Sopir JakLingko Demo, Anies: Alhamdulillah Dulu sih Tak Ada Keluhan
- Anies Baswedan tidak mengetahui detail keluhan sopir JakLingko yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta.
- Menurut Anies, sistem JakLingko harus adil dalam penganggaran dan gaji sopir harus direncanakan dengan baik.
- Sopir JakLingko mengeluhkan perubahan cara pengupahan berdasarkan kilometer, serta dituding ada diskriminasi dari Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut menanggapi aksi demo para sopir JakLingko yang digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 30 Juli 2024. Ia mengaku tidak tahu detail duduk perkara yang menyebabkan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota.
Anies mengisahkan dulu sistem untuk JakLingko dibangun dengan melibatkan pemilik usaha dan tenaga kerjanya. "Saya tidak mau menanggapi ini karena tidak tahu persis duduk perkaranya. Tetapi, ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka sistem itu harus adil. Sehingga, usaha yang terlibat mendapatkan porsi yang baik," ujar Anies di Jakarta pada Rabu (31/7/2024).
Poin kedua yang ditekankan oleh Anies adalah pentingnya penganggaran yang baik. Sebab, dengan begitu semua orang yang terlibat bisa mendapatkan haknya.
"Seperti misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan dan penyusunan sistem. Jadi, prinsip itu yang dipegang dan kalau itu ada, insyaallah bisa berjalan dengan lancar," katanya.
1. Anies pamer ketika di bawah kepemimpinannya sopir JakLingko tak ada yang mengeluh
Lebih lanjut, Anies mengklaim ketika memimpin Jakarta selama lima tahun tidak pernah ada keluhan dari sopir JakLingko. Sebab, ia menerapkan prinsip untuk melibatkan semua pihak sebelum mengambil keputusan.
"Kami dulu melakukan seperti itu. Alhamdulillah, tidak pernah ada keluhan-keluhan. Kalau yang sekarang, saya tidak tahu duduk perkaranya. Jadi, saya gak bisa komentari lebih jauh," imbuhnya.
2. Heru Budi minta sopir JakLingko temui Kepala Dinas Perhubungan
Sementara, Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku sudah tahu ada aksi demo di depan kantornya pada Selasa pagi. Tetapi, kemarin ia malah memilih melakukan kunjungan ke SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat.
"Saya sudah bicara sama Transjakarta dan Dinas Perhubungan. Supaya dipetakan permasalahannya di mana," ujar Heru di Gambir pada Selasa kemarin.
Saat ditanya apakah Heru berencana menemui para pendemo, ia menyebut sudah mengutus Kepala Dinas Perhubungan yang menemui para sopir JakLingko. Ia meminta kepada para jurnalis untuk menanyakan kepada kepala dinas perhubungan.
"Sudah ada (yang menemui pendemo). Saya sudah minta tangani," katanya.
Ketika ditanyakan responsnya soal perubahan cara pengupahan, Heru mengaku tidak tahu. Sebelumnya, gaji para sopir JakLingko dihitung berdasarkan banyaknya penumpang yang dibawa.
Namun, kini gaji dihitung berdasarkan hitungan kilometer atau jarak tempuh dalam waktu kerja mereka. Alhasil, ada banyak keluhan dari pengguna JakLingko bahwa para sopir mengemudi dengan cara ugal-ugalan karena mengejar target kilometer.
"Kan kalau (cara penghitungannya) per kilometer kan sudah bagus ya. Nanti, saya tanya dulu dan minta evaluasi Kepala Dinas Perhubungan," imbuhnya.
3. Sopir JakLingko demo karena protes ada diskriminasi oleh direksi Transjakarta
Sementara, menurut koordinator lapangan aksi, Fahrul Fatah, alasan mereka berdemo sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko. Direksi Transjakarta dituding telah menganakemaskan satu operator tertentu.
Dalam aksi demo pada Selasa kemarin ada delapan operator yang turut serta. Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," ujar Fahrul di dalam keterangan tertulis dan dikutip pada Selasa kemarin.
Selain itu, kata dia, Transjakarta kerap mempersulit operator mikrolet dan mencari-cari kesalahan mereka. Sementara pembagian kuota mikrolet kecil.
"Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program JakLingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas. Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," imbuhnya.
