Survei: 77,6 Persen Dukung Program Makan Gratis, 34 Persen Ragu Gizinya
- 77,6% masyarakat mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.
- 86,5% responden mengetahui program tersebut dan mayoritas setuju.
- 34,4% responden ragu akan kualitas gizi makanan yang disediakan. 33,9% mempertanyakan efektivitas program untuk mengatasi stunting.
Jakarta, IDN Times - Program makan bergizi gratis yang jadi unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinanti oleh masyarakat. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia sebanyak 77,6 persen masyarakat Indonesia mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menerangkan survei yang dilakukan pada 10 sampai 15 Oktober 2024 tersebut melibatkan 1.200 responden di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.
"Sebanyak 77,6 persen masyarakat menyatakan dukungan, dengan alasan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan mengatasi masalah stunting," ujar Burhanuddin dalam rilisnya, Minggu (27/10/2024).
1. Program makan bergizi diharapkan masyarakat
Burhanuddin menerangkan dalam survei tersebut 86,5 persen respons mengetahui atau mendengar program makan bergizi gratis dan mayoritas setuju dengan program tersebut.
"Program ini cukup diharapkan oleh masyarakat terutama di pedesaan yang memiliki dukungan tinggi," imbuhnya.
2. Wilayah perkotaan ragu dengan gizi
Meski demikian, tidak semua responden optimis dengan program makan bergizi gratis ini. Sebanyak 34,4 persen menyatakan ragu bahwa makanan yang disediakan nanti benar-benar bergizi.
Burhanuddin menambahkan sebanyak 33,9 persen responden juga mempertanyakan efektivitas program ini untuk mengatasi stunting. Keraguan ini muncul di etnis tertentu seperti Batak, Betawi, Minang dan wilayah perkotaan seperti Jakarta yang keraguannya mencapai 61,3 persen.
3. Tantangan pemerintah yakinkan program makan siang bergizi
Burhanuddin mengungkapkan dukungan ini terlihat lebih rendah di wilayah perkotaan dan beberapa etnis yang lebih kritis terhadap kualitas program pemerintah.
"Ini jadi tantangan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat yang memastikan kualitas gizi optimal," imbuhnya.
