Hormuz Jadi Prioritas di Proposal Terbaru Iran, Bukan Nuklir
- Iran mengajukan proposal baru yang memprioritaskan pembukaan kembali Selat Hormuz, bukan isu nuklir, demi meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas perdagangan energi global.
- Amerika Serikat menolak pendekatan Iran dan menegaskan bahwa pembahasan program nuklir harus menjadi prioritas utama sebelum negosiasi lebih lanjut dapat dilakukan.
- Perbedaan fokus antara Teheran dan Washington membuat proses perdamaian semakin rumit, dengan kedua pihak tetap mempertahankan posisi masing-masing di tengah tekanan ekonomi dan politik global.
Jakarta, IDN Times - Upaya menghidupkan kembali perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali menghadapi hambatan. Proposal terbaru yang diajukan Teheran justru memicu ketidakpuasan dari Washington, sehingga membuka kemungkinan negosiasi kembali tertunda.
Dalam usulan tersebut, Iran tidak memasukkan pembahasan mengenai program nuklirnya pada tahap awal. Sebaliknya, Teheran memilih memprioritaskan pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz, yang selama ini menjadi titik krusial perdagangan energi dunia.
Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan global akibat terganggunya distribusi minyak dan gas, yang sebagian besar melewati Selat Hormuz. Situasi ini turut memperburuk kondisi ekonomi global karena lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap berpegang pada tuntutan utama mereka, yakni memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Perbedaan prioritas inilah yang membuat jalan menuju kesepakatan damai semakin kompleks.
1. Strategi Iran fokus redakan ketegangan di Hormuz
Iran melalui Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, diketahui aktif melakukan diplomasi ke sejumlah negara dalam waktu singkat, termasuk Pakistan, Oman, dan Rusia. Langkah ini bertujuan membangun dukungan terhadap proposal yang mereka ajukan.
Dalam pembahasan tersebut, fokus utama diarahkan pada pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur ini sebelumnya nyaris ditutup Iran, sehingga mengganggu sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia.
Media pemerintah Iran menyebut, pesan yang disampaikan ke Amerika Serikat melalui Pakistan berkaitan dengan garis merah Teheran.
“Pesan-pesan ini menyangkut beberapa garis merah Republik Islam Iran, termasuk isu nuklir dan Selat Hormuz,” lapor kantor berita Fars, dikutip Al Jazeera, Rabu (29/4/2026).
Namun, Iran menegaskan, usulan tersebut bukan bagian dari negosiasi formal. Pesan itu disebut sebagai inisiatif Iran untuk memperjelas situasi regional, sehingga diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik.
Di tengah tekanan global, perwakilan Iran di PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan pentingnya penghentian konflik. Ia mengatakan “stabilitas dan keamanan yang langgeng” hanya bisa dicapai melalui penghentian agresi terhadap Iran secara permanen.
2. AS bersikeras nuklir harus jadi prioritas
Sikap Amerika Serikat tetap tidak berubah. Washington menilai isu program nuklir Iran harus dibahas sejak awal, bukan ditunda seperti yang diusulkan Teheran.
Presiden Donald Trump bahkan menegaskan, syarat utama perundingan sudah jelas. “Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kalau tidak, tak ada alasan untuk bertemu,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox News.
Gedung Putih juga menolak membahas detail proposal melalui media. Juru bicara Olivia Wales menegaskan, AS tidak akan bernegosiasi melalui media, dan hanya akan menerima kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika serta tidak pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
Ketegangan ini diperparah oleh langkah AS yang sebelumnya memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut secara signifikan membatasi ekspor minyak Iran, dan memotong sumber pendapatan utama negara tersebut.
Akibatnya muncul kebuntuan, Iran enggan membuka Selat Hormuz tanpa pencabutan blokade, sementara AS tidak bersedia melonggarkan tekanan tanpa komitmen nuklir dari Teheran.
3. Jalan panjang menuju perdamaian
Sejumlah analis menilai pendekatan baru Iran tidak lepas dari pengalaman masa lalu, khususnya runtuhnya kesepakatan nuklir 2015 atau JCPOA. Saat itu, Iran telah membatasi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi.
Namun, keputusan Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 membuat kepercayaan Iran terhadap kesepakatan serupa menurun. Seorang analis bahkan menyebut negara-negara Eropa tidak bisa diandalkan saat krisis.
Mantan duta besar Pakistan, Jauhar Saleem, menilai Iran kini menerapkan strategi jangka panjang. “Idealnya Iran tidak ingin kesepakatan yang rentan terhadap siklus pemilu AS,” katanya.
Sementara, analis lain menilai proposal Iran dapat menjadi langkah awal membangun kepercayaan. Namun, isu nuklir tetap dianggap kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta negosiasi teknis yang mendalam.
Dengan perbedaan kepentingan yang masih tajam, masa depan perundingan damai Iran dan Amerika Serikat masih belum menemui titik terang. Ketegangan di kawasan pun berpotensi terus berlanjut, seiring kedua pihak mempertahankan posisi masing-masing.
