Prabowo Bakal Punya 10 Penasihat Presiden, Terbaru Said Iqbal?
- Presiden Prabowo Subianto menambah jajaran Penasihat Khusus Presiden menjadi sembilan orang, dengan pelantikan tujuh tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2024.
- Istana memberi sinyal bergabungnya Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, sejalan dengan kiprahnya dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia.
- Said Iqbal dijadwalkan dilantik pada 8 Juni 2026, dan dukungan datang dari kalangan serikat pekerja yang menilai posisi tersebut dapat memperkuat perjuangan buruh dari dalam pemerintahan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto terus menambah anggota kabinetnya, Kabinet Merah Putih, untuk membantu roda pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Terbaru, nama Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan bergabung sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, sehingga jumlah penasihat yang membantu Prabowo genap menjadi 10 orang.
Presiden Prabowo pada Selasa, 22 Oktober 2024, telah lebih dulu melantik tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.
1. Siapa saja Penasihat Presiden Prabowo?
Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo telah menunjuk sejumlah tokoh nasional sebagai penasihatnya. Sebelum Said Iqbal secara resmi bergabung ke kabinet, terdapat 9 nama yang telah lebih dahulu dipercaya Prabowo menduduki posisi tersebut:
1. Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi
5. Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji
7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan
8. Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
9. Hasan Nasbi, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Teranyar, Said Iqbal dikabarkan akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026), sehingga akan menggenapi jumlah Penasihat Khusus Presiden Prabowo jadi 10 orang.
2. Said Iqbal bakal gabung Kabinet Merah Putih
Istana belakangan memang memberikan sinyal terkait akan bergabungnya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkap prosesnya sedang dalam tahap diskusi.
"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Istana membocorkan Said Iqbal akan diberi mandat terkait tenaga kerja, sesuai perjuangan yang selama ini ia kerap suarakan di lapangan.
"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," kata Ketua DPP Gerindra itu.
3. Said Iqbal dikabarkan akan dilantik jadi Penasihat Khusus Presiden
Isu bergabungnya Said Iqbal di Kabinet Prabowo juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, kepada awak media saat ditemui usai acara Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, pada Minggu (7/6/2026). Ia menyebut, Said Iqbal akan dilantik Presiden Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan.
"Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insyaAllah akan menjadi Penasihat Presiden bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh," kata Andi.
Andi menegaskan, masuknya sejumlah tokoh buruh ke dalam pemerintahan tidak akan mengurangi komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia. Menurut dia, figur-figur buruh yang selama ini dikenal memperjuangkan kepentingan pekerja akan tetap memegang teguh ideologi perjuangan mereka.
Ia menilai, para tokoh buruh yang masuk ke pemerintahan tidak akan meninggalkan prinsip perjuangan yang selama ini mereka pegang. Menurutnya, posisi sebagai pejabat negara justru menjadi sarana tambahan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam sistem pemerintahan.
"Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan, walaupun jadi pejabat pemerintahan," kata Andi.
