usap atau swab test yang diterimanya, Sabtu (19/9/2020).

Pramono merupakan pasien COVID-19 tanpa gejala. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk melakukan isolasi secara mandiri.

Dia telah menjalani swab test pada Jumat 18 September 2020. Hari ini, Pramono dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan laporan hasil laboratorium.

"Saya ingin mengabarkan bahwa berdasarkan tes swab kemarin, yang hasilnya saya dapatkan tadi siang. Saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apa pun,” kata Pramono melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2020).

Pramono menuturkan dalam beberapa hari belakangan ini, dia kerap berinteraksi dengan Ketua KPU RI Arief Budiman yang telah dinyatakan positif COVID-19 pada, Jumat 18 September 2020 kemarin.

Di tempat terpisah, Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengkritik soal Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang tidak mengatur sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Padahal sanksi menurut saya menjadi instrumen yang sangat penting untuk mengendalikan pengendalian sosial tentang penyebaran COVID," ujar Ratna dalam diskusi daring yang disiarkan Radio Smart FM, Sabtu (19/9/2020).

Sanksi tegas yang dimaksudkan Ratna bukan hanya berupa sanksi teguran, tapi bisa berupa penghentian kampanye atau dibubarkan, atau peserta atau pasangan calon itu tidak diberi kesempatan untuk mengikuti kampanye berikutnya.

Baca Juga: Bamsoet: Larang Semua Konser Musik di Kampanye Pilkada 2020!

18 September: Perdebatan konser kampanye pilkada hingga ketua KPU dinyatakan positif COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi. IDN Times/Melani Indra Hapsari

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, meminta agar konser kampanye Pilkada 2020 digelar secara virtual. Hal itu dianjurkan guna mengurangi angka penyebaran COVID-19.

"Di sisi lain kita juga harus antisipasi kemungkinan adanya konser atau acara yang digelar, yang berpotensi munculkan kerumunan dan penularan," ujar Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

Terkait kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa, Wiku meminta agar hal itu disesuaikan dengan kondisi pandemik COVID-19. Ia pun menganjurkan agar semua kegiatan yang mengumpulkan massa, seperti konser, bisa dilakukan secara virtual.

"Mohon agar sesuaikan, supaya kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerumunan dan penularan dengan mengalihkan ke digital, tanpa mengumpulkan massa secara fisik," jelasnya.

Selain itu, Wiku juga meminta masyarakat dan peserta Pilkada untuk selalu waspada daerah dengan zona merah. Ia mengingatkan tentang Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi wilayah berisiko tinggi di Pilkada 2020.

Wiku kembali mengingatkan ada 45 wilayah Pilkada 2020 yang masuk ke dalam zona merah. Karena itu, masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan. "Ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen daerah dengan risiko sedang, dan ada 72 kabupaten/kota atau 23,3 persen daerah dengan risiko rendah, dan ada 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen daerah yang tidak ada kasus baru, dan yang terakhir ada 14 kabupaten/kota atau 45,53 persen daerah yang tidak terdapat kasus," jelas Wiku.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan kerumunan masa ditiadakan. Menurut Kemendagri, sejak awal pemerintah jelas tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan, termasuk konser musik saat kampanye.

"Yang jelas kita setuju yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (18/9/2020).

Salah satu acara yang akrab dengan kampanye yaitu konser musik. Bahtiar menjelaskan bahwa secara tegas Kemendagri menolak pelaksanaan konser saat kampanye di tengah masa pandemik COVID-19.

"Jadi segala bentuk konser musik kita tolak, seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup, kan. Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

Namun, Bahtiar mengatakan apabila konser tersebut dilaksanakan secara virtual, maka hal itu boleh-boleh saja.

Sementara, Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM juga merekomendasikan agar gelaran Pilkada 2020 ditunda. Permintaan penundaan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu tersebut karena pandemik COVID-19 yang belum mereda di Indonesia. Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada.

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat simulasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di daerah yang masuk zona merah COVID-19. Simulasi itu berguna untuk mengantisipasi klaster baru penyebaran virus tersebut.

"KPU sebaiknya lakukan simulasi di zona merah dulu, sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Simulasi itu untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan aman," ujarnya di Jakarta seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (18/9/2020).

Marwan menilai, Pilkada Serentak 2020 cukup menarik, selain dapat menjadi wahana sosialisasi protokol kesehatan, juga dikhawatirkan bisa menjadi klaster yang menyebarkan COVID-19. "Satu sisi, Pilkada 2020 bisa sebagai pencerahan, yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun," katanya.

Di sisi lain, Pilkada bisa menjadi bayang-bayang menakutkan untuk tanah air apabila tidak mengindahkan protokol kesehatan. Pembentukan klaster-klaster COVID-19 bisa terjadi di daerah-daerah Indonesia. "Pilkada bisa menghidupkan ekonomi di daerah namun catatan bahwa protokol kesehatan harus diterapkan dengan super ketat," tutur Marwan.

Selain itu, ia juga meminta pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk diberi sanksi tegas. Misalnya saja berupa diskualifikasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak akan diundur dengan alasan pandemik COVID-19. Guna menghindari penyebaran virus corona saat pilkada, politisi PDI Perjuangan itu meminta agar penyelenggara pemilu memperketat penerapan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

“Saya meminta KPU, Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan tersebut secara detail dan tentu saja bisa dipahami tidak hanya petugasnya, tapi juga masyarakat,” kata Puan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jumat (18/9/2020).

Merespons hal tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, penundaan pilkada karena adanya pandemik COVID-19 akan menimbulkan beragam permasalahan. Ia menyebut, permasalahan yang muncul antara lain dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran, dan sebagainya.

“Penundaan agenda nasional ini akan menimbulkan beragam permasalahan baru,” ujar Fritz dikutip ANTARA, Jumat (18/9/2020).

Meski pun berada dalam situasi pandemik, menurut Fritz, penyelenggaraan ilkada tetap dilaksanakan sebagai sebuah ikhtiar bangsa. Ikhtiar itu dilakukan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang mampu menggerakkan roda pemerintahan dengan baik sehingga benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada 2020 itu juga akan mengembangkan suatu konsep pembelajaran (Lesson Learned) dengan pola kecenderungan protokol COVID-19 dalam Pemilu. Di antaranya seperti pelaksanaan pemilihan melalui kantor pos/elektronik, menyiapkan Tempat Pemungutan Suara khusus untuk kelompok usia berisiko, terutama kelompok umur di atas 60 tahun.

Kemudian, memberikan kesempatan melaksanakan pemilihan dari rumah atau rumah sakit bagi ODP dan PDP, dan juga penggunaan teknologi dalam perhitungan suara.

