TOP 5: Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun hingga JK Pecat Anggota PMI

10 Des 2024, 05:00 WIB

Deti Mega Purnamasari

Ilustrasi owner bisnis tanaman (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan karena korupsi izin usaha pertambangan PT Timah.
Jusuf Kalla memecat anggota PMI yang terlibat dalam Musyawarah Nasional PMI versi tandingan di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, yang juga terdakwa korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah dituntut 12 tahun penjara. Hal itu menjadi salah satu berita populer di IDN Times pada Senin (9/12/2024).

Selain itu, artikel tentang Wakil Presiden ke-10, Jusuf Kalla yang akan memecat anggota PMI terlibat munas PMI tandingan, Novel Baswedan yang menolak OTT KPK dihapus, Kemkomdigi pecat 5 pegawai kontrak, dan komentar PKS tentang kemenangan Pramono-Rano di DKI juga masuk dalam jajaran top 5.

1. Kasus korupsi timah Rp300 T, Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara

Terdakwa korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah yang juga suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Ia dinilai terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang dalam perkara yang merugikan negara sampai Rp300 miliar itu.

Baca selengkapnya di sini!

2. Jusuf Kalla pecat anggota PMI yang dukung Agung Laksono

Ketua Ketua Umum PMI periode 2024-2029 Jusuf Kalla memecat anggota PMI yang terlibat dalam Musyawarah Nasional PMI versi tandingan yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua PMI.

"Ya (dipecat) yang mendukung tindakan tersebut. Mereka yang melanggar aturan PMI sudah kami tindak sesuai ketentuan organisasi," ujar Jusuf Kalla dalam Munas PMI XXII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Baca selengkapnya di sini!

3. Novel Baswedan tolak wacana penghapusan OTT KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia pun melontarkan wacana untuk menghapus OTT KPK.

Menanggapi hal tersebut, eks penyidik KPK, Novel Baswedan menilai wacana penghapusan OTT KPK tidak tepat. Sebab, pencegahan tanpa penindakan menurutnya tidak akan efektif dalam memberantas korupsi.

Baca selengkapnya di sini!

4. Komdigi pecat 5 pegawai kontrak tak terdaftar resmi

Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pecat lima pegawai kontrak yang dianggap tak penuhi syarat administrasi.

Audit sumber daya manusia (SDM) atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian. Meski mereka tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini!

5. Kemenangan Pramono disebut efek Anies, PKS: alat ukurnya belum valid

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati penetapan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun, pasangan nomor urut 03 itu mengantongi suara 2.183.239 atau sebesar 50,07 persen dari total suara sah.

“Hasil rekap KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara yang telah diumumkan kita hormati,” kata Ketua DPW PKS DKJ, Khoirudin saat dihubungi IDN Times, Senin (10/12/2024).

Baca selengkapnya di sini!