Setara Institute Beberkan Alasan Prabowo Harus Segera Reformasi Polri
- Setara Institute menyampaikan alasan penting agar Presiden Prabowo segera reformasi Polri, termasuk pembangunan sistem keamanan demokratis dan tunduk pada hukum.
- Studi komprehensif Setara Institute mendeteksi 130 persoalan aktual dalam tubuh Polri, mempertegas urgensi reformasi Polri berdasarkan hasil survei terhadap 167 ahli.
- Setara merancang desain transformasi Polri dengan empat pilar utama dan 12 agenda transformasi untuk memastikan perubahan berjalan terukur dan berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto setuju reformasi kepolisian sebagai momentum bagi penguatan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta pemulihan profesionalitas Polri dan sektor keamanan terkait. Tindak represif aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi berujung ricuh pada 25 hingga 31 Agustus 2025, menjadi gambaran persoalan serupa terus berulang sejak era reformasi.
Setara Institute menyampaikan, fenomena berulang itu muncul dari kultur kekerasan dan praktik impunitas yang mengakar dalam tubuh Polri. Transformasi kepolisian menjadi semakin mendesak, terlebih di tengah sorotan publik atas lemahnya pelayanan hukum yang melahirkan berbagai gerakan sosial seperti #percumalaporpolisi, #satuharisatuoknum, dan #noviralnojustice.
Selain itu, transformasi Polri juga harus menjadi momentum yang baik untuk menuntaskan agenda reformasi TNI.
1. Ada sejumlah poin alasan Prabowo harus segera reformasi Polri
Setara Institute menyampaikan sejumlah alasan penting agar Presiden Prabowo harus segera melakukan reformasi Polri. Pertama, reformasi Polri harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem keamanan yang demokratis, tunduk pada hukum, dan menghormati HAM.
Menurut Setara Institute upaya membangun Polri profesional juga tidak bisa dipisahkan dari agenda membangun TNI yang profesional. Memperkuat Polri berarti menutup ruang ekspansi militerisme di luar ranah pertahanan negara.
Kedua, studi komprehensif mengenai transformasi Polri yang dilakukan Setara pada 2024 mendeteksi 130 persoalan aktual yang menghambat perubahan di tubuh Polri. Persoalan tersebut dirangkum dalam 12 tema besar, di antaranya pengawasan internal, akuntabilitas penegakan hukum, penggunaan senjata api, orientasi pemidanaan, perlindungan masyarakat, fungsi pelayanan publik, hingga tata kelola pendidikan Polri.
Hasil survei terhadap 167 ahli dalam studi tersebut mempertegas urgensi reformasi Polri. Mayoritas menilai kinerja Polri berjalan buruk dalam banyak aspek. Sebanyak 61,6 persen menilai rendahnya kepercayaan publik, 49,7 persen menyoroti lemahnya peran Polri dalam menjaga demokrasi, 51,2 persen menyebut pelaksanaan kepolisian yang demokratis-humanis tidak berjalan baik, dan 58,7 persen menganggap integritas Polri dalam penegakan hukum masih buruk.
2. Rancangan Setara Institute terkait transformasi Polri
Ketiga, Setara merancang desain transformasi Polri dengan empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi, Polri yang demokratis-humanis, Polri yang berintegritas-antikorupsi, Polri yang proaktif-modern, dan Polri yang presisi-transformatif.
Dari kerangka empat pilar tersebut, lahir 12 agenda transformasi. Pilar demokratis-humanis menekankan penguatan HAM, pengawasan partisipatif, dan inklusivitas gender. Pilar integritas-antikorupsi menargetkan penegakan hukum yang adil, institusi bebas KKN, dan independensi kuat.
Kemudian, pilar proaktif-modern mencakup modernisasi institusi, jaminan rasa aman, serta transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pilar presisi-transformatif difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan tata kelola pendidikan, serta penguatan sinergi lintas instansi.
Implementasi agenda tersebut diperkuat dengan 24 strategi dan 50 detail aksi yang dirancang untuk memastikan perubahan berjalan terukur dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi panduan konkret agar Polri mampu melakukan transformasi menyeluruh sesuai tuntutan masyarakat.
Keempat, reformasi Polri merupakan syarat penting untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi negara hukum, serta melindungi ruang demokrasi dari praktik represif. Polri yang modern, humanis dan profesional dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat sekaligus menopang kepastian hukum yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.
3. Reformasi sektor keamanan tidak bisa dipisahkan dari penguatan supremasi sipil
Kelima, agenda reformasi sektor keamanan tidak bisa dipisahkan dari penguatan supremasi sipil. Presiden Prabowo perlu menempatkan reformasi Polri dan TNI sebagai agenda kembar. Polri harus dikelola sebagai institusi sipil yang demokratis dan akuntabel, sementara TNI harus kembali sepenuhnya pada mandat konstitusional di bidang pertahanan negara.
Penuntasan agenda reformasi TNI, termasuk penghentian bisnis militer dan revisi UU Peradilan Militer, perlu berjalan beriringan dengan transformasi Polri. Kedua agenda ini menjadi pondasi penting dalam memastikan Indonesia mampu memperkuat supremasi sipil dan melangkah menuju visi Indonesia Emas 2045.
