Sahroni Minta Polri Berani Pecat Anggota Nekat Jadi Beking Koruptor
- Ahmad Sahroni mendesak Polri memecat tidak hormat anggota yang membekingi koruptor, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menjaga profesionalitas aparat.
- Presiden Prabowo menegaskan TNI dan Polri dilarang menjadi pelindung koruptor serta meminta kepala daerah bekerja bersih tanpa penyalahgunaan wewenang.
- Prabowo menyebut pemerintah pusat memakai teknologi canggih untuk memantau kinerja daerah dan mendeteksi praktik korupsi hingga penyembunyian harta bawah tanah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta oknum anggota Polri yang membekingi koruptor dipecat secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Menurut dia, perintah Presiden Prabowo Subianto sudah jelas agar polri tetap bekerja secara profesional.
Sahroni mengatakan, Komisi III mendukung penuh ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan.
"Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” ujar Sahroni kepada jurnalis, Kamis (21/5/2026).
1. Penegakan hukum era Prabowo tak pandang bulu
Menurut Sahroni, langkah tegas pemerintah menjadi bukti bahwa penegakan hukum pada era kepemimpinan Prabowo dilakukan tanpa pandang bulu. Dia mengatakan, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau merugikan rakyat akan ditindak tegas.
"Karena di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu,” kata Bendahara NasDem itu.
2. Prabowo perintahkan TNI-Polri jangan jadi beking koruptor
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada TNI dan Polri untuk tidak menjadi beking para koruptor. Prabowo mengatakan, para koruptor bisa kabur karena biasanya dibeking oleh TNI dan Polri.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026 DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
"Biasanya mereka itu ada beking, bekingnya biasanya seragamnya kalau gak ijo, ya, coklat, betul?" ujar dia.
Prabowo pun mengingatkan kepala daerah untuk bekerja dengan baik dan tidak korupsi.
"Untuk itu saya mengimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah, tiap tingkatan juga untuk bantu kita semua, mari sama sama kita bersihkan aparat semuanya, jangan kira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini," kata dia.
3. Prabowo akan pantau kinerja pemda lewat teknologi canggih
Prabowo mengatakan, pemerintah pusat memiliki teknologi yang canggih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, jangan mencoba korupsi.
"Sekarang teknologi sudah hebat, cepet kita tahu kalau ada penyimpangan. Saya sedih kalau ada pejabat masih coba korupsi, cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan nanti kita ketemu juga kekayaanmu," ujar dia.
Menurut Prabowo, teknologi tersebut bisa mencari bunker tempat menyimpan harta para koruptor. Radar itu, kata dia, bisa digunakan untuk berbagai hal.
"Saya akan gunakan teknologi yang paling canggih, teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah, radar sekarang bisa mencari ranjau, bisa mencari, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau," kata Prabowo.
