Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Data Sebaran SPPG di Indonesia per Juni 2026, Jawa Barat Terbanyak

Data Sebaran SPPG di Indonesia per Juni 2026, Jawa Barat Terbanyak
Petugas menyusun ompreng berisi makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA FOTO/Andri Saputra)
  • Badan Gizi Nasional mencatat 29.991 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebar di 38 provinsi Indonesia per 8 Juni 2026, dengan jumlah yang bervariasi di tiap daerah.
  • Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 6.721 SPPG, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling sedikit yaitu 14 unit.
  • Koordinator Nasional Ubaid Matraji menyoroti banyaknya SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan meminta pemerintah memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, terdapat 29.991 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia per tanggal 8 Juni 2026. Sebaran ini menunjukkan jumlah SPPG yang bervariasi di tiap provinsi di Indonesia.

Beberapa provinsi memiliki ribuan SPPG, sementara di daerah lainnya hanya tercatat memiliki SPPG di bawah 100 unit. Berikut data sebaran SPPG di berbagai provinsi di Indonesia, dikutip dari laman bgn.go.id.


  1. 1. Sebaran data SPPG di berbagai provinsi

    Data Sebaran SPPG di Indonesia Per-Juni 2026, Jawa Barat Terbanyak
    Ilustrasi kunjungan ke salah SPPG di Kota Semarang. (IDN Times/bt)

    Jumlah SPPG di tiap provinsi di Indonesia:

    1. Aceh - 737  
    2. Sumatra Utara - 1.592
    3. Sumatra Barat - 446 
    4. Riau -775      
    5. Kepulauan Riau - 263   
    6. Jambi - 234       
    7. Sumatra Selatan - 850            
    8. Kepulauan Bangka Belitung - 106          
    9. Bengkulu - 175             
    10. Lampung - 1.209          
    11. Banten - 1.403              
    12. DKI Jakarta - 667           
    13. Jawa Barat - 6.721
    14. Jawa Tengah - 4.590
    15. DI Yogyakarta - 461 
    16. Jawa Timur - 4.340
    17. Bali - 277      
    18. Nusa Tenggara Barat (NTB) - 871     
    19. Nusa Tenggara Timur (NTT) - 339
    20. Kalimantan Barat - 566
    21. Kalimantan Tengah - 136
    22. Kalimantan Selatan - 312
    23. Kalimantan Timur - 326
    24. Kalimantan Utara - 67
    25. Sulawesi Utara - 203
    26. Gorontalo - 117        
    27. Sulawesi Tengah - 239
    28. Sulawesi Barat - 225
    29. Sulawesi Selatan - 892
    30. Sulawesi Tenggara - 328
    31. Maluku - 124    
    32. Maluku Utara - 125
    33. Papua - 92
    34. Papua Barat - 65     
    35. Papua Selatan - 20
    36. Papua Tengah - 36
    37. Papua Pegunungan - 14
    38. Papua Barat Daya - 48 

  2. 2. Jawa Barat menjadi provinsi dengan SPPG terbanyak

    Data Sebaran SPPG di Indonesia Per-Juni 2026, Jawa Barat Terbanyak
    SPPG UNISA Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

    Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi BGN, Jawa Barat memiliki 6.721 SPPG. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat di posisi pertama secara nasional. Di bawahnya terdapat Jawa Tengah dengan 4.590 SPPG, dan Jawa Timur memiliki 4.340 SPPG. Ketiga provinsi di Pulau Jawa itu menjadi daerah dengan sebaran SPPG terbesar di Indonesia.

    Sementara, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling sedikit di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, provinsi ini memiliki 14 SPPG, atau yang terendah dibandingkan 37 provinsi lainnya.


  3. 3. Banyak SPPG ditutup sementara salah satunya karena belum kantongi SLHS

    Ilustrasi SPPG di Kabupaten Majalengka (Inin nastain/IDN Times)
    Ilustrasi SPPG di Kabupaten Majalengka (Inin nastain/IDN Times)

    Meski jumlah SPPG banyak, namun banyak juga yang sudah ditutup. Sebelumnya, pemerintah telah menutup sementara 2.162 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari angka tersebut, sebanyak 1.789 SPPG dibekukan sementara (suspended), dengan 368 mendapat Surat Peringatan 1 (SP 1), lalu lima lainnya menerima SP 2.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan penghentian sementara itu dilakukan karena ribuan SPPG tersebut tidak tertib.

    "MBG ini kan program yang sangat besar, ya, mendasar, luar biasa. Sebanyak 60 juta anak-anak kita dikasih makan, tentu tidak mudah. Dengan segala dinamikanya, kami, pemerintah, terus melakukan penyempurnaan," tutur Zulhas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

    Zulhas mengatakan, pihaknya mendorong 1.789 SPPG yang dibekukan sementara untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, maka izinnya dicabut secara permanen.

    "Sebanyak 1.789 di-suspend agar bisa diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, ya kami tutup," tutur Zulhas.

    Beberapa alasan penghentian sementara SPPG itu yakni makanan yang disediakan tak memenuhi standar, SPPG tidak memenuhi syarat Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), juga karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

    Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, meminta pemerintah tidak mengizinkan SPPG tanpa SLHS menyediakan MBG,  serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan guna mencegah terulangnya kasus keracunan. 

    "Jangan izinkan SPPG yang tidak punya SLHS untuk menyediakan MBG. Standar operasional keamanan pangan harus dilaksanakan supaya mencegah kasus keracunan tak terulang lagi," kata Ubaid dilansir dari NEW Indonesia.


Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More