Target Pariwisata 2027 Naik, Menpar Ungkap Anggaran Ideal Rp3 Triliun
- Menpar Widiyanti menargetkan 17,6–19,1 juta wisatawan mancanegara dan devisa hingga 28,6 miliar dolar AS pada 2027 untuk memperkuat kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional.
- Pagu indikatif Kemenpar 2027 turun hampir 30 persen menjadi Rp1,01 triliun, berpotensi memengaruhi program strategis seperti promosi, pengembangan destinasi, dan pendidikan vokasi.
- Widiyanti mengusulkan anggaran ideal Rp3 triliun agar program prioritas berjalan optimal serta menjaga daya saing pariwisata Indonesia di tengah keterbatasan fiskal.
Jakarta, IDN Times – Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan kebutuhan anggaran ideal Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencapai Rp3 triliun pada tahun anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan di tengah target sektor pariwisata yang meningkat signifikan, mulai dari kunjungan wisatawan hingga devisa negara.
Hal itu disampaikan Widiyanti saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI tentang pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Menurut Widiyanti, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar sektor pariwisata tetap mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.
1. Target wisatawan dan devisa naik pada 2027
Dalam paparannya, Widiyanti mengatakan, sektor pariwisata pada 2027 diarahkan untuk mendukung tema besar pembangunan nasional, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan Industri.
Dia mengatakan, pariwisata tidak hanya berbicara soal jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
"Perlu kami sampaikan di sini bahwa pariwisata bukan hanya soal kunjungan, tetapi tentang pergerakan ekonomi. Pariwisata menghidupkan UMKM, membuka lapangan kerja, memperkuat daerah, dan membawa devisa bagi negara," ujar Widiyanti.
Pada 2027, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan. Sementara perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan.
Selain itu, devisa sektor pariwisata ditargetkan berada di kisaran 25,5 miliar dolar AS hingga 28,6 miliar dolar AS, sedangkan tenaga kerja di sektor ini ditargetkan mencapai 27,33 juta orang.
2. Pagu anggaran justru turun hampir 30 persen
Meski target meningkat, Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata menghadapi tantangan dari sisi fiskal.
Pagu indikatif Kemenpar pada tahun anggaran 2027 hanya sebesar Rp1,010 triliun. Angka itu turun sekitar 29,6 persen dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp1,434 triliun.
Menurut Widiyanti, penurunan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai program strategis, mulai dari pengembangan destinasi wisata, promosi, penyelenggaraan event, penguatan industri pariwisata, investasi hingga pendidikan vokasi.
"Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak. Namun, untuk menjaga daya saing dan memastikan target besar pariwisata tetap tercapai, dukungan penganggaran menjadi sangat strategis," kata dia.
Dia juga menyoroti belum masuknya sektor pariwisata sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2027. Padahal, menurut dia, DAK penting untuk memperkuat amenitas dan pengembangan destinasi wisata di daerah.
3. Menpar usulkan anggaran ideal Rp3 triliun
Widiyanti menilai agar seluruh program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, Kementerian Pariwisata membutuhkan anggaran setidaknya Rp3 triliun pada 2027.
Artinya, dengan pagu indikatif yang saat ini sebesar Rp1,01 triliun, masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp1,99 triliun.
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut bukan hanya untuk kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi strategis agar pariwisata Indonesia mampu bersaing secara global.
"Kami memandang pemerintah dan DPR memiliki fungsi yang sama penting dalam mengawal pembangunan pariwisata. Di tengah keterbatasan anggaran, kerja bersama menjadi kunci agar pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan pembangunan," ujar Widiyanti.
Dia pun mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang dinilai memahami tantangan yang dihadapi sektor pariwisata, sekaligus mendukung berbagai upaya untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia di masa mendatang.