Fritz mengatakan, pada masa pendaftaran calon kepala daerah, yang baru selesai minggu lalu, memang masih terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 oleh pasangan calon.

Untuk itu, kata dia, Bawaslu akan memberikan sanksi administratif kepada peserta Pilkada, sedangkan untuk pelanggaran pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwenang lainnya.

Sementara, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengatakan aturan soal diperbolehkannya konser saat kampanye Pilkada 2020 masih mungkin direvisi kembali. Menurut Ilham, KPU hingga hari ini masih terus mendengarkan masukan dari masyarakat terkait bagaimana menyelenggarakan pilkada yang aman dan terbebas dari penyebaran COVID-19.

Sebagai alternatif, kampanye tatap muka dan konser bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai bentuk antisipasi penularan COVID-19.

“Jika itu jadi masukan masyarakat, mumpung kita mau melakukan revisi PKPU kampanye yang sudah kita sampaikan harmonisasi kepada Kemenkumham, bisa aja kita masukan (konser daring) melihat situasi dan kondisi saat ini,” kata Ilham dalam sebuah diskusi daring Dialektika: Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Mungkinkah? yang diselenggarakan oleh Media Indonesia, Jumat (18/9/2020).

KPU berharap, Presiden Joko “Jokowi” Widodo bisa segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemik sebagai acuan KPU untuk menjalankan tugas mereka dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.

Di tengah perdebatan masalah teknis kampanye dan penundaan pilkada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman justru mengaku positif terinfeksi COVID-19. Hal itu diketahui berdasarkan hasil tes usap atau swab test yang dilakukannya.

Arief merupakan pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. “Bahwa saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah,” kata Arief melalui keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Jumat (18/9/2020).

Ia menjelaskan, pada 16 September lalu melakukan tes cepat (rapid test) namun hasilnya nonreaktif. Namun, ketika menjalani swab test sebagai syarat untuk bisa hadir dalam acara pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, hasilnya ternyata positif.

“Tanggal 17 September, malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September, dengan hasil positif. Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU,” ujarnya.

17 September: Komisi II usul aturan yang memperbolehkan konser musik saat kampanye ditangguhkan dan kampanye pertemuan terbatas

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menangguhkan aturan yang memperbolehkan konser musik sebagai salah satu metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020, untuk menjaga keselamatan warga di masa pandemik COVID-19. Sebab, menurutnya, kerumunan warga ketika digelarnya konser akan memicu penularan COVID-19.

“KPU perlu melakukan kajian. Pertama bahwa pelaksanaan pilkada 2020 berbeda dengan sebelumnya. Karena Pilkada kali ini ada pandemi COVID-19. Nah satu pandemik kan ada anjuran jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Hal yang bersifat kerumunan berpotensi kepada penularan pandemi COVID-19, kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

Legislator daerah pemilihan Sumatra Barat II ini pun menjelaskan, konser musik tidak efektif bagi calon kepala daerah untuk membesarkan diri. Hal ini lantaran Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 pada Pasal 63 membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang. Selain tidak efektif menjaring pemilih, konser biasanya membutuhkan biaya yang besar.

Oleh sebab itu, dia menyarankan pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan dan partai politik pengusung mencari model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah pandemik.

“Artinya bagi paslon rasanya tidak efektif karena berbiaya tinggi, dalam langkah sosialisasi konser ini untuk yang datang supaya kenali paslon, kan gitu. Sebenarnya hanya media untuk melakukan pertemuan," ujar Guspardi.

Politikus PAN ini mendorong KPU, Bawaslu, partai politik dan pasangan calon kepala daerah lebih baik membuat kesepakatan bahwa kesehatan harus diutamakan agar tidak memicu terjadinya penularan COVID -19.

Sementara, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, menyarankan menggunakan metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan debat publik yang lebih efektif meyakinkan pemilih tentang rekam jejak pasangan calon dan agenda yang ditawarkan paslon untuk memajukan masyarakat dan daerah.

Zulfikar mengatakan, merujuk pada Pasal 65 ayat 1 huruf (g) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa konser musik, pentas seni, dan sejenisnya merupakan bentuk kegiatan lain dari metode kampanye yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atur oleh PKPU.

"Dari sisi stratifikasi dan esensi, kegiatan lain kampanye dengan bentuk di atas berbeda dibandingkan metode pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa," ujarnya.

Di sisi lain, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar melaporkan bahwa ada 53 daerah Pilkada 2020 yang belum menyelesaikan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19. Daerah tersebut terdiri dari tiga kota dan 50 kabupaten.

"Ada 34 kota yang selesai dan 3 kota lainnya belum selesai. Untuk kabupaten 174 sudah menyelesaikan Perkadanya dan 50 belum menyelesaikannya,” jelas Bahtiar melalui keterangan tertulis pada Kamis (17/9/2020).

Bahtiar juga sampaikan baru dua provinsi yang telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada yaitu, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Sedangkan, tujuh provinsi lainnya belum.

"Sedangkan, kabupaten/kota yang telah laksanakan penandatanganan pakta integritas ada tujuh daerah yaitu Banjar, Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan selebihnya 254 daerah belum laksanakan," tuturnya.

Babhtiar menjelaskan, provinsi yang telah tindak lanjuti dengan melaksanakan Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian  COVID-19 dalam Pelaksanaan Pilkada, yaitu, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota yang telah laksanakan Rakor ada 28 daerah. Terdiri dari Palalawan, Bengkalis, Siak, Solok, Solok Selatan, Seluma, Bengkulu Selatan, Cilegon, Tangerang Selatan, Sukabumi, Pemalang, Kendal, Surabaya, Bintan, Sekadau, Sintang, Bulungan, Kutai Kertanegara, Majene, Gowa, Pohuwato, Toli-Toli, Banggai, Wakatobi, Sumba Timur, Ternate, Todore Kepulauan.

"Selebihnya 233 kabupaten/kota lainnya belum," kata Bahtiar. 

Bahtiar menekankan bahwa Kemendagri memberikan batas maksimal penyelesaian Perkada hingga 18 September 2020. Ia juga mengingatkan kepada daerah pelaksana Pilkada untuk tindak lanjuti dengan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada.

16 September: Pilkada 'horor' digelar saat masih pandemik COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Kota Medan digugat masyarakat, karena digelar pada saat pandemik COVID-19. Mereka meminta agar Pilkada ditunda. Gugatan disampaikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatra Utara, ke Pengadilan Negeri Medan, Rabu (16/9/2020).

Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean mengatakan gugatan dilayangkan karena menganggap Pilkada 2020 horor, lantaran dilakukan saat pandemik COVID-19. Apalagi Medan merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Sumut.

“Apa yang kita lakukan hari ini menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. Ini adalah langkah lanjutan dari sejak tiga bulan yang lalu Pokja GNPF-Ulama Sumut sudah memperhatikan dengan baik bahwa Pilkada kali ini adalah Pilkada horor," kata Tumpal Panggabean.

“Lalu di situasi seperti ini, ada lembaga KPU dan Bawaslu dan stakeholder lainnya sedang melakukan tahapan pilkada, tentu ini sangat membahayakan bagi rakyat Kota Medan khususnya,” kata dia, melanjutkan.

Jika tetap dilaksanakan, kata Tumpal, Pilkada Medan bisa berpotensi memicu peningkatan angka kasus. Dia juga menilai tak ada yang bisa menjamin pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada.

Angka kasus COVID-19 di Kalimantan Timur yang masih begitu tinggi juga menjadi kekhawatiran masyarakat setempat, terutama saat Pilkada 2020. Hingga kini secara akumulasi sudah mencapai 6.317 kasus di wilayah tersebut. Bahkan, Satgas Penanganan COVID-19 sudah mengategorikan provinsi ini sebagai daerah risiko sedang penyebaran wabah COVID-19, alias zona oranye.

Di Kaltim, setidaknya ada empat daerah masuk kategori tinggi alias zona merah yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Bontang. Karena itu, ada kekhawatiran klaster pilkada.

“Kaltim masih punya risiko penularan tinggi virus corona bagi masyarakat maupun pendatang yang masuk ke daerah ini,” ujar Andi Muhammad Ishak, juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim dalam rilis hariannya pada Rabu (16/9/2020) petang.

Menurut Andi, dari 10 kabupaten atau kota di Kaltim, sembilan di antaranya bakal menghelat pilkada. Dan pesta demokrasi itu bagai magnet yang menarik perhatian masyarakat. Keramaian pun terkadang tak bisa dihindari.

Pesta demokrasi tersebut saat ini menjadi perhatian serius. Di satu sisi, wajib diwujudkan sukses pelaksanaannya, namun di sisi lain harus terlaksana tanpa menimbulkan klaster baru. Penerapan protokol kesehatan menjadi poin penting, untuk mencegah klaster pilkada.

15 September: Bakal calon gagal tes kesehatan karena positif narkoba, hingga pendapat millennials soal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi Pengguna Narkoba (IDN Times/Mardya Shakti)

Bakal Calon Wakil Bupati Barru Andi Mirza Riogi gagal memenuhi persyaratan kesehatan, karena hasil pemeriksaan narkoba ternyata positif. Pria yang akrab disapa Andi Ogi itu dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah, untuk Pilkada Serentak 2020 di Sulawesi Selatan. 

Namun, mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang menyebut, menantunya itu tidak mengonsumsi narkoba. Dia tidak yakin menantunya itu memakai narkoba. Untuk menjawab keraguannya, dia sudah memintanya melakukan tes ulang dan hasilnya negatif. Andi Ogi juga melakukan tes kesehatan di tempat berbeda sebagai pembanding, dan hasilnya negatif.

Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Amnasmen juga mengatakan, calon bupati di Pilkada Solok Iriadi Dt Tumanggung tidak memenuhi syarat kesehatan calon kepala daerah.  

"Satu bakal calon dari pasangan calon di Kabupaten Solok yang dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak direkomendasikan oleh IDI," kata Amnasmen di Padang seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (15/9/2020).

Ia mengatakan hasil pemeriksaan tersebut juga sudah disampaikan oleh KPU kepada bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan sangat berpengaruh terhadap penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Sementara, melalui surat rekomendasi PDIP Perjuangan yang baru bernomor Surat DPP No 555/EX/DPP/IX/2020 tertanggal 13 September 2020, Joko Sutanto digantikan Ali Makhsun, sebagai calon wakil bupati Demak. Joko dinyatakan tidak lolos kesehatan.

Ali Makhsun akan mendampingi bakal calon Bupati Demak, Eisti’anah. Ali adalah pengasuh pondok pesantren dan ketua dewan syuro DPC PKB Demak.

Di sisi lain, Pilkada 2020 di tengah pandemik menuai beragam pendapat dari millennials. Seperti Bintang, seorang mahasiswa asal Kediri, Jawa Timur, yang berpendapat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 seharusnya ditunda. Alasan pertama dari hal itu tentunya karena kondisi pandemik yang sedang melanda tanah air.

Menurut mahasiswa 24 tahun itu, protokol kesehatan tidak bisa menjamin keamanan pelaksanaan atau pun masyarakat yang ikut serta pada pilkada. Ia menilai, salah satu sistem yang bisa menjaga keamanan yaitu, online. Tetapi, ia menilai Indonesia belum siap untuk sistem tersebut.

"Kalau sistem online juga gak mungkin, Indonesia belum siap, bakal full server-nya," kata Bintang kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa (15/6/2020).

Selain itu, ia juga tidak merasakan urgensi tentang pelaksanaan pilkada di daerahnya. Menurutnya, kepemimpinan di Kediri selalu memiliki pola yang sama. Sehingga, pergantian pemimpin tidak terlalu berpengaruh dengan pembaharuan.

Pendapat yang sama juga disampaikan Irfan, karyawan swasta yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Irfan mengatakan pilkada seharusnya ditunda. Ia menilai, baru proses awal tahapan pilkada saja, korban sudah berjatuhan.

"Menurut aku ditunda dulu, walaupun aku udah tau siapa yang akan aku pilih," katanya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa. Pria 25 tahun itu mengkhawatirkan adanya klaster COVID-19 baru yang bermunculan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Berbeda dengan Bintang dan Irfan, Reka, pemuda 28 tahun asal Asahan, Sumatra Utara berpendapat Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilanjutkan. Dia mengatakan, hal itu karena sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk persiapan ajang pemilihan kepala daerah tersebut.

Tetapi, ia menyoroti perihal keamanan saat pemungutan suara. Ia mengatakan sebaiknya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi perisai pelindung bagi masyarakat dari paparan COVID-19.

"Kalau pun boleh pemilik suara harus dicek satu-satu sebelum masuk ke dalam tempat pencoblosan suara," katanya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa.

Baca Juga: Hasil Tes Positif Narkoba, Bakal Calon Pilkada Barru Terancam Gagal?

14 September: Bakal pasangan calon bertambah setelah ada perpanjangan masa pendaftaran

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 (Dok. KPU Tangsel)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (14/9/2020) menyatakan ada 738 bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar Pilkada 2020. Angka tersebut merupakan akumulasi pendaftaran dari 4-6 September dan perpanjangan masa pendaftaran hingga 13 September 2020.

