Legislator: Seluruh Pembantu Presiden Harus Peka Penderitaan Rakyat
- Kehadiran Presiden Prabowo di peringatan May Day 2026 dinilai sebagai sinyal kuat arah keberpihakan negara terhadap buruh dan ujian nyata kepemimpinan dalam menjawab tuntutan sosial.
- Azis Subekti menegaskan seluruh pembantu presiden, dari menteri hingga birokrasi daerah, wajib memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat kecil yang tercermin dalam setiap kebijakan publik.
- Azis mengingatkan agar keberpihakan pada buruh diwujudkan lewat kebijakan konkret seperti reformasi ketenagakerjaan, upah layak, perlindungan PHK, serta peningkatan kapasitas pekerja melalui pelatihan vokasi.
Jakarta, IDN Times – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional dinilai sebagai sinyal kuat arah keberpihakan negara. Anggota DPR RI, Azis Subekti menyebut momentum ini menjadi pengingat bahwa seluruh pembantu presiden harus memiliki kepekaan yang sama terhadap penderitaan rakyat kecil.
Menurut Azis, kehadiran presiden di tengah ratusan ribu buruh bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari ujian kepemimpinan dalam menjawab tuntutan sosial yang selama ini mengemuka.
1. Simbol kehadiran dan arah kekuasaan
Azis menekankan, momen dalam kehidupan bernegara yang tidak selalu ditentukan oleh panjangnya pidato, tetapi oleh arah keberpihakan yang ia pilih. Menurutnya, peringatan May Day tahun ini menghadirkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi kepala negara di tengah dinamika buruh.
“Seorang presiden berdiri di hadapan ratusan ribu buruh, bukan sebagai penonton sejarah, atau pihak yang didemo, melainkan sebagai aktor yang sedang diuji oleh sejarah itu sendiri,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2026).
Ia juga menyoroti komitmen presiden yang disebut berulang kali menegaskan akan membela rakyat kecil, sehingga kehadiran tersebut menjadi penanda arah politik kekuasaan.
2. Kepekaan pembantu presiden ditekankan
Azis menegaskan, pesan penting dari momentum ini tidak hanya ditujukan kepada presiden, tetapi juga seluruh jajaran pemerintah.
“Artinya, seluruh pembantu presiden—para menteri, pejabat tinggi negara, hingga birokrasi teknis—harus memiliki kepekaan yang sama terhadap penderitaan rakyat kecil,” tegasnya.
Menurut dia, kepekaan tersebut tidak cukup hanya dipahami secara administratif, tetapi harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Setiap regulasi yang disusun, setiap anggaran yang dialokasikan, setiap izin yang diterbitkan—semuanya harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana, apakah ini memperkuat atau justru melemahkan mereka yang paling rentan?,” jelas Azis.
Ia menambahkan, keselarasan ini juga harus menjangkau pemerintah daerah agar keberpihakan tidak berhenti di tingkat pusat.
3. Tantangan kebijakan nyata untuk buruh
Lebih lanjut, Azis mengingatkan, keberpihakan kepada buruh tidak boleh berhenti pada simbol dan retorika.
“Sebab politik keberpihakan tidak cukup berhenti pada retorika dan gestur. Ia harus turun menjadi desain kebijakan yang konkret, terukur, dan berani,” jelasnya.
Ia menyebut sejumlah agenda mendesak seperti reformasi ketenagakerjaan, penyelesaian persoalan outsourcing, penetapan upah layak, serta penguatan perlindungan terhadap risiko PHK.
Selain itu, peningkatan kapasitas buruh melalui pelatihan dan pendidikan vokasi juga dinilai penting agar pekerja tidak terus berada dalam posisi rentan.
“Momentum ini tidak boleh berhenti sebagai peristiwa. Ia harus menjadi sistem,” ujar Azis.
Ia mengingatkan, harapan yang muncul dari kehadiran presiden di May Day harus diikuti dengan kebijakan nyata, agar tidak berujung pada kekecewaan publik.
