Janji Sikat KKN, Mahfud Klaim Sudah Tangani Korupsi-TPPU Rp677 T
Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, mengklaim pihaknya telah berhasil menangani masalah kerugian negara akibat korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga Rp677 triliun selama menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Pemberantasan korupsi (harus) konsisten dilakukan, diberantas, diusut tuntas tanpa tebang pilih. Saat ini saya masih menjabat Menko Polhukam, data kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang yang ditangani Kemenko Polhukam, yang kami tangani saja jumlahnya sebesar Rp677 triliun, itu baru di kantor saya, belum di kantor KPK, kantor Kejaksaan dan sebagainya, kantor polisi," ungkap Mahfud di acara 45 Hari Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud, Sabtu (30/12/2023) malam.
Mahfud menyebut, jika uang negara tersebut tidak dikorupsi maka bisa digunakan untuk menyejahterahkan masyarakat dan diarahkan untuk berbagai prioritas. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi diklaim bisa mencapai level 7 persen (yoy).
Apabila uang negara tidak dikorupsi, maka masyarakat bisa lebih mudah berusaha, taraf hidup rakyat juga akan jauh lebih baik.
"Padahal jika uang negara tersebut tidak dikorupsi dan diputar secara serius tepat guna di sektor-sektor strategis oleh negara, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dapat diraih adalah sekitar 7 persen. Jadi ekonomi Indonesia akan lebih baik," jelas Mahfud.
Menurutnya, Ganjar adalah sosok yang bersih sehingga dia menyakini, Ganjar bisa memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Hanya satu yang bersih yang bisa menyikat KKN dan membersihkan dunia hukum kita, Pak Ganjar adalah orang yang berani, sederhana, sudah pasti semua orang tahu, bersih juga semua orang tahu, dan terbukti berintegritas. Bersama dengan Bapak Ganjar saya tidak ragu tidak gentar, tidak berbasa-basi seperti selama ini banyak dilakukan orang," terangnya.
Adapun untuk memberantas korupsi di Tanah Air, pasangan nomor urut 3 mengusung program sikat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
Pada kesempatan yang sama, calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan, masyarakat marah saat tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik ketika KKN muncul, padahal mendapatkan pelayanan yang baik merupakan hak yang harus diperoleh warga negara.
Melalui program sikat KKN, Ganjar berjanji akan mengatasi masalah korupsi tanpa kompromi.
"Masyarakat marah betul bagaimana kemudian layanan publik tidak bisa didapatkan dengan baik dan itu menjadi haknya sebagai warga. Marah, gondok. Kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan hak seperti yang lain? Karena situasinya korupsi, kolusi dan sangat nepotisme," imbuh Ganjar.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
