Tarif LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rp160 Ribu, Pramono: Jadi Dulu
- Tarif LRT Jakarta ditentukan dalam rapat
- Tarif Velodrome-Manggarai Rp5 ribu jika disubsidi
- Tarif riil mencapai Rp160 ribu tanpa subsidi
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan besaran tarif dan subsidi untuk LRT Jakarta Velodrome-Manggarai.
"Jadi, untuk (tarif) LRT Jakarta yang akan beroperasi dari Velodrome sampai dengan Manggarai, itu belum diputuskan," ucap Pramono di Gedung Kemendikdasmen, Minggu (16/11/2025)
1. Tarif LRT Jakarta diputuskan dalam rapat
Pramono menegaskan, pengelola LRT Jakarta tidak berhak memutuskan tarif, biaya perjalanan tersebut merupakan kewenangannya. Dia tidak mau berkomentar banyak karena proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai sampai saat ini belum jadi.
"LRT enggak bisa memutuskan sendiri, yang memutuskan itu Gubernur. Maka sampai hari ini saya tidak komentar karena jadi aja belum kok, sudah mau masang tarif. Jadi dulu baru urusan tarif, nanti dibicarakan dan selalu dalam memutuskan, saya pasti memutuskan dalam rapat," katanya.
2. Tarif LRT Jakarta Velodrome- Manggarai Rp5 ribu jika disubsidi
PT LRT Jakarta menegaskan, tarif untuk rute fase 1B, yakni Velodrome–Manggarai, tetap mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Klarifikasi ini disampaikan untuk merespons beredarnya informasi di media sosial yang menyebut tiket rute baru tersebut bakal dipatok Rp60 ribu.
"Tidak betul (Rp60 ribu), tarif subsidi yang dinikmati masyarakat saat ini adalah Rp5.000," ujarnya saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (14/11/2025).
3. Tarif riil capai Rp160 ribu
Sheila mengungkapkan, tarif keekonomian LRT Jakarta Velodrome–Manggarai sebenarnya mencapai Rp160 ribu apabila tidak disubsidi oleh Pemprov DKI.
"Tarif mencakup biaya operasional riil per penumpang tanpa subsidi, sebenarnya mencapai sekitar Rp160.000,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut menggambarkan biaya riil yang diperlukan untuk menjalankan layanan LRT, mulai dari operasional harian hingga sistem pendukung. Publik hanya perlu membayar sebagian kecil karena pemerintah menutup selisih biaya melalui skema Public Service Obligation (PSO).
