Partai Gelora Minta Pileg-Pilpres 2024 Dipisah demi Dukungan Aktual
Diskusi bertajuk "Menakar Pileg dan Pilpres 2024 Terpisah (Kembali): Mungkinkah? yang digelar Partai Gelora Indonesia, Rabu (8/7/2022).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengungkapkan, capres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 seharusnya didukung 'suara segar' perolehan suara Pileg 2024, bukan hasil Pileg sebelumnya.
Karena itu, Partai Gelora mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diungkapkan Anis Matta dalam diskusi bertajuk "Menakar Pileg dan Pilpres 2024 Terpisah (Kembali): Mungkinkah? yang digelar Partai Gelora Indonesia, Rabu (8/7/2022).
"Tujuan pemisahan itu, supaya presiden yang akan datang mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024," ungkapnya.
1. Jarak pelaksanaan Pileg dan Pilpres seharusnya tidak jauh
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam diskusi bertajuk "Menakar Pileg dan Pilpres 2024 Terpisah (Kembali): Mungkinkah? yang digelar Partai Gelora Indonesia, Rabu (8/7/2022). (Zoom/geloraTV).Selain itu, menurut Anis Matta, perlu mempertimbangkan jarak pelaksanaan agar tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang capres.
"Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden," ujar Anis Matta.
Baca Juga: Partai Gelora Anis Matta Ingin Pilgeg dan Pilpres 2024 Dipisah
2. Menafsirkan makna keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Melihat apa yang terjadi sekarang yaitu seorang capres 2024 pada dasarnya tidak didukung suara aktual perolehan suara Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019 lalu.
"Dalam perspektif politik itu, bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara Pileg dan Pilpres," kata Anis Matta.
Selain itu, ia berharap agar keinginan semua orang untuk berpartisipasi secara politik maupun sebagai kandidat sebagai capres tidak perlu dibatasi.
"Karena kualifikasi untuk maju saja sudah berat," tambahnya.
Baca Juga: Temui Gibran, Fahri Hamzah Titip Partai Gelora di Solo
3. Pilpres jauh lebih menarik dibanding Pileg
IDN Times/Teatrika PutriSementara itu, mantan Komisioner KPU Hadar Navis Gumay mengakui beratnya beban kerja para petugas pemilu dengan keserentakan Pileg dan Pilpres.
Menurutnya, substansi pemilu bukan hanya pada tingginya partisipasi publik dengan keserentakan itu, melainkan pada substansi berupa hitungan rasional atas para calon anggota legislatif dan calon presiden. Selain beban kerja petugas pemilu yang berat, para pemilih tidak bisa berkonsentrasi dan abai dengan pilihannya yang rasional, karena Pilpres jauh lebih menarik dibanding Pileg.
"Penggabungan pemilu itu bukan persoalan yang kecil, bukan soal partisipasi, itu tidak substantif. Seharusnya masyarakat bisa memilih berdasarkan hitungan yang rasional atas partai mana yang membawa gagasan baru dan calon mana yang punya integritas," jelas Hadar Navis Gumay yang juga menjadi narasumber pada acara diskusi secara virtual tersebut.
Selain itu, tingginya suara tidak sah pada pemilu 2019 terjadi akibat kurangnya sosialisasi pemilu dan kerumitan konsentrasi pemilih pada Pilpres.
Berita Terkini Lainnya
