Survei: Kepedulian Anak dan Perempuan Muda pada Isu-Isu Politik Besar
Jakarta, IDN Times - Direktur Influencing Yayasan Plan Indonesia, Nazla Mariza, mengatakan partisipasi politik anak dan kaum perempuan muda di Indonesia tergolong tinggi.
"Kepedulian mereka terhadap isu-isu politik pun besar," kata Nazla dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).
1. Anak dan kaum perempuan muda menyatakan partisipasi politik itu penting
Nazla mengatakan hal tersebut terungkap dari survei State of the World's Girls (SOTWG) yang dirilis Plan International.
Sebesar 98 persen anak dan kaum perempuan muda Indonesia menyatakan partisipasi politik itu penting. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata angka global 97 persen.
Menurut Nazla hanya sedikit anak dan kaum perempuan muda di Indonesia, yang menganggap partisipasi politik tidak penting.
2. Aspirasi anak dan perempuan muda yang memengaruhi keputusan politik minim
Kendati, dari survei ini ditemukan masih minimnya aspirasi anak dan perempuan muda, yang memengaruhi keputusan politik hingga berdampak kehidupan dan masa depan mereka.
Hal tersebut, kata Nazla, karena mereka sering dianggap terlalu muda untuk berkontribusi, dan terhambat norma gender serta praktik diskriminasi yang mengakar.
"Meskipun demikian, kami melihat anak dan kaum perempuan muda mendefinisikan ulang apa arti politik, bertahan melawan rintangan untuk mengambil bagian dalam proses politik formal dan memperjuangkan gerakan kaum muda, aktivisme akar rumput, dan aksi kolektif," kata dia.
3. Tiga rekomendasi untuk memperkuat partisipasi politik anak dan perempuan muda
Guna memperkuat partisipasi politik anak dan perempuan muda, kata Nazla, pihaknya pun merekomendasikan beberapa hal.
Pertama, pengambil keputusan di semua tingkat agar melembagakan partisipasi yang bermakna dan aman dari anak dan kaum perempuan muda melalui kebijakan, strategi, dan kerangka kerja yang sepenuhnya memiliki sumber daya dan akuntabel.
Kedua, pemerintah harus memastikan akses ke jalur yang beragam dan inklusif menuju partisipasi politik, termasuk sumber daya dan penguatan pendidikan kewarganegaraan serta peluang kepemimpinan.
Ketiga, pemerintah dan perusahaan media sosial harus mengatasi kekerasan yang dialami politikus perempuan dan aktivis perempuan.
"Media dapat mendukung dengan mempromosikan citra positif partisipasi perempuan, dan memberi perhatian pada kekerasan yang dialami, baik di ruang daring maupun luring," kata Nazla.
