Tim Percepatan Reformasi Polri akan Tambah Anggota Perempuan
- Tim Reformasi Polri akan menambah satu anggota perempuan
- Tim beranggotakan 10 orang dan tengah bahas mekanisme kerja selama tiga bulan ke depan
- Klaim akan gelar rapat pleno rutin tiap pekan dan menggelar public hearing dengan berbagai kelompok masyarakat
Jakarta, IDN Times – Tim Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan menambah satu anggota baru dari unsur perempuan. Ketua tim, Jimly Asshiddiqie, mengatakan penambahan ini dilakukan atas arahan langsung Presiden agar ada keterwakilan perempuan dalam tim yang saat ini seluruhnya laki-laki.
“Ya, belum, belum saya sebut. Pokoknya perempuan. Ya, karena ini laki-laki, pejantan semua. Nah, jadi daripada sebelum ada protes dari gerakan perempuan, nah itu idenya dari presiden sendiri,” kata Jimly di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025).
1. Tim beranggotakan 10 orang dan semuanya laki-laki
Jimly menjelaskan, saat ini tim beranggotakan sepuluh orang dan akan segera menjadi sebelas orang setelah keterwakilan perempuan resmi ditetapkan. Tim ini diketuai Jimly Asshiddiqie, dengan anggota antara lain Profesor Mahfud MD, eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis, eks Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.
Kemudian, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, dan eks Wakapolri Komjen (Purn) Badrodin Haiti. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025.
2. Tengah bahas mekanisme kerja selama tiga bulan ke depan
Dalam rapat di Mabes Polri, Jimly menyebut, tim membahas mekanisme kerja selama tiga bulan ke depan. Ia mengatakan pihaknya akan melaporkan serta merekomendasikan kebijakan yang perlu ditempuh terkait reformasi kepolisian.
“Keputusannya nanti ada di tangan Presiden. Hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melaporkan ke Presiden. Untuk hal-hal quick win yang berkaitan dengan masalah-masalah internal Polri, akan direkomendasikan ke internal Polri,” ujar Jimly.
3. Klaim akan gelar rapat pleno rutin tiap pekan
Selama tiga bulan, tim akan bekerja maraton dengan rapat pleno rutin setiap pekan. Selain itu, mereka juga akan menggelar public hearing dengan melibatkan akademisi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi masyarakat, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
“Ini akan kita dengarkan dan demikian juga kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan, yang punya aspirasi untuk disuarakan dalam rangka reformasi Polri,” katanya.
Jimly menyebut dalam dua bulan pertama, tim akan mengkaji berbagai masukan untuk kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan.
“Nanti tim akan mengkajinya, sehingga selama dua bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, tim ini berbeda dengan tim reformasi internal yang sebelumnya dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