“Jumlah keseluruhan bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada Pemilihan serentak 2020 berdasarkan data sementara yang dihimpun melalui sistem informasi pencalonan (Silon) hingga 13 September 2020 pukul 24.00 WIB sebanyak 738 pasangan," kata Komisioner KPU Ilham Saputra seperti dikutip dari ANTARA, Senin (14/9/2020).

Ilham menjelaskan, dari jumlah tersebut, 25 pasangan di antaranya calon gubernur dan wakil gubernur, 612 pasangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 101 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Jumlah bakal calon laki-laki 1.321 orang dan bakal calon perempuan 155 orang. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647 pasangan. Sementara bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melalui jalur perseorangan sebanyak 66 pasangan.

"Setelah tahapan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU provinsi, KPU kabupaten kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya," ujar ilham.

Seiring bertambahnya bakal pasangan calon, bertambah pula bakal paslon yang terpapar virus corona. Juru Bicara Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk percepatan penanganan COVID-19, Arnoldus Tiniap menyebut, ada satu bakal calon bupati yang akan bertarung pada Pilkada Serentak Papua Barat, terkonfirmasi positif COVID-19.

Dengan demikian, menjadi 64 bakal calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2020 dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Saat ini, kata Arnoldus, yang bersangkutan sudah menjalani isolasi mandiri guna mempercepat proses penyembuhan.

Pada hari yang sama, Komisi III DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang mencapai Rp61 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan pengajuan tambahan anggaran MK untuk Tahun Anggaran 2021, karena Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 sementara anggaran belum tersedia.

"Anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebesar Rp61.243.350.000," ujar Guntur dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Senin.

Anggaran tersebut, kata Guntur, belum tersedia jika mengacu pada pagu anggaran MK TA 2021 yang ditetapkan dalam surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada Januari hingga Maret 2021.

Selain menerima anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, Komisi III DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Rp2,5 miliar yang diajukan MK untuk dana dukungan Pilkada. "Ini juga untuk penanganan perkara," kata Guntur.

MK juga mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara bagi partai politik dan para penyelenggara, sebelum pelaksanaan Pilkada serta anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pemahaman hak konstitusional warga negara yang mencapai Rp22,6 miliar.

MK juga meminta tambahan anggaran penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya sebesar Rp92 miliar. Seluruh total pengajuan tambahan anggaran MK untuk tahun anggaran 2021 yang dapat diterima Komisi III DPR RI dalam rapat kerja tersebut mencapai Rp248,7 miliar. Tambahan anggaran tersebut terbagi atas program penanganan perkara konstitusi yang jumlahnya sebesar Rp182 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp66,4 miliar.

Adapun program dukungan manajemen, kata Guntur, untuk anggaran pembiayaan enam poin pengadaan barang dan jasa, yaitu revitalisasi data center, pengadaan data recovery center, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang, rehabilitasi ruang server atau peladen back up data, serta penyelenggaraan internship dan recharging program di Mahkamah Konstitusi.

13 September: PDIP dukung Pilkada tidak ditunda lagi

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka sekolah partai secara virtual, Jumat (21/08/2020) (Dok. PDIP)

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap mendukung pemerintah untuk terus melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan seusai pembukaan Sekolah Cakada PDIP gelombang III yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (13/9/2020).

"Yang penting saat ini, sudah ada harapan bagaimana ada temuan vaksin. Plus ada kesadaran untuk terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal dua meter," ujarnya.

Hasto mengatakan, PDIP tetap mendukung Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang karena hal itu sudah beberapa kali tertunda karena pandemik COVID-19. Walaupun demikian, ia mengatakan PDIP mendukung pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan COVID-19 harus dijalankan," kata dia. 

12 September: Calon kepala daerah terpapar COVID-19 bertambah menjadi 63 orang

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Bakal pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Solo Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, berdasarkan data terkini setidaknya ada 63 bakal calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Srentak 2020 yang sementara ini telah terkonfirmasi positif COVID-19.

"Sebagai catatan, ini data tadi pagi, ada kurang lebih 63 bakal calon yang positif COVID-19, dari 1.470 bakal calon," kata anggota KPU Viryan Aziz, saat diskusi virtual bertema Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi di Era COVID-19, Sabtu (12/9/2020).

Viryan menjelaskan, jumlah tersebut sekitar 4-5 persen dari total bakal calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2020. Kendati, KPU mengingatkan meski persentase kecil tidak boleh menjadikan kelengahan terhadap bahaya COVID-19, protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan baik.

11 September: KPU buka kembali pendaftaran pada 11-13 September 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Gedung KPU RI (IDN Times/Denisa Tristianty)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan memperpanjang masa pendaftaran Pilkada 2020, hal ini berguna sebagai bentuk antisipasi adanya calon tunggal. Dia menyebutkan pada 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk daerah dengan satu paslon, maka pendaftaran boleh dilanjutkan.

"Apabila di sebuah daerah hanya ada satu pasangan calon, itu boleh dilanjutkan setelah KPU dengan sungguh-sungguh mengupayakan pasangan calon itu tidak hanya satu," kata Arief dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (11/9/2020).

Sejak keputusan MK diberlakukan, KPU juga mulai memberlakukan peraturan untuk memperpanjang atau membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

"KPU mengatur agar ada kemungkinan pasangan calon yang mendaftar atau berkompetisi di wilayah tersebut itu lebih dari satu pasangan calon. Itu memang diatur dalam regulasi kami," kata Arief.

Dia mengatakan sebanyak 28 kabupaten kota memiliki satu bakal paslon, dan pendaftaran pun dibuka kembali pada 11-13 September 2020.

Sementara, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan adanya perbedaan persepsi antara KPU pusat dan daerah. Ia menyebut ada ketua KPU daerah di Sumatra Utara mengatakan bahwa partai politik hanya boleh menarik dukungannya terhadap salah satu calon yang berkontestasi di Pilkada Serdang Bedagai, jika pasangan calon mengizinkan parpol tersebut menarik dukungan.

"Ini 'kan ada tafsir dari beberapa anggota KPU di daerah ini. Mereka mengatakan surat dukungan partai politik itu tidak bisa dicabut lagi, padahal ini nanti ada masa perpanjangan (pendaftaran pilkada). Ini yang seharusnya dipertegas dalam rapat ini supaya tidak ada yang multitafsir. Dengan demikian, kami bisa berbuat adil terhadap mereka yang sedang berkompetisi," kata Saleh.

