Sebelum PPKM Darurat, Muhammadiyah Usul ke Jokowi PSBB Ketat di Jawa

01 Jul 2021, 13:42 WIB

Warga melintas di depan toko Sarinah yang tutup, di Jakarta, Selasa (7/4/2020). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah menyurati Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Dalam suratnya, Muhammadiyah mengusulkan agar pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di seluruh Pulau Jawa selama tiga minggu.

Ketua MCCC PP Muhammadiyah, Agus Samsudin, mengatakan surat tersebut sudah dikirimkan pada Selasa (29/6/2021) lalu. Artinya, sebelum pemerintah memutuskan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemik, paling tidak untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa selama minimal tiga minggu," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/6/2021).

1. Usul PSBB ketat harus disertai penegakan hukum

Ilustrasi PSBB. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Agus meminta kebijakan PSBB ketat juga harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Termasuk penegakan hukum pada penyebar hoaks.

"Kebijakan ini disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoaks/disinformasi),"

Selain itu, ia meminta pemerintah juga memberikan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan.

2. Pemerintah diminta jamin fasilitas kesehatan

Ilustrasi petugas medis menangani pasien COVID-19. (ANTARA FOTO/China Daily via REUTERS)

Dalam suratnya, kata Agus, Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pendirian rumah sakit darurat di Pulau Jawa juga diperlukan karena kasus positif COVID-19 di wilayah tersebut mengalami lonjakan ekstrem.

"Pemerintah menjamin ketersediaan fasillitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19 dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasyankes, fasilitas isolasi pasien OTG di luar fasyankes, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen medis, dan obat-obatan yang diperlukan," ucapnya.

3. Diminta libatkan tokoh masyarakat hingga tokoh agama

Ilustrasi virus corona. (IDN Times/Mia Amalia)

Selain itu, Muhammadiyah juga meminta kepada pemerintah untuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal itu dilakukan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam disiplin protokol kesehatan dan mau mengikuti vaksinasi.

"Pemerintah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan, dan media bersatu dalam menggerakkan solidaritas sosial bagi warga terdampak ekonomi kebijakan pembatasan mobilitas yang dilakukan, menggerakkan ketaatan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan, menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan meredam beredarnya informasi menyesatkan di kalangan masyarakat," ujarnya.