Pengamat: Wacana Reshuffle yang Dilakukan Lebih Kental Muatan Politis
Presiden Joko “Jokowi” Widodo beri arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali memberikan sinyal hendak melakukan reshuffle kabinet pada 2023. Sinyal terbaru dia berikan pada Kamis (5/1/2023), ketika melakukan kunjungan kerja ke Riau. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bisa saja kocok ulang kabinet terjadi pada Jumat, (6/1/2023).
"Besok, ya besok," ungkap Jokowi kepada media.
Namun, dia tak memastikan apakah kocok ulang kabinet tersebut bisa benar terwujud pada hari ini.
"Ya, bisa saja Jumat, Senin, Selasa, bisa juga Rabu," katanya sambil bergurau.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta publik untuk menunggu soal perombakan kabinet.
"Tunggu saja, ditunggu aja ya," tutur dia lagi saat blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada (2/1/2023).
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, seandainya reshuffle benar terjadi, maka menteri yang akan diganti akan mengarah ke Partai NasDem, bukan partai lainnya.
"Indikasi pertama, ini kali kedua Jokowi bicara reshuffle secara terbuka setelah NasDem deklarasi dan mengusung Anies Baswedan untuk maju pilpres 2024. Padahal, selama ini Jokowi tak pernah berbicara reshuffle secara terbuka," ungkap Adi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis, (5/1/2023).
Inikasi kedua, kata Adi, pernyataan elite dari PDI Perjuangan setelah NasDem mengusung Anies maju pilpres. Sudah dua kali elite PDIP menyindir NasDem.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sempat mengatakan biru lepas dari koalisi. Kemudian, Ketua DPP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta agar posisi Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dievaluasi.
Maka, dalam pandangan Adi, reshuffle kali ini lebih terasa muatan politis ketimbang kinerja.
"Sebab, isu reshuffle semakin mengeras setelah NasDem mengusung Anies maju pilpres," tutur dia.
Lalu, bagaimana nasib menteri-menteri yang sudah ancang-ancang bakal maju nyapres di pemilu 2024? Adakah peluang mereka bakal ikut kena reshuffle?
1. Motif reshuffle lebih politis karena diduga kuat yang bakal diganti dari NasDem saja
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di Kementerian Kominfo, Selasa (18/10/2022). (IDN Times/Uji Sukma Medianti)Adi mengatakan reshuffle kali ini lebih terasa muatan politis lantaran menteri yang bakal diganti, diduga kuat hanya yang berasal dari Partai NasDem.
"Karena kalau reshuffle dengan alasan kinerja, mestinya bukan hanya menteri dari NasDem yang dievaluasi. Tapi, juga menteri dari semua partai termasuk profesional," kata Adi.
Apalagi, kata dia, masih banyak persoalan di negara ini yang belum diperbaiki secara maksimal. Misalnya, sektor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, hingga angka pengangguran yang makin tinggi.
Di sisi lain, menurut Adi, bila betul reshuffle nanti hanya dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mengurangi jatah menteri NasDem maka parpol yang dipimpin oleh Surya Paloh itu malah akan mendapat simpati luas dari publik.
"NasDem akan terlihat dizalimi dan disingkirkan karena alasan politik bukan kinerja," ujarnya.
Editor’s picks
Sementara, NasDem selama ini terlihat tetap loyal kepada Jokowi. Momen tersebut diduga oleh Adi akan dikapitalisasi oleh NasDem sebagai bahan kampanye politik untuk mendulang simpati publik.
Kesan dizalimi itu bisa berkurang seandainya menteri yang nantinya diganti tak semata-mata hanya dari NasDem. Atau, menteri dari NasDem diganti oleh kader lainnya.
"Jadi, hanya ganti menteri, tapi jatahnya tak dikurangi. Maka kesan dizalimi itu bisa dianulir," tutur dia lagi.
Baca Juga: Isu Mundur dari Menkominfo, Johnny Plate: Saya Masih Anggota Kabinet
2. Menteri yang terlihat bakal nyapres diprediksi tak akan diganti oleh Jokowi
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto/pri.)Sementara, nasib beberapa menteri yang sudah terlihat bakal maju nyapres, diprediksi malah akan aman dari reshuffle. Pada tahun ini, beberapa menteri itu akan mengambil cuti agar bisa berkampanye. Aturan tersebut memang tertuang di dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.
"Bahkan, Presiden terlihat membolehkan menteri untuk ikut tanding pada 2024 dan tak perlu mundur dari posisiì tersebut," kata Adi.
Aturan pemilu itu kemudian diperkuat dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 68/PUU-XX/2022. Gugatan yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) terlihat diterima sebagian oleh hakim MK.
"Menyatakan frase 'pejabat negara' dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ... bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," ungkap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring, pada 31 Oktober 2022 lalu.
Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak nyapres. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walkota.
Pada putusan perkara ini, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan. MK memasukkan menteri sebagai pejabat negara yang tak perlu mundur saat nyapres.
"... termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden," tutur dia lagi.
3. NasDem hormati hak prerogatif presiden soal reshuffle kabinet
Presiden Jokowi kunjungi IKN pakai jalur laut dari Balikpapan (dok.Sekretariat Presiden)Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan reshuffle adalah hal yang biasa di dalam kabinet. Mereka mengaku akan menghormati apapun keputusan Jokowi. Sebab, evaluasi dan reshuffle menjadi hak prerogatif sepenuhnya dari presiden.
"Reshuffle kan hal yang biasa (dilakukan) berdasarkan evaluasi kinerja oleh presiden, atau kalau Menteri berhalangan tetap, atau kalau ter-OTT oleh KPK seperti yang dialami oleh mantan Mensos Yuliari Batubara dari PDIP," ujar Hermawi di dalam keterangan tertulis pada 27 Desember 2022 lalu.
Saat ditanyakan tanggapannya reshuffle kali ini lebih kental muatan politis ketimbang kinerja, Hermawi menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.
"Intinya reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi, biar presiden yang mempertimbangkan dan memutuskannya," tutur dia.
Meski begitu, dia menekankan NasDem tetap akan menjadi sahabat dan pendukung utama Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Ditanya Reshuffle Menteri: Bisa Besok
Topik:
Berita Terkini Lainnya