Ketua KPU Arief menjelaskan sebetulnya mengubah komposisi dukungan partai politik di dalam kontestasi pilkada diperbolehkan. Namun, dengan syarat, calon yang berkompetisi hanya satu dalam pilkada tersebut.

Selain itu, kata Arief, perubahan komposisi parpol pendukung itu dibolehkan apabila partai pendukung pasangan calon kepala daerah yang tersisa itu tidak mencukupi sekurang-kurangnya 20 persen jumlah kursi DPRD.

"Kalau kurang, boleh. Akan tetapi, kalau lebih, komposisi yang tersisa itu lebih dari 20 persen, dia (pasangan calon kepala daerah) itu harus mendaftar sendiri (jalur perorangan)," kata Arief.

"Secara regulasi kita memungkinkan. Akan tetapi, ini hanya terjadi pada daerah dengan calon tunggal. Tidak untuk daerah lain, misalnya, sudah ada yang (paslon) mendaftar lebih dari satu, tetapi parpol melihat di daerah dengan calon tunggal boleh tarik dukungan, terus di daerah yang lebih dari satu ikut-ikut menarik dukungan," lanjut Arief.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini juga meminta KPU, pemerintah dan DPR RI melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai pandemik COVID-19 berakhir, atau setidaknya mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.

“Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada,” kata Anggota Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI Amiruddin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).

Perlu diketahui bahwa selain 60 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19, sebanyak 96 petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Jawa Tengah, dinyatakan terpapar virus corona, setelah melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali menegaskan, tidak ada alasan yang cukup meyakinkan untuk melakukan penundaan Pilkada Serentak 2020 meskipun diselenggarakan di tengah pandemik COVID-19.

Dia mengatakan, banyak pihak yang mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda terlebih dahulu. Namun, pemerintah sudah tegas menyatakan bahwa gelaran pesta demokrasi itu wajib dilakukan pada tahun ini, yaitu pada 9 Desember 2020.

10 September: Mendagri ancam cakada yang melanggar PKPU akan ditunda pelantikannya

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Surabaya, Jumat (26/6). IDN Times/Fitria Madia

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, hingga Kamis, 10 September 2020, ada 60 calon kepala daerah terpapar COVID-19. Sebelumnya, KPU umumkan 37 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19 usai penutupan pendaftaran paslon.

“Per hari ini sampai siang tadi sudah 60 calon (Cakada) dinyatakan positif COVID-19,” kata Arief dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, KPU, DKPP, dan Bawaslu disiarkan langsung TVR Parlemen, Kamis.

Sementara, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, memastikan jika ada bakal pasangan calon (bapaslon) yang menjadi peserta dalam Pilkada Serentak 2020 terpapar positif COVID-19, maka hal itu tidak menggugurkan dia untuk ikut dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Menurut dia, pemeriksaan standar kesehatan bagi bapaslon sebagai syarat bisa maju di Pilkada, tidak termasuk COVID-19.

"COVID-19 tidak menggugurkan karena pemeriksaan kesehatan itu sudah ada standarnya. Tidak termasuk di dalamnya COVID-19," kata Viryan dikutip dari ANTARA, Kamis.

"Bisa kita katakan sangat minim jumlahnya, namun karena ini calon pemimpin kita berharap bisa mengambil pelajaran yakni ada kerumunan massa kemarin. Mudahan-mudahan tidak terjadi klaster dari pasangan calon," lanjut dia.

Menurut dia, Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah ancaman pandemik COVID-19 hingga saat ini telah dilaksanakan dua tahapan, yakni tahap verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan yang kedua tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Viryan mengatakan, tahapan itu melibatkan lebih dari 300 ribu petugas yang melakukan coklit terhadap 107 juta data pemilih. Coklit dilakukan dari rumah ke rumah di lebih dari 46.745 desa, 4.241 kecamatan, dan 309 kabupaten kota. Namun hingga saat ini belum ditemukan petugas yang terpapar virus corona saat melaksanakan tugas di dua tahapan Pilkada tersebut.

"Hingga hari ini tidak ada petugas yang terpapar COVID-19 karena melakukan kegiatan itu yakni coklit," ujarnya.

Ia mengatakan, kalaupun ada petugas yang terpapar, dia memastikan bukan akibat dari dua tahapan Pilkada serentak 2020 tersebut, karena pernah dilakukan penelusuran kontak terhadap petugas yang terpapar, dan diketahui bukan dampak aktivitas agenda pilkada.

"Jadi setelah penelusuran yang terdampak itu dari aktivitas lain mulai dari keluarga, atau aktivitas di luar dua tahapan tersebut," katanya.

Pada hari yang sama, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, hingga 21 Agustus 2020, Bawaslu telah menerima sebanyak 52 permohonan penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020. Jumlah tersebut terdiri dari enam permohonan online dan 46 permohonan langsung.

Menurutnya, sebanyak 46 permohonan diregister, tiga permohonan tidak diregister, dan tiga permohonan tidak diterima. Dari 46 permohonan yang diregister, lanjut dia, 43 kasus telah disidangkan dan tiga kasus akan diputus.

“Dalam permohonan sengketa, Bawaslu menerima permohonan secara online. Jika pemohon kesulitan mendatangi kantor Bawaslu, maka bisa dilakukan permohonan secara online dan kemudian disusulkan surat permohonannya. Selanjutnya, Bawaslu bisa menindaklanjuti,” kata Bagja dikutip dari situs resmi bawaslu.go.id, Kamis.

Terkait pelanggaran pilkada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Kornavian mengatakan pihaknya telah memberi teguran kepada 72 calon kepala daerah atau cakada yang melanggar protokol kesehatan selama menjalani proses Pilkada 2020.

“Satu orang gubernur, bupati 36, wakil bupati 25, wali kota lima, dan wakil wali kota lima,” ujar Tito saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI yang disiarkan secara langsung di TVR Parlemen, Kamis.

Mendagri mengimbau cakada tidak melakukan arak-arakan atau konvoi dan menciptakan kerumunan massa. Mendagri meminta para cakada mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun, mantan Kepala Kepolisian RI itu juga mengapresiasi kepada lima cakada yang patuh menjalankan protokol kesehatan.

“Mereka di antaranya Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Walikota Ternate, Wakil Walikota Denpansar, dan Gubernur Gorontalo. Ini yang daerahnya tertib dan tidak terjadi kumpulan masa,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, penghargaan kepada cakada yang mematuhi protokol kesehatan berupa anjungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mandiri dari Mendagri untuk daerah tersebut.

