UN Women Dorong Peran Perempuan dalam Pengurangan Risiko Bencana
Jakarta, IDN Times - Dalam peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), UN Women bersama UN OCHA mengadakan dialog kebijakan untuk mendorong pendekatan terpadu, dalam memperkuat ketahanan Indonesia terhadap bencana, konflik sosial, dan radikalisasi.
UN Women menyoroti pentingnya pendekatan yang menempatkan perempuan di pusat pengambilan keputusan, dalam pengurangan risiko bencana dan perdamaian berkelanjutan.
"Melalui hal tersebut, perempuan dan anak perempuan mampu bertahan dari dampak buruk konflik dan bencana bahaya alam, serta mampu berkontribusi pada resiliensi dan perdamaian berkelanjutan,” kata Country Representative Officer-in-Charge UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati Faiz, dikutip Rabu (9/10/2024).
1.Tsunami Aceh 2024 jadi contoh kaitan antara bencana dan konflik sosial
Dialog yang digelar di Banda Aceh ini bertajuk “Membangun Nexus Humanitarian Development Peace (HDP): Peran Sektoral dalam Penanggulangan Bencana saat Situasi Konflik Sosial.”
Kegiatan ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk mengelola risiko bencana dan konflik, dengan fokus pada peran penting Klaster Nasional (KLASNAS) dalam merespons isu-isu tersebut.
Tsunami Aceh pada 2004 jadi contoh yang menunjukkan keterkaitan antara risiko dari bencana alam dan konflik sosial, yang mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan konflik.
Hal ini memengaruhi kelompok yang paling rentan secara tidak proporsional, terutama perempuan yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Maka, strategi pemerintah untuk kesiapsiagaan yang responsif gender dalam penanggulangan bencana dikonteks multidimensi, harus ada.
2. Perlunya kesiapsiagaan pemerintah yang responsif gender dalam penanggulangan bencana
Ketersediaan layanan dan informasi kesehatan reproduksi serta pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan berbasis gender (KBG), bukan opsi tambahan, melainkan bentuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang berdampak langsung terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup.
Peningkatan yang signifikan masih sangat dibutuhkan untuk memastikan akses setara terhadap layanan esensial tersebut. Kesiapsiagaan pemerintah yang responsif gender dalam penanggulangan bencana di konteks yang multidimensional juga harus diterapkan.
"UNFPA (United Nations Population Fund) terus memperkuat peran koordinasi Sub-Klaster Pencegahan dan Penanganan KBG dan Pemberdayaan Perempuan (Sub-Klaster PPKBGPP) di Indonesia, di bawah kepemimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata Humanitarian Analyst UNFPA Indonesia, Elisabeth Adelina Sidabutar.
3. Koordinasi multipihak untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons darurat
Klaster Penanggulangan Bencana (Klaster PB) menjadi mekanisme koordinasi multipihak, yang dipimpin pemerintah Indonesia. Hal ini untuk memfasilitasi koordinasi antara siklus penanggulangan bencana, yakni pencegahan, respons, dan rehabilitasi.
“Indonesia berada di garis depan dalam membangun koordinasi multipihak untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons darurat, guna mendukung korban bencana dari berbagai ancaman,” kata Kepala Kantor Penghubung OCHA di Indonesia/ASEAN,Thandie Mwape.