Reward paslon yang patuh tanpa ada kumpulan masa, kalau kita lihat banyak diberitakan yang adanya kerumunan masa pada saat pendaftaran. Sebenarnya ada yang cukup patuh, sehingga kita berikan apresiasi bahkan ke daerah tersebut,” ujar Mendagri.

Tito juga mengancam pihaknya akan menunda pelantikan calon kepala daerah atau cakada yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada 2020, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kemendagri akan bertindak tegas kepada paslon incumbent yang berkali-kali melanggar dengan opsi sanksi menunda pelantikan,” kata Tito saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang disiarkan secara langsung di TVR Parlemen, Kamis.

Selain menunda pelantikan jika dinyatakan menang, cakada juga bisa dijatuhi sanksi berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta tidak akan memenuhi usulan penunjukan penjabat sementara (PJS) oleh gubernur.

“Bila gubernur tidak mampu mengendalikan kepala daerah yang tidak taat protokol kesehatan,” ujar Tito.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat edaran kepada peserta pemilu pada H-1 pendaftaran, agar menaati protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Afif mengatakan Bawaslu RI sudah menyurati partai politik dan Bawaslu daerah, agar peserta pemilu taat protokol kesehatan pada H-1 pendaftaran.

"Seperti H-1 kita sudah menyurati semua jajaran partai dan jajaran kita (pengawas), soal memperhatikan protokol. Karena itu yang bisa kita lakukan. Sisanya koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian,” kata Afif, dalam diskusi daring bertema Pilkada 2020 dan Klaster Corona, Kamis.

Afif menjelaskan, dari 600-an bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPUD, sebanyak 243 di antaranya melanggar protokol kesehatan lantaran membawa sejumlah massa pada saat mendaftar.

Ia juga menyebut Bawaslu tidak bisa menjatuhkan sanksi berat sebagai efek jera kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Bawaslu hanya bisa memberikan teguran atau surat peringatan kepada cakada.

"Undang-undang yang dilanggar ini kan undang-undang kekarantinaan dan peraturan daerah. Kalau terkait pilkada ya protokol gitu aja, tapi gak dijelaskan (sanksinya)," ujar Afif.

Afif menjelaskan berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 hanya berupa pencegahan jika mengacu kepada PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, menurut Afif, Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan.

"Tentu, makanya kita menekankannya pada pencegahan. Kesepakatan kita (Bawaslu), KPU dan Kemendagri seperti membuat gugus tugas, saat itu (ada kerumunan) kita bubarkan. Jajaran kita mengambil inisiatif mencegah, dan sudah dilakukan," tutur dia.

Pada hari yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyebut lembaganya menghemat anggaran kurang lebih Rp600 miliar, karena Kementerian Kesehatan menurunkan tarif rapid test tau tes cepat COVID-19.

"Karena Kementerian Kesehatan menurunkan tarif rapid test, anggaran itu kami realisasikan, kami hitung ulang, terjadi penghematan sebesar itu," kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan DKPP di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Setelah penghematan dilakukan internal KPU sebesar itu, kata Arief, ternyata anggaran KPU RI pun tetap dipangkas lagi sekitar Rp400 miliar oleh Kementerian Keuangan. Kendati, kata Arief, KPU selalu mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Meskipun pada saat rapat bersama Komisi II DPR RI pada 11 Juni 2020 KPU meminta anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk Pilkada Serentak 2020, hanya terealisasi kurang lebih Rp3,7 triliun. Namun, dengan penghematan dan pemangkasan yang terjadi, anggaran KPU yang digelontorkan KPU hingga kini Rp2,8 triliun.

"Nah, bagian yang dipangkas itu adalah sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, rapat koordinasi, jadi kegiatan semacam itu hanya bisa dilakukan KPU secara daring. Meskipun seharusnya memang ada tahapan sosialisasi yang tidak dilakukan secara daring," kata Arief.

Karena itu, KPU RI menyadari sejak pemerintah dan DPR RI sepakat melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka akan sulit mengantisipasi terjadinya pelanggaran mengingat minimnya sosialisasi.

9 September: KPK temukan kepala daerah di Jatim menggunakan dana penanganan COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding (Dok. Humas KPK)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, jauh-jauh hari sebelum dana penanganan COVID-19 dikucurkan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta lembaganya ikut memastikan dan menjaga agar anggaran tidak disalahgunakan. Dia mengatakan, ada kepala daerah yang menggunakan dana itu, dengan pertimbangan apakah daerah tersebut melakukan pilkada atau tidak.

"Kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal. Korban COVID-nya sedikit, tapi refocusing-nya (anggarannya) sangat tinggi. Ternyata, itu (yang melakukan) para petahana yang akan maju (Pilkada) juga," kata Lili seperti dilansir dari YouTube KPK, Rabu, 9 September 2020.

Lili menjelaskan, temuan ini berdasarkan penelaahan recofusing APBD di sejumlah daerah. Akan tetapi, Lili enggan membeberkan lebih detail di mana saja daerah tersebut, serta siapa petahana itu.

"Kita gak bisa sebut kabupatennya ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar (anggaran) dinormalkan dan diwajarkan. Karena, kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah," ungkapnya.

"(Daerahnya) Tidak banyak, tidak sampai 10 persen," sambungnya.

Lili mengatakan, berdasarkan temuan itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diminta terus mendampingi penggunaan dana penanganan COVID-19 tersebut.

"Karena prinsipnya, dalam hal ini menghindari kerugian di depan. Jadi kita ingatkan Kada (Kepala Daerah) melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pendampingan," ucapnya.

Sebelumnya, Lili mengatakan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi terkait penanganan COVID-19. Hal itu dia sampaikan dalam Konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020.

"Di antaranya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada potensi terjadi kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2020.

Terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, langkah pencegahan yang dilakukan KPK adalah dengan mengeluarkan SE Nomor. 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020, tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi potensi kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan/hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

"Sebagai langkah antisipatif, KPK menerbitkan Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 Tanggal 14 April 2020, ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat," ucapnya.

Lili melanjutkan, potensi kerawanan lainnya ada pada alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan anggaran dalam proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD. Demikian juga pada penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan
daerah.

"KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. Untuk itu, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor. 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat," ujarnya.

8 September: Sebanyak 67 bakal pasangan calon maju mendaftar melalui jalur perseorangan

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Pasangan calon Mohammad Idris-Imam Budi Hartono saat mendaftar peserta Pilkada Serentak 2020 di KPU Depok, Minggu 6 September 2020. (ANTARA/Feru Lantara)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Budiman mengatakan, sebanyak 67 bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) maju melalui jalur independen atau perseorangan.

“Sebanyak 667 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan 67 bakal pasangan calon maju mendaftar melalui jalur perseorangan," kata Arif dilansir ANTARA, Selasa, 8 September 2020.

Arif menjelaskan, sebanyak 734 calon kepala daerah telah mendaftar ke KPU. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.313 laki-laki dan 155 perempuan. "Terdiri atas 25 bakal pasangan calon pemilihan gubernur, 609 bakal pasangan calon pemilihan bupati, kemudian 100 bakal pasangan calon pemilihan wali kota atau wakil wali kota," kata dia.

KPU RI telah memberikan waktu bagi bakal pasangan calon kepala daerah, untuk melakukan pendaftaran 4-6 September 2020 pukul 24.00 WIB. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota akan melakukan verifikasi berkas persyaratan.

Untuk 28 daerah yang hanya terdapat satu bakal pasangan calon, KPU kabupaten atau kota akan membuka pendaftaran kembali, setelah melakukan proses penundaan dan sosialisasi.

Pada kesempatan berbeda, Arief memberikan izin untuk peserta Pilkada Serentak 2020 melakukan kampanye secara terbuka pada masa pandemik COVID-19. Namun, ada batas maksimal dengan jumlah yang hadir hanya 100 orang saja.

Hal itu disampaikan Arief usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan tema Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak secara daring.

"Kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta dibatasi paling banyak 100 orang," kata Arief seperti dikutip ANTARA, Selasa.

Arief menjelaskan, rapat umum hanya dua kali dalam pemilihan gubernur dan satu kali untuk pemilihan bupati dan wali kota. Selebihnya, kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring.

"Untuk pertemuan terbatas, yaitu kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan secara daring," ujar Arief.

Selain itu, kegiatan debat publik dalam satu ruangan juga dibatasi maksimal 50 orang.

"Jadi, kalau ada dua pasangan calon, data maksimal 50 orang itu harus dibagi untuk dua kontestan. Kalau ada tiga pasangan, kemudian yang 50 orang tadi dibagi untuk tiga kontestan, begitu seterusnya," kata Arief menjelaskan.

Aturan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa rapat umum tetap menjadi bentuk kampanye para kontestan.

Undang-undang tersebut, kata Arief, tidak membatalkan bentuk kampanye itu. Maka, KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan UU, tetapi pihaknya mengatur dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Bila tidak bisa dilakukan secara daring, pertemuan fisik diatur dengan protokol kesehatan agar semaksimal mungkin tidak menimbulkan penyebaran COVID-19.

Sementara, Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk bisa netral pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah.

Ia berharap agar Pilkada di tengah pandemik COVID-19 ini bisa menjadi simbol berkembangnya demokrasi di Tanah Air, yang ditunjukan dengan meningkatnya partisipasi pemilih di sejumlah daerah.

Pada hari yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan ada 5.113 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada 2020 yang dinilai sangat rawan. 

"Dan 732 TPS kategori khusus diterjunkan dua personel per satu TPS," kata Awi Setiyono, Selasa (8/9/2020).

Awi juga menjelaskan ada 266.220 TPS berkategori aman, yang nantinya akan dijaga dua polisi per 10 TPS, selain itu ada juga 34.863 TPS kategori rawan yang akan dijaga oleh dua polisi per dua TPS.

Awi memaparkan Polri akan mengerahkan 137.729 personel untuk mengamankan 300.152 TPS pada hari pencoblosan Desember mendatang.

Baca Juga: Tidak Cuma Sumbar, PDIP Juga Absen di Pilkada Kota Cilegon

7 September: KPU menutup pendaftaran dan tercatat ada 687 bakal paslon yang sudah mendaftar

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Syafril Nursal, mendaftar ke KPUD Jambi untuk mendaftar pencalonan Pilgub Jambi dengan mengenakan pakaian adat Jambi, di Jambi, Minggu, 6 September 2020. (ANTARA/HO)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menutup masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2020, pada Minggu 6 September 2020 pukul 24.00 WIB. Pada hari terakhir pendaftaran, tercatat 687 bakal pasangan calon kepala daerah mendaftar seperti yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan. 

Dari angka tersebut, "jumlah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 22," demikian keterangan KPU seperti dikutip dari ANTARA, Senin, 7 September 2020.

Adapun jumlah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sebanyak 570. Sedangkan jumlah pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ada 95. Sedangkan, jumlah bakal calon laki-laki 1.233 orang dan bakal calon perempuan 141 orang.

Kemudian, jumlah pasangan bakal calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 626 paslon. Sedangkan jumlah pasangan bakal calon yang melalui jalur perseorangan 61 paslon.

Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, hingga 6 September 2020 pukul 24.00, tercatat 37 orang bakal calon dari 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab test.

"Untuk pasangan calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya, KPU meminta agar tetap menjaga kondusivitas situasi dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku," tulis KPU.

Sementara, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan dari 315 bakal paslon yang telah mendaftar, sebanyak 141 di antaranya diduga melanggar aturan protokol kesehatan. Pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah jelas tertulis bahwa bapaslon dilarang membawa massa saat melakukan pendaftaran ke KPUD.

“141 bapaslon tersebut diduga melanggar aturan PKPU yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemik COVID-19,” kata Fritz melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Bawaslu akan tegur bapaslon dan menyerahkan laporan pelanggaran ke kepolisian. Melihat data tersebut, Fritz menegaskan, Bawaslu akan melakukan dua hal. Pertama, berupa saran perbaikan (teguran). Kedua, melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak-pihak lain yang berwenang seperti kepolisian.

Bawaslu kembali memperbarui data dan menemukan sebanyak 243 bakal paslon diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19, selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Fritz mengungkapkan jajaran Bawaslu daerah menemukan dugaan pelanggaran tersebut, ketika melakukan pengawasan melekat pada tahapan pendaftaran calon.

Rincian dugaan pelanggaran itu dilakukan sebanyak 141 bapaslon melanggar protokol kesehatan pada hari pertama, dan 102 bapaslon melanggar di hari kedua. Jadi totalnya 243 kasus,” kata Fritz melalui keterangan tertulis, Senin.

Dia mengatakan bapaslon yang melanggar aturan protokol kesehatan terjadi saat mereka berangkat dari rumah masing-masing, karena pada saat itu terjadi arak-arakan hingga menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Pelanggaran ini terjadi sebelum memasuki kantor KPUD setempat, karena pada saat memasuki kantor KPU diberlakukan pengecekan sesuai protokol kesehatan,” ujar Fritz.

Lebih jauh, Fritz menegaskan, jika ada yang melanggar protokol kesehatan dalam sisa tahapan Pilkada 2020, Bawaslu akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, untuk melakukan penertiban.

Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk lebih tegas lagi dalam mencegah klaster Pilkada 2020. Sebab, selama Pilkada 2020 berlangsung nantinya, hal itu bisa berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona semakin banyak jika tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan.

"Saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, yang disiarkan langsung di channel YouTube, Senin.

Jokowi minta masyarakat waspada pada klaster keluarga. Selain klaster keluarga, Jokowi juga meminta masyarakat hati-hati terhadap klaster-klaster lainnya seperti klaster perkantoran.

Jokowi mengatakan, selama ini yang selalu diwaspadai adalah tempat-tempat ramai, tempat publik. Sehingga di dalam rumah dan kantor banyak yang abai dengan protokol kesehatan. "Dalam perjalanan masuk kantor kita juga sudah merasa aman, sehingga kita juga lupa di dalam kantor protokol kesehatan," ungkapnya.

6 September: Gibran mendapat lawan di Pilkada Kota Solo

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Paslon Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) menunggang kuda untuk mendaftar ke KPU Solo. IDN Times/Larasati Rey

Bakal pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan, Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo), hari ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.

Alhasil, putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah di Solo, kemungkinan besar akan ada lawan pada Pilkada Solo pada 9 Desember 2020.

Paslon Bajo naik kuda saat mendaftarkan diri ke KPUD Solo. Syarat pencalonan Bajo dinyatakan sah oleh KPUD Solo, namun paslon ini masih harus melewati beberapa persyaratan pendaftaran kepala daerah Solo.

Pada hari yang sama, Syarif Fasha mengundurkan diri dari bursa pencalonan Gubernur Jambi pada Pilkada Serentak 2020. Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan secara resmi di ruang pola rumah Dinas Wali Kota Jambi, yang disaksikan pendukung dan simpatisannya hari ini.

"Kami bersama pak Asafri Jaya Bakri mulanya terpanggil untuk mengabdi dalam ruang lingkup yang lebih luas, maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jambi, namun dalam perjalanan nya terjadi dinamika, baik yang bersifat politis dan non-politis, dan kami sepakat untuk tidak ambil bagian dalam pesta demokrasi ini," kata Syarif.

Salah satu alasan non-politis, menurut Syarif, yakni terkait kondisi kesehatan putra bungsunya yang menurun dan harus menjalani perawatan serius di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kendati, dia memberikan kebebasan kepada para pendukungnya untuk memilih kandidat yang diyakini. Sempat beredar surat rekomendasi Partai Gerindra ke kandidat lain, yang disebut-sebut menjadi alasan Syarif mundur dari kontestasi pilkada.

Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyayangkan terjadinya kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) pada Pilkada Serentak 2020. Hal itu terlihat selama dua hari terakhir ini, apalagi banyak bapaslon yang turut membawa pendukung dengan jumlah yang banyak.

“Mendagri sudah mengimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Bahtiar dalam keterangan tertulis.

Dia juga meminta agar aparat keamanan dan penegak hukum bisa menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. “Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi,” kata Bahtiar.

5 September: Banyak keluarga pejabat negara mendaftar sebagai cakada

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Hanindhito Himawan Pramana saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri (Dok. IDN Times/Istimewa)

Hari kedua pendaftaran calon kepala daerah kembali dimeriahkan bakal paslon di berbagai daerah. Banyak bakal paslon dari keluarga pejabat yang mendaftar, seperti Aji Setyawan yang merupakan anak Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, mendaftar sebagai peserta Pilkada Magelang 2020 di KPU Kota Magelang. Aji berpasangan dengan Windarti Agustina yang merupakan petahana.

Indrata Nurbayuaji yang merupakan keponakan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga resmi mendaftarkan diri bersama pasangan politiknya, Gagarin dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bakal paslon bupati dan wakil Bupati Pacitan itu diusung tujuh partai politik yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKS, Gerindra, Hanura, dan NasDem.

Tak hanya itu, pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan juga mendaftar sebagai kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Jalan Serpong Raya, Setu, Tangsel pada Sabtu sore. Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tampak mendampingi pasangan tersebut, di samping sejumlah pimpinan partai pendukung lainnya.

Ada juga Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan putra dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Setelah menunggu selama hampir empat jam, KPU Kabupaten Kediri akhirnya menerima pendaftaran putra Pramono Anung itu. Hanindhito mendaftar sebagai calon bupati Kediri di Pilkada Kediri 2020. Dia berpasangan dengan Maria Dewi Ulfa. 

Hanindhito harus menunggu lama untuk diterima mendaftar, gegara ada perbedaan penulisan nama SekjenDPP PAN di surat rekomendasi partai dan di SK DPP PAN yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam surat rekomendasi partai, Sekjen DPP PAN yang menandatangani adalah Muhammad Eddi Dwianto Suparno. Sedangkan sesuai SK DPP, Sekjen DPP PAN adalah Eddi Suparno. Perbedaan penulisan ini membuat KPU harus menggelar rapat pleno, membahas masalah ini.

Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi diwarnai politik uang.

Mahfud MD mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja, hanya berbeda modelnya saja.
 
"Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata dia dikutip ANTARA, Sabtu.

4 September: Hari pertama pendaftaran bakal paslon

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Bakal paslon Akhyar Nasution (kanan) dan Salman Alfarisi naik sepeda ke Kantor KPU Medan untuk mendaftar Pilkada 2020. (IDN Times/Indah Permata Sari)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pendaftaran bakal pasangan calon atau paslon hari pertama secara serentak di 270 daerah peserta pilkada. Berbagai paslon pun terus mendatangi kantor KPUD, baik mereka yang diusung partai politik maupun paslon independen atau perseorangan.

Sehari sebelum pendaftaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat, hingga September 2020, ada 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi, terbukti melanggar netralitas ASN.

"Parahnya ASN yang melanggar netralitas itu adalah pejabat eselon I dan II," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Provinsi Sulteng Sutarmin Ahmad, dilansir ANTARA, Kamis 3 September 2020.

Sutarmin menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan ASN antara lain menyalahgunakan anggaran negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk suksesi salah satu bakal calon bupati, wali kota, atau gubernur.

Guna mengontrol hal itu, Sutarmin mengajak seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk terus mengawasi pergerakan para ASN. Terutama di dunia maya, sebab jelang Pilkada Serentak 2020 diprediksi tidak sedikit yang melanggar netralitasnya dan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Baca Juga: KPK: Ada Kepala Daerah di Jatim Mainkan Dana COVID-19 untuk Pilkada

Topic:

  • Rochmanudin
  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya